Setelah perang kemerdekaan Indonesia berakhir pada tahun 1949, Papua tetap di bawah kontrol Belanda. Pada awal 1960-an, Belanda berencana memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat. Namun, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, menuntut wilayah tersebut sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Â
3. Konfrontasi Indonesia-Belanda
Ketegangan antara Indonesia dan Belanda meningkat dan mengarah pada konfrontasi militer. Pada tahun 1961, Presiden Sukarno memerintahkan Operasi Trikora untuk mengambil alih Papua dari Belanda.Â
4. Perjanjian New York (1962)
Untuk mencegah eskalasi konflik, PBB memediasi Perjanjian New York pada tahun 1962, yang menetapkan bahwa Papua akan diserahkan kepada pemerintahan sementara PBB sebelum diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1963. Perjanjian ini juga mengharuskan Indonesia untuk mengadakan referendum (Penentuan Pendapat Rakyat, Pepera) untuk menentukan nasib Papua.
5. Â Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969
Referendum Pepera dilaksanakan pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Namun, prosesnya sangat kontroversial. Hanya 1.025 orang yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk mewakili seluruh populasi Papua, dan mereka memberikan suara di bawah tekanan militer.Â
Hasilnya menunjukkan dukungan penuh untuk integrasi dengan Indonesia, tetapi banyak warga Papua dan pengamat internasional meragukan keabsahan proses tersebut.Â
6. Gerakan Separatis
Ketidakpuasan terhadap hasil Pepera memicu gerakan separatis yang dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM mulai melakukan perlawanan bersenjata melawan pemerintah Indonesia, yang menanggapinya dengan operasi militer.
7. Perlakuan terhadap Penduduk Asli
