Ini didasarkan dengan adanya kenyataan aturan-aturan yang selama ini dikenal dalam hukum Islam telah terserap dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Instruksi Presiden Nomor: 01 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Keterasingan Politik Islam
Selanjutnya dalam risalah ketiga, interaksi konfigurasinya mempersoalkan hubungan Islam dengan demokrasi dalam sistem negara modern, dan realitas interaksinya sedang berlangsung saat ini.Â
Dimulai dengan dihidupkannya kembali partai-partai Islam yang dahulu sempat ditiadakan oleh Rezim Orde Baru dengan alasan stabilitas politik.Â
Bertranformasinya kembali partai-partai Islam dalam aktivitas politik diyakini dapat memberikan panduan moral dan bimbingan hubungan manusia dengan khalik, karena semua permasalahan keduniaan termasuk aturan prilaku antar manusia, negara, dan pemerintah diserahkan pada ijtihad dan kesepakatan manusia, atau kelompok-kelompok manusia.
Namun keyakinan tersebut belum mendapat kepercayaan oleh masyarakat, terutama dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Ini didasarkan dengan adanya kenyataan partai-partai Nasionalis lebih populer dihati masyarakat Indonesia ketimbang partai-partai Islam, sehingga partai-partai Islam hanya dapat menduduki suara minoritas di parlemen Indonesia.Â
Hal ini disebabkan karena aktivitas-aktivitas politik Islam yang dijalankan telah dikhianati dengan tidak amanah, dan hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan.Â
Sehingga interaksinya kemudian berlanjut dengan muncul refleksi kritis yang justru datang dari kalangan masyarakat muslim sendiri.
Gerakan Pembaharuan
Nurcholish Madjid pada tahun 1970-an mengenalkan jargon "Islam Yes, Partai Islam No!", sebagai bentuk kritik terhadap sebagian masyarakat Islam yang mengabsolutkan dan mensakralkan partai Islam.Â
