Oleh karena itu kami meyakini bahwa setiap tantangan jaman akan dihadapi oleh orang yang berbeda.
Ijinkan kami mengambil contoh sebagai ilustrasi (monarki Majapahit).
Di tengah kondisi Majapahit menghadapi penghianatan dan pemberontakan dari dalam, Gayatri Rajapatni (permaisuri utama Raden Wijaya) memiliki andil dalam mengembalikan stabilitas politik Majapahit masa awal. Selanjutnya bertekad melanjutkan misi ayahndanya, Raja Singasari Kertanegara untuk menyatukan Nusantara.
Atas bimbingan Gayatri Rajapatni, Ratu Tribhuwana Tunggadewi selanjutnya mengangkat Gajah Mada yang memiliki reputasi dan rekam jejak kesetiaan menyelamatkan Raden Wijaya dan Jayanegara sebagai Patih Amangkubhumi/Perdana Menteri.
Sebagai "pandito ratu", anggota Bhattara Saptaprabhu/Dewan Penasehat Kerajaan, Gayatri lah sesungguhnya sebagai arsitek penyatuan Nusantara hingga terwujudnya imperium Majapahit.
3) Ibu Megawati yang kami sayangi, mungkin yang kami sampaikan ini lancang, dan memberanikan diri menyampaikan pendapat. Kami bukan siapa-siapa,
ijinkan kami menyampaikan bahwa sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya manusia tapi tetap memiliki keterbatasan.
Menurut hemat kami saat ini adalah momen yang tepat ditengah perayaan ulang tahun PDI Perjuangan ke-52, saat Ibu dianugerahi Tuhan kecerdasan, umur panjang dan sehat sebaiknya Ibu mengambil keputusan yang progresif dalam menyiapkan transfer kekuasaan (suksesi) di internal partai.
Ibu masih memiliki otoritas (hak veto) untuk mengontrol transisi kepemimpinan dan manajemen partai kedepan dalam menghadapi, anomali demokrasi, turbulensi politik dan tantangan konstituen terbesar yakni pemilih muda.
Dalam konteks nasional, kami mendukung keputusan Ibu untuk berada diluar pemerintahan agar terjaganya hak-hak rakyat yang disuarakan melalui kepanjangan partai di legislatif dengan menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
DPR dalam menjalankan fungsinya tak boleh dilemahkan walaupun komposisinya dikuasai koalisi partai KIM. Tak boleh lagi ada politik sandera dengan kasus hukum.
Itu hanya terjadi jika anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan menjalankan fungsinya dengan optimal dan dalam koridor hukum.
Penguatan Tiga Pilar Partai kini minus eksekutif karena Presiden ke-8 Republik Indonesia bukan lagi kader PDI Perjuangan maka menghadapi putusan MK yang mengabulkan President Threshold 0% akan mempengaruhi sistem, tahapan dan seterusnya.
Ini tentu membutuhkan rancangan sistem yang adil, persyaratan, aturan yang rigid atas pelanggaran pemilu, kandidasi yang efisien tanpa mengabaikan meritokrasi dalam perubahan RUU Pemilu sebagai landasan hukum pemilu 2029.
Oleh karena itu PDI Perjuangan dalam periode pemerintahan nasional 5 tahun kedepan harus ada langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan di "Legislatif" dan "Struktur Partai" sebagai 2 pilar dari 3 pilar partai.
