Berapa banyak jatah yang disiapkan Pemda DKI untuk KJP mahasiswa PTN ini? Dengan suara lantang (berbeda dengan pertanyaan di awal tadi) Pak Presenter menjawab, sebanyak-banyaknya. Pak Gubernur Ahok tidak membatasi jumlahnya. Sepanjang calon penerima KJP PTN itu berhak dan memenuhi persyaratan, berapapun dana pasti tersedia.
Warga Jakarta, demi anak-anak kita, jangan salah pilih Gubernur
Ya, begitulah bukti bahwa berbeda dengan gubernur DKI Jakarta sebelum-sebelumnya (tidak termasuk Jokowi), hasil pajak Pemda DKI Jakarta jarang dikembalikan kepada rakyat secara fair.Â
Bandingkan dengan  jaman Foke, jatah untuk rakyat dikemas dalam Bantuan Sosial Bansos. Masalahnya persyaratan dan siapa penerima Bansos itu sukar dilacak. Jadi bisa ditebak, semua itu cuma akal-akalan dari pejabat pengelola Bansos untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sementara rakyat, cuma gigit jari hmm. Untunglah ada Pak Ahok yang mampu  langsung memecat Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan membongkar korupsi berjamaah para pejabat Dinas Pendidikan yang meraja lela selama si Foke jadi gubernur.
Atau saya bayangkan jika oknum DPRD dan calon-calon gubernur DKI (tidak termasuk Ahok) yang sedang bergentayangan tebar pesona, yang mimpin Jakarta, walaaaah sudah kebayang deh, rakyat bukan cuma gigit jari, bisa gigit tangan dan kaki karena (kalau bisa) semua project dan bantuan sosial apapun namanya ditelan oleh para pejabat dan kroni-kroninya.
Jadi buat semua warga Jakarta, haters atau Teman AHOK, coba pikirkan betapa berbahaya-nya jika kita salah memilih Gubernur. Inga-inga manusia ambisius berikut ini, jangan terkecoh dengan topeng-topengnya :
- Sanusi, santun namun korupsi, Â
- Lulung yang lupa diri, dari mana duit dia beli lamborgini. "preman" TanabangÂ
- Yusril, yang  cuma butuh 2 bulan kawinin abege, dan tega menceraikan istri pertama dengan 5 anak
- Sandiaga Uno, yang terbukti masuk Panama Papers, kong-ka-li-kong mengakali pajak perusahaannya
- Jarot, yang penakut cuma jadi petugas partai. Sementara kita tahu rakusnya partai menyikat dana APBN / APBD
Â
Dan untuk saat ini, yang sudah terbukti dan teruji, pilihan terbaik adalah AHOK untuk mengamankan uang rakyat agar kembali pada kesejahteraan rakyat, bukan malah masuk kantong para pejabat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H