PPDB sistem zonasi yang tujuannya untuk memberikan kesempatan yang sama dan inklusivitas kepada para calon peserta didik, khususnya di wilayah sekitar sekolah yang dituju juga menimbulkan masalah dan ketidakpuasan. Penyebabnya sama. Ketidakjujuran, manipulasi, rekayasa seperti titip (pemalsuan) Kartu Keluarga (KK). Belum meratanya mutu sekolah dan tidak proporsionalnya sebaran sekolah pada suatu daerah menjadi penyebab PPDB sistem zonasi ini belum sesuai dengan harapan.
Terkait masalah kenaikan kelas, pada dasarnya, jika mengacu kepada pedoman pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka, sekolah boleh saja tidak menaikkan kelas seorang peserta didik, tetapi harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan menjadi alternatif terakhir karena harus mempertimbangkan mental dan keragaman kemampuan belajar peserta didik. Kerana hal ini sejalan dengan pembelajaran yang berpihak pada anak dan tidak merugikan anak.
Pada kenyataannya, sekolah memilih untuk tetap menaikkan peserta didik walau sebenarnya tidak layak naik dengan pertimbangan anaknya takut kena mental, orang tuanya protes, mencoret nama baik sekolah, dan menjadi viral. Dibalik alasan tersebut, diakui atau tidak, hal ini juga sebagai dampak guru yang belum mampu melakukan penilaian secara otentik secara akuntabel dan transparan.
Masih banyak kasus nilai peserta didik yang dikatrol atas nama kasihan dan kasih sayang. Saat diminta data-data lengkap terkait nilai peserta, para guru gelagapan, karena tidak memiliki data-data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.Â
Oleh karena itu, daripada jadi masalah untuk semua pihak, maka menaikkan kelas menjadi win-win solution. Ada yang naik kelasnya tetap di sekolah yang sama atau juga dinaikkan dengan catatan harus pindah sekolah alias "naik usir". Biasanya hal ini diberlakukan untuk peserta didik yang bermasalah selain dari sisi nilai, juga dari sisi kehadiran dan sikap/perilaku.
Walau tidak mudah dan menghadapi berbagai tantangan, di tangan Abdul Mu'ti, semoga berbagai masalah pendidikan, khususnya pada jenjang dasar dan menengah yang saat ini masih terjadi bisa dicarikan jalan keluarnya.Â
Saya kira, pada dasarnya semua pihak sependapat bahwa pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi emas tahun 2045 yang bertepetan dengan 100 tahun Indonesia merdeka dan untuk mempersiapkan generasi yang cerdas dan berkarakter di era global.Â
Perbaikan sistem perlu dan penting, tapi perbaikan pola pikir para pemangku kepentingan juga tidak kalah pentingnya. Perbaikan sistem dan perbaikan pola pikir harus berjalan seiring dan sejalan agar peningkatan mutu pendidikan mencapai tujuannya sesuai dengan amanat UU Sisdiknas.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
