Mohon tunggu...
Igon Nusuki
Igon Nusuki Mohon Tunggu... Mahasiswa - Akademisi MD UGM

Saya adalah mahasiswa pascasarjana di Universitas Gadjah Mada. Berkomitmen untuk mengembangkan pengetahuan yang dapat memberikan dampak positif, serta berkontribusi pada kemajuan Indonesia melalui karya tulis juga inovasi praktis.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Common Good: Pilar Kesejahteraan Bersama dalam Kehidupan Bernegara

11 Desember 2024   11:00 Diperbarui: 17 Desember 2024   02:27 79
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Konsep common good telah menjadi salah satu prinsip fundamental dalam filsafat politik dan kehidupan bernegara. Poin intinya, common good merujuk pada kondisi atau sumber daya yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat, melampaui kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam kehidupan bernegara, gagasan ini menuntut pemerintah dan warga negara untuk bekerja bersama menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan kolektif, keadilan sosial, dan harmoni dalam komunitas.

Makna dan Signifikansi Common Good

Menurut Aristoteles, tujuan akhir sebuah negara iyalah menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan manusiawi. Gagasan ini tercermin dalam konsep common good, yang menjadi dasar bagi pengaturan sosial, politik, dan ekonomi yang adil. John Rawls, dalam bukunya A Theory of Justice, menekankan bahwa institusi yang dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan kolektif adalah elemen kunci dari masyarakat yang adil.

Dalam konteks modern, common good mencakup berbagai aspek seperti pendidikan universal, layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua orang, keamanan, dan perlindungan lingkungan. Prinsip ini menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan kolektif.

Misalnya, akses terhadap pendidikan berkualitas merupakan contoh nyata dari common good. Dengan memberikan pendidikan gratis atau terjangkau, masyarakat tidak hanya menciptakan individu yang cerdas dan kompetitif, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial. Begitu pula dengan layanan kesehatan yang universal, seperti program BPJS di Indonesia, yang memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses terhadap perawatan medis yang memadai.

Common Good dalam Konteks Kebijakan Publik

Penerapan common good dalam kebijakan publik mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. Contoh konkret dapat dilihat dalam upaya pembangunan infrastruktur yang merata, kebijakan pendidikan gratis, dan program kesehatan nasional. Semua ini bertujuan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap fasilitas dasar yang penting bagi kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi publik adalah contoh implementasi common good dalam skala besar. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Demikian pula, kebijakan pendidikan gratis memastikan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Namun, penerapan common good tidak selalu mudah. Konflik kepentingan antara berbagai kelompok sering kali menjadi tantangan. Sebagai contoh, dalam pengelolaan sumber daya alam, kebijakan yang dirancang untuk keberlanjutan lingkungan dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan besar yang menginginkan keuntungan maksimal. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan yang berlandaskan pada kebutuhan kolektif daripada kepentingan segelintir pihak.

Tantangan dalam Mewujudkan Common Good

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan common good iyalah ketimpangan ekonomi dan politik. Ketika segelintir individu atau kelompok memiliki kendali besar atas sumber daya dan keputusan, kesejahteraan kolektif sering kali diabaikan. Ketimpangan ini menciptakan hambatan dalam pembangunan yang inklusif dan merata. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi penghalang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun