Beberapa tahun terakhir, kebijakan pemerintah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi perbincangan hangat. Kenaikan PPN, meskipun bertujuan untuk memperkuat basis fiskal negara, telah menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat, pemilik usaha, dan ekonom. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai solusi potensial terhadap tantangan perekonomian; di sisi lain, ada kekhawatiran dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Lantas, apakah kenaikan PPN menjadi masalah atau solusi?
Mengapa PPN Dinaikkan?
Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika pendapatan negara dari sektor lain, seperti sumber daya alam atau pajak perusahaan, cenderung fluktuatif, PPN menjadi pilar penting untuk menjaga stabilitas fiskal. Kenaikan PPN sering kali menjadi pilihan saat pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk membiayai pembangunan, kesehatan, pendidikan, atau subsidi.
Pertanyaan mendesaknya adalah apakah menaikkan PPN merupakan cara terbaik? Dalam lanskap global, banyak negara yang memiliki tarif PPN lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Misalnya, rata-rata tarif PPN di Uni Eropa adalah 21%, jauh melebihi tarif di Indonesia saat ini. Pemerintah optimis kenaikan PPN akan membantu mengurangi defisit anggaran dan mendorong keberlanjutan perekonomian.
Dampak pada Masyarakat
Namun kenaikan PPN tentu mempunyai dampak tertentu. Dalam praktiknya, pajak ini diterapkan langsung kepada konsumen akhir. Artinya harga barang dan jasa yang dibeli masyarakat akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan daya beli, terutama pada masyarakat berpendapatan rendah.
Pertimbangkan kasus dimana PPN meningkat, Hal ini dapat menaikkan harga kebutuhan dasar seperti makanan, produk kesehatan, dan layanan penting. Meski pemerintah kerap memberikan pembebasan PPN pada barang-barang tertentu, namun dampak lebih luas dari kenaikan harga tersebut masih dirasakan banyak orang. Penurunan daya beli konsumen dapat berdampak besar pada konsumsi domestik, yang penting bagi kerangka perekonomian Indonesia.
Dampak pada Pelaku Usaha
Kenaikan PPN tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tapi juga pengusaha. Bagi usaha kecil dan menengah (UKM), perubahan ini dapat menambah tantangan operasional. Jika daya beli konsumen menurun, pemilik usaha mungkin akan kesulitan mempertahankan penjualan. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena banyak dunia usaha yang masih berusaha pulih dari dampak pandemi.
Beberapa ekonom berpendapat bahwa dampaknya hanya bersifat jangka pendek. Jika pendapatan pemerintah meningkat seiring berjalannya waktu dan digunakan untuk investasi produktif seperti infrastruktur atau subsidi, perekonomian dapat stabil dan tumbuh lebih efektif. Oleh karena itu, kenaikan PPN dapat diartikan sebagai investasi yang berorientasi masa depan.
