 Sila kedua memiliki makna menghargai harkat dan martabat manusia, serta bersikap adil dan beradab dalam segala hal. Sila kedua mengajarkan kita untuk berlaku adil dan beradab terhadap sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai kemanusiaan ini bisa terlihat dari sikap saling tolong-menolong, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, serta memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau suku. Seperti dengan apa yang Ir. Soekarno katakan "Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah landasan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis." - Soekarno. Begitu pula dengan yang Gus Dur katakan, "Indonesia harus terus memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah fondasi penting dalam membangun bangsa yang sejahtera," kata Gus Dur, Presiden ke-4 Republik Indonesia.
 Penerapan di tingkat individu, contohnya dapat dilihat pada tindakan membantu sesama yang membutuhkan, menjaga sikap sopan santun dalam berinteraksi, serta memperlakukan orang lain dengan penuh rasa empati. Bahkan dalam situasi sulit, nilai kemanusiaan ini mendorong kita untuk berbagi dan tidak mengabaikan penderitaan orang lain, Menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi, Mengembangkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama.
Persatuan Indonesia
Pada sila ke tiga memiliki makna yakni Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu atau golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat diterjemahkan dengan cara menjaga kerukunan antar sesama, tidak terlibat dalam perpecahan, dan saling mendukung untuk kemajuan bangsa. "Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Persatuan adalah kunci bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang beraneka ragam," kata Ir. Soekarno, Proklamator Republik Indonesia. Dan  "Persatuan adalah kekuatan. Tanpa persatuan, kita tidak akan bisa mencapai cita-cita bersama." - Jenderal Soedirman.
Penerapan nilai ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari melalui semangat gotong royong, menjaga kerukunan antar kelompok, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya, dalam sebuah musyawarah untuk menentukan kebijakan atau keputusan bersama, setiap pihak berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat banyak.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila ke empat bermakna, Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila keempat mengajarkan pentingnya prinsip demokrasi yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diterapkan dengan cara melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan secara adil dan transparan serta mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak. "Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Dalam demokrasi, setiap suara sangat berharga, dan keputusan yang diambil harus mengutamakan kesejahteraan rakyat," kata Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia. Dan  "Musyawarah adalah jalan terbaik untuk mencapai kesepakatan yang adil." - M. Natsir.
Penerapan sila ini bisa terlihat dalam berbagai forum diskusi, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan bukan pemaksaan. Sikap saling mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang bijaksana.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pada sila ke lima memiliki makna yakni Menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan tentang pentingnya keadilan sosial, yang berarti setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai keadilan sosial ini dapat diwujudkan dengan cara membangun kehidupan yang setara dan berkeadilan, serta mengurangi kesenjangan sosial. "Keadilan sosial adalah hak setiap warga negara, dan kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkannya." - Soeharto. Lalu "Pembangunan ekonomi Indonesia harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencapai kesejahteraan," kata Presiden Joko Widodo dalam berbagai pidatonya.Â
Di tingkat masyarakat, penerapan sila ini dapat dilakukan dengan cara mendukung kebijakan yang pro-rakyat kecil, membantu mereka yang kurang beruntung, dan menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam pembangunan. Ini juga bisa berarti menanggulangi masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan.
