Pancasila dan Ekonomi : Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia

3. Pembangunan Infrastruktur yang Merata
  Pemerataan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di seluruh wilayah Indonesia, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sila ketiga dan kelima. Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat di daerah terpencil dapat lebih mudah mengakses pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kebijakan ini berperan penting dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga tercipta keadilan sosial.

Tantangan dalam Menerapkan Kebijakan Ekonomi Berbasis Pancasila. 

 Meski Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan ekonomi, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Korupsi dan Penyelewengan Anggaran
  Korupsi masih menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan kebijakan ekonomi yang adil. Ketika anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat disalahgunakan, hal ini merusak upaya mewujudkan keadilan sosial.

2. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi yang Masih Tinggi
  Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah diterapkan, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan. Distribusi kekayaan yang tidak merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan.

3. Pengaruh Globalisasi dan Ekonomi Pasar Bebas
  Globalisasi dan ekonomi pasar bebas sering kali membawa tekanan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mengikuti tren pasar global. Hal ini bisa mengarahkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan asing atau investor besar, bukan pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial di Indonesia. Melalui penerapan nilai-nilai setiap sila, kebijakan ekonomi dapat dirancang untuk menciptakan kesejahteraan, menjaga persatuan, dan menghapus ketidakadilan sosial. Meski tantangan tetap ada, komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama harus terus diperkuat, agar kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar berpihak pada seluruh rakyat Indonesia dan membawa kesejahteraan yang merata.

Reference :
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Jakarta: BPIP.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Kebijakan Fiskal dan APBN. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Ekonomi dan Sosial Indonesia. Jakarta: BPS.
Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Bappenas.