Media memiliki peran sentral dalam mendistribusikan informasi politik. Namun, dalam banyak kasus, media di Indonesia menjadi alat propaganda bagi kelompok politik tertentu. Hjarvard (2013) menjelaskan fenomena "mediatization", yaitu ketergantungan aktor politik pada media yang menciptakan bias dalam pemberitaan. Akibatnya, masyarakat sering kali menerima informasi yang tidak objektif dan sulit untuk membuat keputusan politik yang rasional.
Media sosial, meskipun memberikan akses luas terhadap informasi, juga menghadirkan tantangan baru. Penyebaran berita palsu (fake news) dan informasi yang tidak diverifikasi dapat memperburuk literasi politik masyarakat. Dengan kurangnya regulasi yang memadai, ruang digital sering kali menjadi ajang manipulasi politik, membuat kecerdasan publik semakin sulit terwujud.
2. Dominasi Politik Uang Â
Praktik politik uang menjadi tantangan serius bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Winters (2016) mencatat bahwa politik uang mencederai integritas proses politik dengan menciptakan ketergantungan masyarakat pada insentif material. Hal ini mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu kebijakan substantif ke keuntungan jangka pendek. Selain itu, politik uang sering kali digunakan untuk memanipulasi hasil pemilu, yang berdampak negatif terhadap representasi politik yang adil.
Sebagai konsekuensi, masyarakat yang seharusnya menjadi pengawas pemerintah justru menjadi pasif dan lebih terfokus pada manfaat langsung yang ditawarkan oleh kandidat tertentu. Hal ini memperlemah fondasi demokrasi yang berkeadilan.
3. Kurangnya Edukasi Politik Â
Pendidikan politik yang memadai merupakan prasyarat untuk meningkatkan kecerdasan publik. Namun, di Indonesia, edukasi politik sering kali tidak terintegrasi dalam kurikulum formal dan terbatas pada kegiatan tertentu, seperti sosialisasi menjelang pemilu. Nuriyanto (2014) menegaskan bahwa edukasi politik yang berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab.
Kurangnya edukasi politik juga memperburuk pola pikir apatis dalam masyarakat, di mana mereka merasa tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik. Hal ini berpotensi memperlemah partisipasi aktif masyarakat dalam politik, menciptakan kesenjangan besar antara pemerintah dan rakyat.
Strategi Meningkatkan Kecerdasan Publik
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, institusi pendidikan, dan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Literasi Politik Melalui Media Â
