Di banyak kesempatan, Haris sering mengungkapkan kekecewaannya terhadap kedua pasang calon. Di satu sisi, capres petahana tidak memenuhi janji dan tidak menunjukan komitmen terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Bahkan, beberapa kasus pelanggaran HAM terjadi di masa pemerintahannya. Di lain sisi, capres penantang merupakan seorang terduga pelanggar HAM dan disokong oleh kelompok yang memiliki catatan buruk soal intoleransi.
Selain masalah HAM, ketidakseriusan petahana dan tidak adanya itikad baik dari penantang dalam masalah riil yang dihadapi warga menjadi alasan suatu kelompok masyarakat untuk golput. Ambil contoh 3.000 warga Cilegon yang menyatakan diri mereka golput akibat tidak selesainya ganti rugi lahan setelah penggusuran.
Selain itu, ada juga aktivis lingkungan yang menantang kedua capres untuk mengangkat isu energi terbarukan. Jika tidak ada yang berani, mereka mengancam untuk golput. Isu buruh yang tidak seksi di mata kedua calon juga menjadi alasan mengapa sekelompok warga di Yogyakarta menyatakan golput.
Lebih radikal lagi, beberapa aktivis golput menyatakan ketidakpuasan mereka akan sistem politik yang berlaku di Indonesia. Peraturan ambang batas kepresidenan (presidential threshold) yang mengacu pada hasil Pemilu sebelumnya merupakan salah satu alasan. Alasan lainnya, di tingkat Pileg, persyaratan untuk partai politik menjadi peserta Pemilu yang membutuhkan modal besar menyebabkan partai-partai kecil yang membawa isu lokal tidak terakomodir.
Akhirnya, Pemilu hanya diikuti oleh parpol dan capres yang disokong modal besar. Para pemodal itu pada nantinya akan meminta "balas jasa" kepada parpol. Parpol pun akan bekerja untuk membalas budi kepada para pemodal, bukan bekerja untuk konstituen mereka yang telah memberikan suaranya.
Argumentasi semacam ini dapat ditemukan di situs microblog Medium.com, SayaGolput. Gerakan yang dimulai oleh Alghifari Aqsa ini berusaha mengedukasi warga bahwa golput merupakan salah satu sarana untuk menyatakan pendapat di negara demokrasi ini.
Golput Melawan Stigma
Sikap tidak memilih golput pada masa kampanye Pemilu tahun ini menjadi bulan-bulanan beberapa kelompok anti-golput. Hal tersebut agaknya wajar terjadi melihat pergeseran makna golput dan ketidaktahuan mereka tentang gerakan politik ini.
Masih teringat jelas tulisan Franz Magnis Suseno di harian Kompas beberapa waktu lalu yang mencap golput sebagai "bodoh, benalu dan psycho-freak". Walau akhirnya meminta maaf, tulisan tersebut menunjukan bagaimana stigma terhadap kelompok masyarakat yang berusaha agar suaranya didengar.
Dari partai politik, ajakan untuk ikut menggunakan hak pilih (dan memilih partainya) sering digandengkan dengan frasa yang mendiskreditkan golput. Contoh yang masih hangat adalah ucapan ketua umum PDIP, Megawati. Dalam pidatonya saat kampanye terbuka PDIP di Indramayu Kamis (4/4), dia mempertanyakan ke-Indonesia-an golput.
Dari pihak pemerintah, stigma golput bahkan sudah masuk ke ranah wacana pemidanaan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sempat menyatakan golput dapat dipidana dengan pasal di UU ITE (yang kita tahu bermasalah) bahkan UU Terorisme. Walau KPU dan beberapa pakar hukum menampik adanya kemungkinan tersebut, terlihat sekali bagaimana pemerintah tidak berusaha mengurai akar masalah penyebab munculnya golput.
