Oligarki dan Pengaruh Ekonomi
Oligarki, sebagai bentuk kekuasaan yang terkonsentrasi pada kelompok kecil elit ekonomi, juga memengaruhi kebijakan publik di Indonesia. Oligarki sering kali menggunakan pengaruh mereka untuk mengarahkan kebijakan yang menguntungkan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Kolstad & Wiig (2015) mengungkapkan bahwa korupsi dan lobi politik menjadi mekanisme utama bagi oligarki untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Contoh nyata dari pengaruh oligarki adalah kebijakan di sektor energi dan sumber daya alam, di mana regulasi sering kali menguntungkan perusahaan besar dibandingkan dengan masyarakat lokal. Kenaikan PPN, yang memengaruhi harga barang dan jasa, juga mencerminkan bagaimana kebijakan fiskal dapat memperburuk ketimpangan jika tidak diimbangi dengan program kompensasi untuk kelompok rentan.
Pluralisme dan Tantangan Representasi
Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, agama, dan budaya, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan representasi yang adil dalam kebijakan publik. Pluralisme sering kali menciptakan konflik kepentingan, yang menghambat proses pengambilan keputusan. Menurut Slothuus (2016), budaya politik yang terfragmentasi dapat menyebabkan polarisasi dan memperlambat reformasi kebijakan.
Di sisi lain, pluralisme juga memberikan peluang untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif, asalkan dikelola dengan baik. Keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam advokasi terhadap kebijakan PPN dapat memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.
Tantangan dalam Mengelola Budaya Politik untuk Kebijakan Publik
Rendahnya Literasi Politik
Rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat menghambat partisipasi yang efektif dalam proses politik. Banyak warga yang tidak memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, sehingga rentan terhadap manipulasi politik. Edukasi politik yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebijakan publik yang berkualitas.
Korupsi dan Politik Transaksional
Korupsi merupakan masalah kronis yang merusak integritas budaya politik Indonesia. Praktik politik transaksional, seperti money politic, menciptakan siklus ketergantungan antara masyarakat dan elit politik. Winters (2016) menyebutkan bahwa politik uang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya memengaruhi legitimasi kebijakan publik.
