Pancasila dan Ekonomi : Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tidak hanya berperan dalam kehidupan politik dan sosial, tetapi juga memiliki peran penting dalam sektor ekonomi. Sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya kebijakan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Melalui lima sila yang ada, Pancasila menawarkan kerangka etika dan moral yang dapat menjadi dasar untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif, merata, dan berfokus pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sila Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
  Sila pertama mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam kebijakan ekonomi. Dengan adanya dasar religius, kebijakan ekonomi seharusnya memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui praktik ekonomi yang tidak merugikan masyarakat, seperti menghindari praktik monopoli atau korupsi yang bertentangan dengan nilai moral dan agama.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab  
  Kebijakan ekonomi yang berlandaskan sila kedua harus mengutamakan kesejahteraan manusia secara adil dan beradab. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti kebijakan yang diambil harus menjamin akses yang setara bagi seluruh warga negara terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja. Pemerintah harus mendorong adanya distribusi pendapatan yang merata dan memperhatikan hak-hak pekerja agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan pihak tertentu.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
  Persatuan dalam konteks ekonomi menekankan pentingnya membangun kebijakan ekonomi yang merangkul semua daerah dan kelompok masyarakat, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang budaya. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan, adalah cerminan dari upaya menjaga persatuan bangsa. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan pusat atau kota besar, tetapi juga desa dan wilayah terpencil.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  Kebijakan ekonomi yang berlandaskan sila keempat harus dirumuskan melalui proses demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat bawah, pelaku usaha kecil, dan kelompok rentan, agar kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan bersama. Partisipasi ini penting untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  Sila kelima adalah sila yang paling jelas mengarahkan kebijakan ekonomi menuju keadilan sosial. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan, serta menghapuskan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi. Kebijakan redistribusi kekayaan, seperti pajak progresif atau subsidi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, merupakan upaya yang sejalan dengan semangat keadilan sosial.

Implementasi Kebijakan Ekonomi yang Berlandaskan Pancasila

1. Program Perlindungan Sosial dan Subsidi
  Salah satu implementasi kebijakan ekonomi yang sejalan dengan Pancasila adalah program perlindungan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), atau subsidi pangan dan kesehatan. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
  Kebijakan pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan UMKM juga merupakan upaya untuk mendukung prinsip ekonomi Pancasila. Dengan menyediakan akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga menjaga persatuan dan keutuhan bangsa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

3. Pembangunan Infrastruktur yang Merata
  Pemerataan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di seluruh wilayah Indonesia, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sila ketiga dan kelima. Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat di daerah terpencil dapat lebih mudah mengakses pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kebijakan ini berperan penting dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga tercipta keadilan sosial.

Tantangan dalam Menerapkan Kebijakan Ekonomi Berbasis Pancasila. 

 Meski Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan ekonomi, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Korupsi dan Penyelewengan Anggaran
  Korupsi masih menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan kebijakan ekonomi yang adil. Ketika anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat disalahgunakan, hal ini merusak upaya mewujudkan keadilan sosial.

2. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi yang Masih Tinggi
  Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah diterapkan, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan. Distribusi kekayaan yang tidak merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan.

3. Pengaruh Globalisasi dan Ekonomi Pasar Bebas
  Globalisasi dan ekonomi pasar bebas sering kali membawa tekanan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mengikuti tren pasar global. Hal ini bisa mengarahkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan asing atau investor besar, bukan pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial di Indonesia. Melalui penerapan nilai-nilai setiap sila, kebijakan ekonomi dapat dirancang untuk menciptakan kesejahteraan, menjaga persatuan, dan menghapus ketidakadilan sosial. Meski tantangan tetap ada, komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama harus terus diperkuat, agar kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar berpihak pada seluruh rakyat Indonesia dan membawa kesejahteraan yang merata.

Reference :
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Jakarta: BPIP.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Kebijakan Fiskal dan APBN. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Ekonomi dan Sosial Indonesia. Jakarta: BPS.
Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Bappenas.