Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa budaya politik memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk kebijakan publik di Indonesia. Sebagai pola orientasi psikologis masyarakat terhadap sistem politik, budaya politik memengaruhi cara individu dan kelompok memahami serta berinteraksi dengan kebijakan pemerintah. Di Indonesia, budaya politik yang kaya dan kompleks dipengaruhi oleh faktor sejarah kolonial, pluralisme sosial, dan dominasi kekuasaan politik yang bersifat patrimonial dan oligarkis. Hal ini menghasilkan dinamika politik yang khas dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks kebijakan publik, seperti peningkatan PPN dari 11% menjadi 12%, budaya politik tersebut berpengaruh pada respons masyarakat, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana menciptakan kebijakan yang adil dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, mengingat keragaman pandangan politik dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya politik sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan inklusif.
Kebijakan PPN 12% yang meresahkan dan bahkan banyak menuai kontroversi hingga saat ini, menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut akan mencerminkan kebutuhan rakyat. Dengan strategi yang tepat, seperti meningkatkan edukasi politik, mendorong transparansi, dan memperkuat peran masyarakat sipil, kita dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pengelolaan budaya politik yang baik akan membawa Indonesia lebih dekat kepada cita-cita luhurnya.
Referensi
Almond, G., & Verba, S. (1963). Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press.
Kolstad, I., & Wiig, A. (2015). Does democracy reduce corruption?. Democratization. https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1071797
Slothuus, R. (2016). Assessing the influence of political parties on public opinion: The challenge from pretreatment effects. Political Communication, 33(2), 302-327. https://doi.org/10.1080/10584609.2015.1052892
Winters, J. (2016). Oligarchy and democracy in Indonesia. Indonesia Journal, 101, 11-29. https://doi.org/10.1353/ind.2016.0012
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly2npg9exzo
https://citragardencity.com/dampak-ppn-12/
