Mohon tunggu...
IDRIS APANDI
IDRIS APANDI Mohon Tunggu... Penulis - Penulis 1070 lebih artikel dan 55 buku, trainer menulis, dan mengisi berbagai seminar/ workshop menulis, pendidikan, dan peningkatan mutu guru, baik di daerah maupun nasional.

Penulis 1070 lebih artikel dan 55 buku, trainer menulis, dan mengisi berbagai seminar/ workshop menulis, pendidikan, dan peningkatan mutu guru, baik di daerah maupun nasional.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Idulfitri dan Momentum Pilkada Damai

18 Juni 2018   15:14 Diperbarui: 18 Juni 2018   15:28 359
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

IDUL FITRI DAN MOMENTUM PILKADA DAMAI

Oleh:

IDRIS APANDI

(Pemerhati Masalah Sosial)

Pasca perayaan Idulfitri, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 171 daerah pada tanggal 27 Juni 2018.  Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pada saat sidang Itsbat penetapan Idulfitri 1 Syawal 1439 H, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Makrif Amien berpesan bahwa khutbah-khutbah Idulfitri harus adem, menyejukkan, tidak menyerempet ke politik praktis, mengingat tahun ini adalah tahun politik. Dalam waktu dekat akan diselenggarakan Pilkada serentak. Oleh karena itu, sangat wajar kalau ketua MUI berpesan demikian, karena perbedaan pilihan politik telah banyak membuang energi bangsa ini.

Momentum idulfitri memang saat yang sangat tepat untuk saling bermaaaf-maafan, melupakan sejenak perbedaan pilihan politik. Polarisasi masyarakat terjadi sejak saat Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Dan saat ini polarisasi tersebut semakin terasa mendekati tahun politik. Perang tagar (#), perang kaos, perang lagu, perang gambar, dan perang spanduk sudah banyak terjadi. Bahkan pada saat arus mudik pun terjadi saling klaim dan saling bantah berkaitan dengan jalan tol yang dibangun pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo.

Walau demikian, momentum idufitri sempat ternoda oleh insiden pada saat open house yang diselenggarakan oleh presiden Joko Widodo di Istana Bogor dimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI disoraki oleh massa yang juga mau mengikuti acara open house. Dan tentunya hal ini dikaitkan dengan rivalitas pada saat Pilkada DKI 2017 dan jelang Pilpres 2019.

Setiap Pilkada pasti persaingan yang ketat antarkandidat. Bahkan ada beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara yang persaingannya sangat ketat, sehingga butuh perhatian khusus. Hal itu wajar saja, karena sama-sama ingin merebut hati calon pemilih. Hanya masalahnya adalah persaingan tersebut diawarnai oleh penyebaran HOAX, kampanye hitam, dan fitnah. Dan inilah sebenarnya merusak hakikat Pilkada itu sendiri.

Pilkada harus menjadi festival gagasan, bukan saling menjatuhkan martabat. Buatlah calon pemilih tertarik dengan gagasan yang cemerlang dari tiap-tiap kontestan, bukan dengan merendahkan atau menjatuhkan rivalnya. Dengan kata lain, pilkada harus menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

Media sosial menjadi lahan yang subur untuk merebaknya HOAX, kampanye hitam, dan fitnah. Pelakunya bukan hanya orang berpendidikan rendah, tetapi orang yang berpendidikan tinggi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir bahwa banyak dosen yang dilaporkan menyebarkan HOAX dan ujaran kebencian, bahkan ada yang telah ditangkap oleh polisi. Oleh karena itu, BKN telah mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor K.26 30/V.72-2/99 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS, meneruskan dari Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi ASN.

Pilkada sudah semakin dekat. Tensi politik tentunya semakin meningkat. Masa kampanye masih berlangsung. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan gesekan antarpendukung para kontestan yang bersaing. Oleh karena itu, para kontestan harus dapat meredam para pendukungnya, lakukanlah kampanye dengan santun dan cerdas, bukan hanya saling sebar keburukan, karena hal itu sama sekali tidak mendidik. Saya percaya setiap kandidat yang bersaing dalam Pilkada memiliki niat yang baik untuk membangun atau memajukan daerahnya. Oleh karena itu, tunjukkan niat baik tersebut melalui kampanye, dan biarkanlah calon pemilih yang menilai.

Pilkada serentak dilaksanakan beberapa saat setelah perayaan idulfitri. Oleh karena itu, diharapkan semangat idulfitri menjiwai dalam pelaksanaannya. Walau ada persaingan, ada beda pilihan, tetapi tetap harus menjaga silaturahim, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan satu hal yang perlu ditekankan adalah perlu Pilkada yang jujur dan bersih, baik para kandidat maupun dari lembaga penyelengara pemilu, karena potensi kecurangan disinyalir selalu ada dalam setiap Pilkada. Oleh karena itu, pengawasan tetap diperlukan agar Pilkada berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kepada para kandidat, saya ucapkan selamat bersaing secara elegan dan sehat. Menang dengan cara yang bermartabat, dan kalau kalah pun terhormat. Kepada pada calon pemilih, jadilah pemilih yang cerdas dan kritis. Pilihan Anda akan menentukan nasib daerah anda lima tahun ke depan. Pilkada damai yes, pilkada rusuh no.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun