Beberapa Pemahaman tentang Sosiologi Hukum yang Ada di Masyarakat

Artikel ini ditulis oleh Izka Nabiih Al-Farrosi (212111214) kelas HES 5F, untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Sosiologi Hukum.

Dosen Pengampu: Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

1. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terhadap Efektivitas Hukum dalam Masyarakat

Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu efektivitas hukum di dalam suatu Masyarakat adalah sebagai berikut:

-Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah orang atau organisasi yang secara rutin menegakkan hukum untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum. Agar efektif, penegakan hukum harus mempertanggungjawabkan misinya untuk mewakili keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, unsur aparat penegak hukum dalam penegakan hukum sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika hukum baik namun penegakan hukumnya buruk, maka akan terjadi kesenjangan dalam sistem peradilan dan hukum tidak akan berfungsi maksimal.

-Kaidah Hukum

Agar hukum dapat diterapkan dan berjalan secara optimal, maka seluruh norma hukum harus memenuhi tiga unsur. yaitu norma hukum yang sah secara hukum. Aturan hukum yang berlaku secara sosiologis. dan aturan hukum yang diterapkan secara filosofis. Ketiga unsur tersebut menjamin aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat dapat berjalan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk menciptakan lingkungan hukum yang sehat, hukum berfungsi sebagai standar untuk menjaga keadilan, ketertiban, perdamaian, dan menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

-Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap penegakan hukum yang efektif. Sebab, yang terpenting adalah kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hukum. Hukum itu sendiri ada karena adanya masyarakat. Dengan begitu, penerapan hukum di masyarakat akan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, jika kesadaran hukum masyarakat tinggi maka penegakan hukum akan terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, ketika kesadaran masyarakat rendah, terdapat kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan tidak efektifnya undang-undang.

-Sarana dan Prasarana (Fasilitas)

Faktor peralatan dan prasarana merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran kegagalan. Oleh karena itu, tanpa sarana dan prasarana yang baik, mustahil lembaga penegak hukum dapat berfungsi dengan lancar.

-Karakteristik Penegak Hukum yang Efektif

Ciri-ciri penegakan hukum dapat dikatakan efektif apabila aparat penegak hukum mewujudkan keadilan dengan menghindari celah-celah hukum dan kepentingan masyarakat tercapai oleh hukum itu sendiri.

2. Contoh Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Contohnya antara lain memahami perilaku muamara dalam kehidupan sosial masyarakat; Pedagang yang mempelajari dan memahami Muammarah berdasarkan hukum Syariat Islam akan mengambil tindakan dan cara berdagang yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. dan terus mengikuti prinsip-prinsip Syariah Islam. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial dapat diilustrasikan dengan contoh seperti kewajiban haji yang mendorong ribuan umat Islam Indonesia untuk pergi ke Mekah setiap tahunnya, dan berdampak pada perekonomian, akses terhadap transportasi, dan pengaruh manajemen. Tidak hanya dampak sosial dan struktural setelah selesainya ibadah haji, tetapi juga organisasi, dll. Selain itu, pendekatan sosiologi juga dapat mengkaji dampak perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam. Misalnya, booming minyak di negara-negara Teluk pada awal tahun 1970-an, semakin memperkuat Islam sebagai ideologi ekonomi dan menyebabkan munculnya sistem perbankan Islam, yang kemudian juga berdampak pada Indonesia dengan munculnya perbankan syariah. Pendekatan ini juga mencakup sejauh mana hukum agama dijalankan oleh suatu masyarakat, seperti bagaimana tindakan masyarakat Islam berhubungan dengan hukum Islam. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam juga dianalisis, termasuk tanggapan kelompok agama dan politik Indonesia terhadap berbagai persoalan hukum Islam, seperti undang-undang tentang pengadilan agama dan pertanyaan apakah perempuan bisa menjadi kepala negara. Selain itu, gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung maupun tidak mendukung syariat Islam, seperti: Perkumpulan Penghulu, bagian dari pendekatan sosiologis.

3. Kritik Legal Pluralism terhadap Sentralisme Hukum dalam Masyarakat & Kritik Progressive Law terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia

Kritik Hukum Pluralisme hukum sebagai suatu pendekatan atau kajian tidak lain hanyalah instrumen negara dalam pembentukan hukum dan pengembangan hukum yang berorientasi masa depan. Pluralisme hukum membantu memberikan perspektif kepada pemerintah, badan legislatif nasional dan daerah, serta otoritas penegak hukum mengenai keragaman sistem normatif. Saatnya telah tiba untuk menghapuskan metode hukum terpusat yang mengabaikan keberagaman. Di sisi lain, kepastian hukum tetap menjadi prinsip penting dan memerlukan pertimbangan berbagai perspektif sistem hukum. Pluralisme hukum mengkritisi sentralisme hukum dalam masyarakat karena latar belakang sejarah negara Indonesia, antara lain agama, ras, suku, dan budaya. Oleh karena itu, pedomannya berbeda-beda di setiap wilayah dan kota, dan undang-undangnya disesuaikan dengan masing-masing wilayah. Adanya pluralisme hukum yang mengarah pada sentralisme hukum dalam masyarakat tentu tidak lepas dari pertimbangan struktur makroekonomi. Apa Itu Hukum Progresif Profesor Sachipto Raharjo berpendapat bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif merupakan suatu konsep hukum yang tidak hanya menitik beratkan pada teks hukum, namun juga pada rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung lebih takut dan menaati hukum adat yang tidak tertulis dibandingkan hukum. Mereka percaya bahwa hukum modern di Indonesia hanya akan memperburuk keadaan. Perkembangan hukum progresif di Indonesia akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.

4. Law and Social Control, Law as Tool of Engeenering, Sosial Legal Studies, dan Legal Pluralism

Law and social control (Hukum Sebagai Kontrol Sosial)

Hukum adalah kontrol sosial masyarakat, dan hukum berkontribusi pada kontrol perilaku masyarakat. Perilaku di sini diartikan sebagai setiap penyimpangan terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, salah satu produk hukumnya adalah dengan menetapkan sanksi yang membatasi aktivitas masyarakat, dan diharapkan dapat memerintahkan masyarakat untuk mengikuti aturan dengan benar guna mencapai perdamaian. Fungsi hukum mempunyai efek meminimalisir perbuatan merugikan, yaitu kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan hukum memungkinkan masyarakat mengendalikan masyarakat.

Law as tool of engeenering (Hukum Sebagai Rekayasa Sosial)

Dalam konteks ini, hukum sebagai alat rekayasa mencakup strategi yang digunakan dalam pembentukan kebijakan hukum, penegakan hukum, dan pendidikan hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan dan meningkatkan efektivitas hukum dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Dengan kata lain fungsi hukum ini adalah menciptakan hukum dalam masyarakat guna mencapai tujuan kita sebagai perancang masyarakat.

Socio legal studies

Kajian sosiolegal meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, kebijakan hukum, gender dan hukum, serta psikologi hukum. Sociojurisprudence secara signifikan memperkaya perkembangan ilmu hukum baik dalam bidang teoritis maupun praktis. Mereka yang terkendala dalam hal keadilan mempunyai akses terhadap penelitian sosiolegal yang membahas secara langsung dan komprehensif norma-norma dan konteks implementasinya. Tujuan kami adalah mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dengan memadukan pendekatan sosial dan hukum.

Legal pluralism

Pluralisme hukum adalah hukum yang ada dalam masyarakat untuk menciptakan keharmonisan, dengan tujuan mencapai keadilan dalam masyarakat. Indonesia terdiri dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pluralisme hukum. Pentingnya pluralisme hukum adalah untuk mewarnai bentuk-bentuk hukum sehingga keadilan dapat dicapai, bukan mendasarkan keputusan pada satu set nilai saja. Sebab, pada dasarnya terciptanya pluralisme hukum bertujuan untuk mencapai keadilan hukum agar tidak ada unsur ketidakadilan dalam penuntutan pidana di Indonesia.

5. Inspirasi yang diperoleh dalam mempelajari Sosiologi Hukum

Setelah mempelajari sosiologi hukum, saya mungkin mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kondisi hukum dan juga masyarakat yang saling berinteraksi. Saya bisa saja terinspirasi untuk mengeksplorasi tentang bagaimana norma-norma sosial, keadilan, dan juga perubahan sosial sangat memengaruhi pada sistem hukum dan juga sebaliknya.