Data GEDSI, Cerminkan Keanekaragaman Indonesia

Bappenas, Kemen PP dan PA, Kemendesa, Kemendagri, sekretariat nasional TPB Bappenas dan aktifis mengapresiasi data GEDSI. Sekretariat nasional TPB mengajak Institut KAPAL Perempuan membenahi data GEDSI guna masuk "Dashboard SDGs", khususnya form 6 "pelaporan best practices" dan No.9 "peluang replikasi".

Deketahui, 20 Desember 2022, Bappenas meluncurkan Dashboard SDGs, platform digital visual dan analisis data capaian indikator TPB. Di plafom terdapat; pemutahiran data capaian, penampilan indikator, penambahan fitur analitik bagi pemangku kepentingan, Integrasi dengan repositori praktik baik, dan pengembangan interoperabilitas data (Vivi Sulaswati, 2022). Dasarnya Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian TPB yang menekankan prinsip "Inklusifitas". Yaitu pelibatan pemerintah dan non pemerintah seperti; kementrian dan lembaga, filantropi, pelaku usaha, akademisi, ormas, LSM, dsb.

Peta desa yang digambar warga secara langsung mendorong kepemilikan yang hakiki (dok.pribadi) 

Cara lain adalah memasukan berbagai rumusan program berdasar data GEDSI di matrik pemerintah sebagai prasyarat ide untuk diadopsi di perencanaan pembangunan negara.  Diantaranya penyusunan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) dan RPJMD, serta roadmap, metadata, RAN dan RAD TPB, hingga RPJMN 2025-2029 dsb. Meski belum diatur secara nasional, di desa dimana data GEDSI diadakan, kepala desa mengintegrasikannya di programnya, seperti cerita Pak Munirep di desa Lenek Kalibambang. Sinergi alamiah tercipta di beberapa desa. Apakah kondisi ini memerlukan orkestrasi? penulis tidak bisa menjawab...

 Di lain pihak, tgl 15 Oktober-14 November 2022, Bappenas melakukan Registrasi Sosial Ekonomi dikenal Regsosek. Yaitu upaya pemerintah dalam membangun data kependudukan tunggal (single data) sehingga program pembangunan terintegrasi, tidak tumpang tindih dan efesien (sumber: https://www.bps.go.id/regsosek). Tujuh tahapan regsosek; ruang lingkup, tahapan pendataan, koordinasi dan konsolodasi, penyiapan basis data, pengumpulan data, pengolahan data, dan konsultasi publik. Di titik ini, data GEDSI saling melengkapi.

Perlu dicatat, meski penurunan kemiskinan secara nasional tercapai (lihat data BPS). Namun bila kita telisik secara agregat di kab, kecamatan hingga desa, maka temuan data malah sebaliknya. Di sini, sinergisitas antara data GEDSI -- khususnya di level mikro -- untuk targeting bisa saling melengkapi dengan PBDTK 2015 (DTKS) dan Regsosek 2022, serta "best practices" untuk data makro nasional. Semoga...