Memanfaatkan Teknologi Guna Mengurangi Kecelakaan Moda Transportasi Penyeberangan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki  laut duapertiga dari luas teritorialnya. Sedemikian luas lautan di negara kita, maka pelayaran merupakan satu sarana pengangkutan yang dijadikan andalan untuk meningkatkan kesatuan, persatuan, dan ekonomi negara. Dengan perkembangan frekuensi pelayaran nasional melalui tol laut, maka meningkat pula kecelakaan dan insiden kapal yang terjadi di perairan Indonesia.

Indonesia masuk dalam peringkat ketiga besar kecelakaan kapal ferry terbanyak di Benua Asia, yaitu Bangladesh (20 persen), Indonesia (17 persen), dan Filipina (9 persen); kata Dr Armi Susandi dari Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada kegiatan Round Table Discussion (RTD) Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) yang diselenggarakan di Hotel The Jayakarta Suites Bandung, Jumat (12/10/2018).  

Diskusi yang bertema "Pengawasan dan Kontroling Menuju Zero Accident Saat Peak Season pada Kegiatan Penyeberangan Ferry Akhir Tahun" juga menghadirkan pembicara Tenaga Ahli Bidang Maritim Kemenhub Peni Pudji Turyanti, SH, MH; Zulkifli dari PT ASDP Indonesia Ferry, dan Kasubdit Binkes Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Renhard Ronald.

Menurut Dr Armi, penyebab kecelakaan kapal di Indonesia diakibatkan oleh cuaca buruk, kesalahan manusia, kelebihan muatan, dan permasalahan teknis lainnya. Untuk itu perlu adanya peningkatan kemampuan operator dan penumpang dalam tindakan penyelamatan pertama jika terjadi kecelakaan di laut. Untuk mengurangi intensitas kecelakaan kapal dibutuhkan suatu sistem informasi prediksi cuaca dan laut.

Pada kegiatan yang dihadiri unsur dari Bakamla, Polair Polda Jabar, Polair Polda Banten,  dan puluhan mahasiswa ITB tersebut; Dr Armi melakukan simulasi penggunaan teknologi canggih yang bisa mengetahui mengenai keadaan cuaca, termasuk cuaca di laut sehingga kecelakaan kapal bisa dihindari.

Ketua IK2MI Laksamana Madya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo ketika membuka kegiatan RTD itu menyampaikan rasa prihatin dengan adanya kasus-kasus kecelakaan kapal penyeberangan di negara kita. Dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Jika peta Indonesia diletakkan di atas peta Benua Eropa, maka jaraknya sama dengan London di Inggris hingga Istanbul di Turki. 

"Negara kita sangatlah luas. Demikian juga dengan lautnya, juga sangat luas. Indonesia merupakan negara kepulauan, maka pelayaran merupakan sarana yang sangat vital di negara kita. Untuk itu, keamanan dan keselamatan pelayaran di negara kita haruslah diutamakan, terutama pada saat peak season," katanya.

Alangkah sedihnya kita semua, ketika masyarakat akan berkunjung kepada sanak saudaranya dengan menggunakan transportasi penyeberangan mengalami kecelakaan. Karena itu, kata Didik Heru Purnomo, zero accident harus diwujudkan pada moda transportasi penyeberangan.

Mengenai melonjaknya jumlah penumpang yang menggunakan kapal penyeberangan pada saat peak season, Zulkifli mengakui jumlahnya terkadang meningkat 300 persen dan itu tidak bisa dicegah. Ketika operator kapal penyeberangan berusaha mencegah, maka masyarakat calon penumpang marah.

 Pihak ASDP, kata Zulkifli tiada pernah berhenti untuk memberikan pelayanan optimal kepada pengguna jasa pelabuhan penyeberangan dengan aman, nyaman, tertib, dan selamat sampai di pelabuhan tujuan.

Senada dengan Zulkifli, Peni Pudji Turyanti juga mengatakan Kementerian Perhubungan, sangat memprioritaskan keselamatan dan peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Kebijakan umum yang dilakukan adalah pemantapan dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, kesiapan sarana, prasarana, dan pola operasi angkutan penyeberangan; manajemen operasional pelabuhan, kesiapan bidang kesehatan, keamanan, dan keselamatan; serta pemantauamn angkutan penyeberangan.

Namun demikian diakui oleh Tenaga Ahli Bidang Maritim Kemenhub itu, masih ada permasalahan-permasalahan yaitu aspek regulasi yang belum bersinergi, tingkat keselamatan yang masih rendah, belum terpadunya dengan moda transportasi lain; kondisi sarana dan prasarana kurang memenuhi standar kelayakan; SDM yang berkompeten di bidang angkutan perairan belum memadai, serta penyediaan informasi dan peringatan dini terkait dengan cuaca masih minim. "Padahal keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Peni Pudji Turyanti.

Di tempat sama, Renhard Ronald menyatakan bahwa untuk mengatasi membludaknya jumlah penumpang pada moda transportasi penyeberangan bisa dilakukan dengan cara e-tiketing. Jadi ketika tiket kapal penyeberangan sudah terbeli habis, maka tidak ada lagi penumpang yang bisa naik ke kapal. Hal seperti itu sudah dilakukan pada angkutan kereta api dan pesawat terbang. Dengan demikian, ketika sistem e-tiketing itu sudah diberlakukan pada transportasi penyeberangan; maka tidak akan terjadi lagi over capacity.

Ia menyatakan pembenahan-pembenahan pada transportasi penyeberangan terus dilakukan, sehingga tidak ada lagi operator yang memberangkatkan kapalnya tanpa mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Untuk memperoleh SPB tersebut, maka kapal harus dalam kondisi laik laut. Laik laut itu akan terlihat setelah dilakukan ramp check setiap hari.  "Sekarang tidak ada operator yang berani  berangkat tanpa  SPB," ujarnya.

Dari hasil paparan-paparan yang dilanjutkan diskusi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus menyiapkan angkutan penyeberangan yang laik laut. Selain itu harus dijaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.  Diakui hingga saat ini regulasi yang ada belum sinergi, SDM belum memadai, tingkat keselamatan masih rendah, minim peringatan dini, masyarakat marah jika tidak diperbolehkan naik ke kapal, dan Bakamla merupakan Coast Guard Indonesia. (*)