Selain itu, kedekatan aparat dengan penguasa menjadi bukti penguat ketidaknetralan aparat dalam mengambil keputusan. Dengan mengambil unsur aparat dari nama-nama non-parpol, hanya tersisa 15 orang saja (39%).
Itu baru dari segi komposisi yang ternyata lebih cenderung berat ke jatah parpol dan kepentingan kekuasaan. Jika dilihat dari segi individu menteri, masih banyak catatan entah dari menteri parpol, non-parpol, maupun aparat.
Mari kita mulai dari menteri kesayangan semua, Luhut Binsar Panjaitan alias LBP. Menteri yang dijuluki oleh warganet sebagai Menteri Koordinator Segala Urusan (Menkosaurus) kembali menduduki jabatan yang sama.
Secara individu, jejak LBP bisa ditelusuri dalam berbagai isu. Hal yang menjadi masalah adalah kementerian yang ia pegang saat ini berubah nama menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Artinya, ini adalah pertama kalinya sebuah kementerian mengubah namanya mengikuti kewenangan menteri.
Dari menteri petahana, tercatat dua menteri yang memiliki catatan kurang baik di akhir masa jabatan pertama mereka. Yasonna Laoly di Menkumham sempat bersilat lidah ketika dimintai keterangan soal lolosnya RUU KUHP yang kontroversial.Â
Di Kemen-LHK, Siti Nurbaya masih diberi amanat walau gagal mengontrol kebakaran hutan dan sempat menyalahkan Malaysia sebagai sumber asap.
Selain itu, ada dua menteri pengarah latar foto presiden, duo B: Basuki-Budi. Kedua menteri ini ditenggarai menteri yang bekerja ABS (asal bapak senang). Kedua menteri ini moncer di periode pertama saat Jokowi fokus di bidang infrastruktur dan memanfaatkan momen proyek sebagai ajang foto pencitraan.
Di hadapan berbagai kontroversi pembangunan infrastruktur, seperti konflik sosial, modal ekonomi, dan studi perencanaan, kedua menteri ini manut-manut saja mengikuti kemauan Jokowi membuat semua mimpi SimCity-nya.
Menteri kabinet sebelumnya yang berpindah kantor merupakan gambaran harapan Jokowi setelah melihat kinerja mereka. Dua menko yang sebelumnya hanya menteri, Airlangga dan Muhadjir, dianggap memiliki kinerja baik.Â
Airlangga terbukti mampu merangkap jabatan sebagai menteri dan ketua umum Golkar. Adapun Muhadjir mampu menjanjikan surga bagi para guru honorer, mungkin nanti ia akan menjanjikan surga bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dari nama-nama baru ajuan partai, hampir semuanya dimajukan demi memenuhi "jatah" kursi kabinet partai. Secara keseluruhan, Golkar dan PDIP mendapat jatah 5 kursi, PKB dan Nasdem 3 kursi, Gerindra 2 kursi, dan PPP 1 kursi.Â
