Jangan Ngomong Teknologi Ketinggian Mas Mendikbud, Website LTMPT Saja "Abal-abal"

Masalahnya  jika siswa tidak bisa daftar ke LTMPT berarti siswa kelas 12 itu kehilangan hak untuk mengikuti seleksi masuk PTN Perguruan Tinggi Negeri, baik lewat pintu SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk PTN)  dan seleksi SBMPTN (seleksi bersama masuk PTN). 

Buat yang belum tahu, saat ini syarat mengikuti seleksi 2020 adalah harus terdaftar di LTMPT. 

Nah, kalau sampai detik ini, hari ini, siswa tidak bisa mendaftar bagaimana?  Dia pasti akan kehilangan hak ikut seleksi.  Padahal bukan salah siswa atau salah lembaga pendidikan / sekolah,  jika  kualitas website pendaftaran LTMPT abal-abal.    

Kenapa saya bilang demikian, karena semestinya aplikasi di Kemdikbud itu terkoneksi dengan data lainnya, yakni Pusat Data Ujian Nasional PDUN. di UPT Kemdikbud termasuk Data Pokok Pendidikan Dapodik.  

Nah,  siswa-siswa yang tidak bisa terdaftar di LTMPT ini sudah terdata  di VervalPD dan PDUN serta Dapodik  (untuk urus data tersebut sebenarnya kami juga sampai mondar mandir datang langsung ke Unit Layanan Terpadu ULT Kemdikbud di Jl Sudirman Jakarta) . 

Maksudnya berdasarkan  PDUN dan Dapodik, para siswa tersebut jelas dan sah kelas 12 tahun ini jadi harusnya otomatis terdaftar di LTMPT. Nah ini yang tidak terjadi. 

Jika para siswa ini sudah bersusah payah mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Negara, belajar mati-matian untuk lulus dengan hasil yang baik, tetapi gara-gara server atau apalah engineering di LTMPT yang tidak beres, maka  ratusan bahkan mungkin ribuan siswa ini kehilangan hak untuk ikut SNMPTN dan SBMPTN 2020. Apalagi di  laman LTMPT jelas jelas disebut ada deadline pendaftaran SNMPTN.   

Benahi Sinkronisasi Teknologi USBN dan UNBK 

Demikian juga  rencana Dinas Pendidikan tahun ini untuk menggelar Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dengan cara  siswa menjawab by handphone, bukan kertas dan pensil.  

Idenya sih teknologi bingit, cocok dengan ambisi Mas Menteri.  Tetapi kembali lagi  masalah kualitas teknologi yang abal-abal. Ternyata di area Jakarta saja (apalagi di daerah) lembaga pendidikan berkali kali  kesulitan sinkronisasi dengan server Dinas Pendidikan.

Akibatnya ratusan bahkan ribuan siswa yang sudah berkumpul di lokasi untuk mengikuti simulasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional pada Februari lalu, dibubarkan dan diminta datang keesokan harinya atau lusa dengan harapan, server Dinas Pendidikan bisa sinkron dengan server lembaga Pendidikan.