Genap dua tahun sudah kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memiliki beberapa catatan positif yang luar biasa. Prestasi pengungkapan indikasi korupsi tidak sekedar diukur secara kuantitatif tetapi juga terjadi peningkatan kualitatif dengan keberanian KPK melakukan terobosan hukum .
Terobosan hukum menggunakan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) oleh KPK menjadi yurisprudensi hukum baru ketika pertama kali diterapkan dalam kasus politikus perempuan Wa Ode Nurhayati. Di mana KPK berhadapan dengan Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam pembelaannya menyatakan Wa Ode Nurhayati tidak cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi (dan Hakim harus berani membebaskannya) mampu KPK mematahkannya dengan menggunakan UU TPPU.
Di sinilah terobosan dalam langkah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK tidak hanya dengan cara Operasi Tangkap Tangan (OTT) sehingga siapapun pelaku korupsi tidak bisa mengelak dari tuntutan KPK. Keberadaan KPK akan diuji saat mampu melakukan langkah investigatif mengungkap dan mendeteksi potensi grand corruption terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Tentu KPK sudah menyiapkan ‘Road Map’ sebagai panduan rencana aksi strategis pemberantasan korupsi, kepentingan publik secara nasional (National Interest) menjadi keniscayaan. Sektor ketahanan pangan, sektor sumber daya alam-migas dan sektor pajak (pendapatan negara) memiliki efek turbulensi besar manakala terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kasus impor daging sapi kalau tidak terungkap akan menaikkan harga pasar bahan pokok menjadi lebih mahal, dalam penyadapan (LHI) terungkap permintaan Rp. 5.000 per kg daging sapi setiap kuota impor yg akan dijanjikan. Begitupun terungkapnya suap yang terjadi di SKK Migas (RR) dan suap para auditor pajak dan bea cukai.
Dari catatan positif kinerja KPK , jangan lupa KPK di era Abraham Samad menyisakan pula catatan negatif sejak di penghujung Desember 2011 Abraham Samad dilantik sebagai Ketua KPK.
1. Abraham Samad ingkar janji menuntaskan Century tahun pertama memimpin KPK
Dalam menjalani fit and proper test di DPR, Abraham Samad saat itu berjanji akan menyelesaikan kasus Century di tahun pertama kepemimpinannya. Meski KPK masih terus mendalami proses penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang berujung pada pemberian Bailout. Alih alih sesumbar kedua kalinya sebagai ketua KPK tanggal 14 Penruari 2012 di depan anggota Timwas Kasus Bank Century. Ia memastikan kasus ini akan dituntaskan oleh institusinya, "tahun ini (2012) juga akan tuntas".
[caption id="" align="alignnone" width="600" caption="http://static.inilah.com/data/berita/foto/2008947.jpg"][/caption] Ternyata sampai penghujung tahun tahun 2013 penyelesaian kasus Bank Century jalan di tempat. Kemajuan yang dilakukan hanya pada saat KPK ‘berani’ memeriksa Wakil Presiden Boediono bukan di kantor KPK tapi lucunya pemeriksaan dilakukan di Kantor Wakil Presiden.
Hingga saat ini penanganan kasus Bank Century KPK masih terhenti pada tersangka Budi Mulya. Dua tahun menjadi tersangka Budi Mulia belum juga masuk dalam proses penuntutan. Abraham Samad terpilih menjadi Ketua KPK saat vote di DPR RI dengan janji penuntasan Century tahun pertama jabatannya hanyalah kebohongan. Di awal tahun jabatannya upaya menjadikan Budi Mulya sebagai tersangka hanyalah ‘tumbal’ untuk memenuhi janjinya yang tak terbayar.
2.Abraham Samad bermain politik sebagai Pembocor Sprindik Anas
Abraham melakukan 'Kekerasan' dengan memerintahkan Wiwin Suwandi yang merupakan Sekretaris Ketua KPK untuk membuat kopian sprindik yang merupakan hasil scanning pertama dan menyerahkan satu lembar kepada Abraham Samad untuk kemudian disimpannya. Dokumen sprindik tersebut yang belum di cap dan nomor KPK di bocorkan melalui BBm milik Wiwin Suwandi.
Sprindik KPK sengaja dibocorkan padahal belum ditanda tangani semua komisioner KPK. Ada kesan Abraham Samad “terlalu bersemangat”, setelah sebelumnya KPK menetapkan Menpora Andi Malaranggeng sbg tersangka. Fait Accompli Abraham Samad terhadap komisioner KPK lainnya memberikan kesan bermain politis. Dan Abraham Samad telah masuk dalam pusaran politik kepentingan kekuasaan.