Sekilas Ulasan tentang Kabinet Indonesia Maju

Hari ini, Presiden Jokowi resmi mengumumkan kabinet yang akan membantunya di pemerintahan periode kedua ini. Kabinet yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju diumumkan di Istana Negara pagi ini. 38 orang terpilih menjadi anggota kabinet tersebut.

Dari ke-38 orang tersebut, masih hadir beberapa wajah lama. Mereka antara lain: Luhut Binsar, Pratikno, Retno Marsudi, Yasonna Laoly, Sri Mulyani, Siti Nurbaya, Sofyan Djalil, duet infrastruktur Basuki-Budi Karya, Moeldoko, dan Pramono Anung. 

Masing-masing dari mereka masih menempati jabatan yang sama dengan kabinet sebelumnya.

Beberapa nama lama yang menempati posisi baru adalah: 

• Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian, sebelumnya Menperin), 
• Muhadjir Effendy (Menko PKM, sebelumnya Mendikbud), 
• Agus Kartasasmita (Menperin, sebelumnya Mensos), 
• Tjahjo Kumolo (Menpan-RB, sebelumnya Mendagri),  
• Bambang Brodjonegoro (Menristek, sebelumnya Kepala Bappenas).

Adapun nama-nama baru yang muncul dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf dari partai politik (selain petahana dan menteri periode sebelumnya) antara lain: 

• Zainudin Amali dan Bahlil Lahadalia (Menpora dan Kepala BKPM, Golkar); 
• Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo (Menhan dan Menteri KP, Gerindra); 
• Juliari Batubara dan Bintang Darmavati (Mensos dan Menteri PPA, PDIP); 
• Ida Fauziah, Agus Suparmanto, dan Abdul Halim Iskandar (Menaker, Mendag, dan Mendes-PDTT, PKB); 
• Johnny Plate dan Syahrul Yasin Limpo (Menkominfo dan Mentan, Nasdem); 
• Suharso Monoarfa (Menteri PPN dan Kepala Bappenas, PPP).

Nama-nama baru dari kalangan profesional antara lain: Mahfud MD (Menkopolhukam, guru besar UII), Nadiem Makarim (Mendikbud, mantan CEO Gojek), Arifin Tasrif (Menteri ESDM, mantan Dubes Indonesia untuk Jepang), Erick Thohir (Menteri BUMN, mantan Timses Jokowi-Ma'ruf), Teten Masduki (Menkop-UKM, mantan staf khusus presiden), Wishnutama (Menparekraf, mantan CEO NET TV), dan ST Burhanuddin (Jaksa Agung, mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN).

Selain itu, di luar unsur partai dan profesional seperti yang jamak digunakan, saya memasukan satu unsur aparat TNI/Polri dalam klasifikasi menteri ini. Selain Moeldoko, Jokowi memilih Tito Karnavian (Mendagri, mantan Kapolri), Fachrul Razi (Menag, purnawirawan jenderal), dan dokter Terawan (Menkes, dokter TNI).

Mari kita bahas secara singkat.

Sebelum pelantikan, Jokowi sempat mengungkapkan keinginannya untuk membentuk kabinet jilid II dengan komposisi 55% profesional. Sayangnya, hari ini dia gagal membuktikan omongannya. Dari 38 orang yang diumumkan hari ini, 19 berasal dari partai politik dan 19 berasal dari non-parpol.

Beberapa pemberitaan terbaru menyatakan terdapat 18 menteri dan dua pejabat tinggi (KSP dan Jagung) dari non-parpol, walau kenyataannya Bintang Darmavati tidak seratus persen non-parpol. Menteri PPA tersebut merupakan istri dari Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mantan Menkop-UKM dari PDIP.

Selain itu, di atas saya kemukakan pembagian menteri menjadi menteri parpol, non-parpol, dan aparat. Pembagian tersebut berasal dari kekhawatiran saya terhadap penerapan budaya aparat dalam kehidupan sipil. 

Selain itu, kedekatan aparat dengan penguasa menjadi bukti penguat ketidaknetralan aparat dalam mengambil keputusan. Dengan mengambil unsur aparat dari nama-nama non-parpol, hanya tersisa 15 orang saja (39%).

Itu baru dari segi komposisi yang ternyata lebih cenderung berat ke jatah parpol dan kepentingan kekuasaan. Jika dilihat dari segi individu menteri, masih banyak catatan entah dari menteri parpol, non-parpol, maupun aparat.

Mari kita mulai dari menteri kesayangan semua, Luhut Binsar Panjaitan alias LBP. Menteri yang dijuluki oleh warganet sebagai Menteri Koordinator Segala Urusan (Menkosaurus) kembali menduduki jabatan yang sama.

Secara individu, jejak LBP bisa ditelusuri dalam berbagai isu. Hal yang menjadi masalah adalah kementerian yang ia pegang saat ini berubah nama menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Artinya, ini adalah pertama kalinya sebuah kementerian mengubah namanya mengikuti kewenangan menteri.

Dari menteri petahana, tercatat dua menteri yang memiliki catatan kurang baik di akhir masa jabatan pertama mereka. Yasonna Laoly di Menkumham sempat bersilat lidah ketika dimintai keterangan soal lolosnya RUU KUHP yang kontroversial. 

Di Kemen-LHK, Siti Nurbaya masih diberi amanat walau gagal mengontrol kebakaran hutan dan sempat menyalahkan Malaysia sebagai sumber asap.

Selain itu, ada dua menteri pengarah latar foto presiden, duo B: Basuki-Budi. Kedua menteri ini ditenggarai menteri yang bekerja ABS (asal bapak senang). Kedua menteri ini moncer di periode pertama saat Jokowi fokus di bidang infrastruktur dan memanfaatkan momen proyek sebagai ajang foto pencitraan.

Di hadapan berbagai kontroversi pembangunan infrastruktur, seperti konflik sosial, modal ekonomi, dan studi perencanaan, kedua menteri ini manut-manut saja mengikuti kemauan Jokowi membuat semua mimpi SimCity-nya.

Menteri kabinet sebelumnya yang berpindah kantor merupakan gambaran harapan Jokowi setelah melihat kinerja mereka. Dua menko yang sebelumnya hanya menteri, Airlangga dan Muhadjir, dianggap memiliki kinerja baik. 

Airlangga terbukti mampu merangkap jabatan sebagai menteri dan ketua umum Golkar. Adapun Muhadjir mampu menjanjikan surga bagi para guru honorer, mungkin nanti ia akan menjanjikan surga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dari nama-nama baru ajuan partai, hampir semuanya dimajukan demi memenuhi "jatah" kursi kabinet partai. Secara keseluruhan, Golkar dan PDIP mendapat jatah 5 kursi, PKB dan Nasdem 3 kursi, Gerindra 2 kursi, dan PPP 1 kursi. 

Wiranto yang katanya abadi, harus terdepak karena partainya, Hanura, tidak punya kekuatan tawar lagi. Dari lawan politik saat pemilu, hanya Gerindra yang diizinkan merapat. PKS, PAN, dan Demokrat hanya bisa merengek-rengek menjadi oposisi.

Dimulai dari Golkar dan PDIP. Sebagai motor penggerak TKN Jokowi-Ma'ruf, kedua partai ini mendapat jatah kursi terbanyak. Selain menteri petahana, muncul nama-nama baru. Zainudin Amali, Menpora yang diharapkan meningkatkan sepak bola Indonesia, pernah diperiksa KPK untuk beberapa kasus suap. Jadi, harap jangan kaget jika lima tahun ke depan prestasi olahraga kita masih seperti ini.

Posisi kepala BKPM saat ini kembali dipegang orang partai, Bahlil dari Golkar. Terakhir kali BKPM dipimpin orang partai adalah pada tahun 2001-2005 saat Theo Toemion menjadi ketua. 

Sayangnya, Theo ditahan oleh KPK karena tersandung masalah korupsi Program Tahun Investasi 2003-2004. Sejak saat itu, BKPM selalu dipimpin oleh ekonom atau pebisnis handal. Semoga kejadian Theo tidak terulang kepada Bahlil.

Dari PDIP, Juliari Batubara, yang ternyata pengusaha bidang pelumas, bukan batu bara, menjadi Menteri Sosial. Sebelumnya, Juliari merupakan anggota DPR komisi XI (bidang keungan dan perbankan). Saya sulit menerka hubungan antara sosial masyarakat dan pelumas.

Selain itu, pos terakhir untuk PDIP adalah Menteri PPPA. Kabarnya, Jokowi berniat menunjuk Risma sebagai menteri PPPA. Namun karena Risma menolak, kursi diberikan kepada Bintang Darmavati, hitung-hitung mengangkat jumlah porsi "profesional" karena yang anggota parpol, kan, suaminya.

PKB seperti biasa menawarkan kader terbaiknya sebagai menteri. Pos kementerian juga tidak terlalu berbeda. Namun, apalah PKB tanpa klan Iskandar. Setelah sang adik menjadi wakil ketua DPR, sang kakak Abdul Halim mendapat jatah eksekutif yang cukup basah. Tahun 2020, dana desa yang akan dikelola Mendes-PDT mencapai Rp 856 T!

Nasdem walau ketua umum merasa malu-malu-tapi-mau berkoalisi, tetap mengirim dua kadernya untuk mengisi nama baru. Syahrul Yasin, mantan gubernur Sulawesi Selatan diharapkan mampu memajukan pertanian Indonesia. Selain harapan, Nasdem juga membawa mimpi buruk berupa Johnny Plate.

Johnny Plate ditengarai memiliki hubungan kuat dengan mafia migas Indonesia. Bagi yang berpikir bahwa tidak ada hubungan antara kominfo dan migas, mungkin harus melihat ke belakang sedikit saat kominfo menjadi alat pengatur informasi yang sampai ke masyarakat ketika konflik Papua. 

Bukan tidak mungkin segala upaya membongkar mafia migas bisa putus koneksi gara-gara Menkominfo.

Setelah dua kali terakhir mengirim kadernya ke pos menteri Agama, dan dua kali pula kadernya terjebak kasus korupsi, PPP mengutus Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN merangkap kepala Bappenas. Sebuah posisi strategis untuk partai yang tidak terlalu signifikan memberi dukungan kepada Jokowi.

Saya tidak perlu banyak bicara soal duo Prabowo (Subianto dan Edhy) dari Gerindra. Subianto menjadi Menteri Pertahanan, menjadi tanda awan kelam untuk reformasi TNI dan penegakan HAM. Sedangkan Edhy memaksa menteri kesayangan kita semua, Susi Pudjiastuti melepas jabatannya sebagai menteri KP. Namanya konsolidasi ya harus ada yang dikorbankan, dong.

Dari kalangan non-partai, mayoritas diduduki oleh tokoh-tokoh yang membantu kampanye periode kedua Jokowi, baik secara langsung maupun tidak. Mahfud MD, Erick Thohir, Teten Masduki dan Wishnutama adalah nama-nama terkenal yang dekat dengan Jokowi.

Kehadiran Nadiem Makarim saat dipanggil ke Istana tanggal 21 kemarin menjadi angin segar, namun malah menimbulkan keraguan saat dia ditunjuk sebagai Mendikbud. Alhasil, meme "bayar SPP pake GoPay dapet cashback", "belajar apa kita sekarang? Sesuai aplikasi ya pak", dan lain-lain bersebaran di media sosial.

Untuk kalangan aparat ini, kiranya saya butuh tulisan khusus. Mungkin saya juga akan membuat utas di Twitter untuk membahas kabinet Jokowi-Maruf kali ini.

Selamat bekerja!