Polemik Kampus Merdeka: Edukasi atau Eksploitasi?

 Beberapa perusahaan yang memiliki omzet besar tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari program ini. Kebijakan ini berlangsung 1-3 semester. Namun, apakah kebijakan ini bisa diimplementasikan sesuai dengan tujuan awalnya?

Beberapa waktu lalu, warganet dihebohkan dengan isu lembaga mitra program Magang Kampus Merdeka menyelewengkan hak-hak peserta magang. Lembaga tersebut dituduh menggunakan tenaga kerja magang lebih banyak ketimbang karyawan tetap. 

Terkait permasalahan upah, Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan No. 6 tahun 2020 menjelaskan bahwa peserta magang diwajibkan untuk diberikan upah, tetapi tidak dijelaskan berapa upah minimum yang harus diberikan. 

Permasalahan selanjutnya mengenai pencairan dana program MSIB (Magang dan Studi Independen Bersertifikat)  Kampus Merdeka. Menurut data Diktiristek, sampai bulan Desember, terdapat 1.100 mahasiswa yang menjadi peserta MSIB masih terkendala pencairan dana karena kelengkapan dokumen. Melalui laman chance.org, Peserta MSIB membuat petisi agar Mendikbudristek Nadiem Makarim segera membayarkan uang saku mereka.

Penolakan terhadap kebijakan ini juga datang dari Kordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Beliau mengatakan bahwa program ini sangat berorientasi pasar bebas, khususnya perubahan suatu kampus menjadi PTN-BH. 

Dengan motif ekonomi, kampus diminta untuk mencari sumber tambahan lain, salah satunya dengan menaikkan UKT mahasiswa. 

Hal ini menimbulkan kontroversi, mengingat Indonesia masih dalam tahap pemulihan ekonomi akibat Covid-19 yang berdampak penurunan penghasilan masyarakat.

Penolakan juga datang dari salah satu dosen UGM, beliau mengatakan bahwa kebijakan ini tidak berpihak kepada dosen yang aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Ia juga menyarankan bahwa diperlukan sistem yang solid dalam mengimplementasikan kebijakan Kampus Merdeka. 

Jika tujuannya untuk membebaskan pendidikan dari beban administrasi, seharusnya gerakan itu diubah mulai dari ruang refleksi dan pikiran kritis semua pihak. Paradigma inilah yang nantinya membawa pendidikan menuju kemajuan zaman.

Tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika esensi itu ingin diwujudkan, seharusnya pemerintah bersama pihak terkait menyempurnakan mengenai kebijakan Kampus Merdeka. 

Pemerintah juga harus merumuskan agar kebijakan ini bisa diimplementasikan di semua daerah, sehingga terjadi pemerataan kualitas pendidikan nasional.