Larangan Ekspor Bijih Bauksit, Yuk Cari Tahu Lebih Dalam!

Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Joko Widodo membuat sebuah gebrakan dan keputusan yang terbilang berani pada tahun ini. Presiden Jokowi memberikan arahan untuk melarang bentuk ekspor dari bijih bauksit. Keputusan ini akan berlaku sejak Juni tahun 2023. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan industri dalam negeri serta perekonomian dalam negeri. 

Mengenal manfaat Bauksit !

Bijih bauksit menjadi sebuah komponen yang cukup penting dalam mendukung proses industrialisasi global. Bauksit merupakan sebuah logam yang mengandung berbagai bahan dasar logam aluminium. Aluminium sendiri merupakan sebuah logam yang multifungsi, mulai dari transportasi (kendaraan), bahan dasar bangunan, bahkan untuk peralatan makan dan peralatan rumah tangga lainya. 

Potensi Bauksit !

Berdasarkan daya guna yang sangat tinggi dari alumunium, Kementerian ESDM Republik Indonesia menyatakan bahwa, konsumsi aluminium paling tinggi untuk kebutuhan transportasi sebesar 29 persen dan diikuti dengan bahan bangunan untuk kebutuhan konstruksi sebesar 25%. Transportasi sangat melekat pada kehidupan manusia, maka sudah semestinya aluminium banyak digunakan untuk menunjang kebutuhan mobilitas manusia. Fakta bahwa bauksit merupakan bahan dasar pembuatan aluminium, maka peran fungsi bauksit yang penting dalam kehidupan manusia. 

Daya jual dan daya guna bauksit yang sebesar itu, pada akhirnya membuat Presiden Joko Widodo membuat peraturan larangan ekspor ini. Mengingat bahwa bijih bauksit merupakan bahan dasar, sedangkan barang jadi yang dihasilkan dapat begitu besar, mulai dari mobil,motor, dll. Nilai jual akan bahan dasar dengan bahan jadi tentu berbeda, bahkan cenderung tinggi. Oleh karena itu, value added antara bijih bauksit dengan bahan jadi akan semakin tinggi. 

Hal ini ditambah dengan fakta bahwa, cadangan bijih bauksit Indonesia terbilang cukup tinggi. Indonesia menyimpan 4% cadangan bijih bauksit global. Angka yang cukup fantastis dan perlu kebijakan yang matang untuk memaksimalkan potensinya dengan baik. 

Dalam rangka memaksimalkan potensi tersebut, Pemerintah Indonesia ingin mengimplementasikan kekuatan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan nasional. Pemerintah sadar bahwa potensi sumber daya alam Indonesia sangat tinggi, dan patut disayangkan apabila hanya mengandalkan bahan baku dasar yang diperjualbelikan dengan nilai jual rendah. Dengan demikian, Presiden Jokowi memulai  banyak industrialisasi , termasuk industrialisasi bauksit. 

Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa apabila larangan ekspor ini sudah diberlakukan, maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan negara yang semula 21 triliun, menjadi 62 triliun. 

Larangan ekspor bauksit, membuka banyak lapangan kerja 

Kebijakan yang akan berlaku mulai Juni 2023, secara langsung juga akan berdampak pada masyarakat secara umum. Contoh nyatanya adalah, pembukaan lapangan kerja yang sangat besar. Pemerintah melalui kebijakan ini, membuktikan konsistensi dan ketegasannya dalam melakukan hilirisasi industri dalam negeri. Dengan meningkatkan produksi dalam negeri, maka akan membuka ribuan lapangan kerja di seluruh Indonesia. Semakin banyak produksi yang dilakukan, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Larangan ekspor bauksit, menuju Indonesia kuat 

Selain itu, dengan meningkatkan produksi dalam negara dengan basis hilirisasi ini, maka akan menguatkan posisi Indonesia sebagai negara kuat dalam perekonomian secara global. Posisi tersebut akan menguntungkan Indonesia dari berbagai hal, salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan asing untuk investasi, kerjasama, dan penanaman modal. Ketiga hal ini, tentu akan sangat membantu Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat dan mencapai kepentingan nasional. 

Kuantitas Smelter Bauksit  di Indonesia yang menjadi hambatan 

Dalam pembuatan sebuah kebijakan, tentu berbagai hal perlu dipertimbangkan. Larangan ekspor bijih bauksit ini menjadi salah satu pioneer Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan catatan eksekusi yang tepat. Namun, disisi lain, masih terhadap beberapa hal yang dinilai belum matang untuk diimplementasikan, termasuk ketersediaan  smelter di Indonesia.

Smelter digunakan untuk kebutuhan pengolahan bauksit di dalam negeri, sehingga untuk memproduksi bauksit dengan kualitas dan kuantitas yang baik, dibutuhkan beberapa smelter. Pernyataan dari Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa di Indonesia saat ini hanya memiliki satu smelter bauksit. Kenyataan ini tentu menjadi tantangan serius bagi pemerintah apabila ingin melarang ekspor bijih bauksit ini. 

Walaupun demikian, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membangun smelter bauksit ini. Hal ini memang perlu dimaksimalkan oleh pemerintah, per tahun 2024 nanti, akan ada 3 smelter yang beroperasi. Semakin banyak smelter yang beroperasi untuk pengolahan bauksit, maka akan semakin proses hilirisasi yang menjadi tujuan pemerintah Indonesia

Ancaman Internasional 

Tujuan pemerintah Indonesia yang baik ini, tentu akan mendapat berbagai respon di dunia Internasional. Berbicara soal ekspor ataupun larangan ekspor, tentunya implikasinya akan bersifat global. Untuk itu, Indonesia harus siap dengan segala bentuk respon atau konsekuensi yang akan diterima dengan mengeluarkan kebijakan ini. 

Beberapa waktu lalu, Indonesia mengeluarkan perintah yang cukup menuai banyak kecaman dari dunia internasional, yakni larangan ekspor bijih nikel. Larangan ekspor tersebut sama dengan bijih bauksit, tujuannya untuk meningkatkan kualitas produksi dalam negeri, meningkatkan nilai jual, serta memaksimalkan industri sumber daya alam dalam negeri. Faktanya, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan pendapatan negara. Namun, justru mendapatkan kecaman dari dunia internasional, bahkan digugat oleh negara - negara barat melalui World Trade Organization (WTO). Hasilnya, Indonesia kalah dalam gugatan ini. Walaupun demikian, pemerintah tidak menyerah dan telah mengajukan banding terkait hasil gugatan tersebut. 

Serupa tapi tak sama, hal inilah yang menjadi kekhawatiran ketika kebijakan larangan ekspor bauksit ini diterapkan. Indonesia harus siap dengan pola yang sama, seperti yang dihadapi saat larangan ekspor nikel. Potensi yang dapat terjadi adalah, gugatan yang kembali dibawa oleh negara lain, dalam hal ini adalah China, melalui WTO. Fakta bahwa, China merupakan negara pihak impor terbesar dari Indonesia mengenai bijih bauksit. Apabila kebijakan ini diterapkan, tentu pihak yang sangat terugikan adalah China. Oleh karena itu, Kementrian perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak takut dan siap akan segala konsekuensi yang ada. Hal ini didasari oleh keinginan kuat pemerintah untuk meningkatkan industrialisasi dalam negeri. 

Dengan banyaknya dampak dari berbagai sisi terkait kebijakan ini, perlu dipahami bahwa suatu kebijakan harus dipersiapkan dengan matang dan butuh eksekusi yang maksimal. Oleh karena itu, demi kepentingan nasional, sekiranya ketika kebijakan larangan ekspor bijih bauksit ini diterapkan, dapat membawa manfaat besar bagi Indonesia dan mengurangi risiko yang dapat  mengancam