2 Sisi Mata Uang RPDH

Dalam rangka menunjang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kementerian keuangan bekerja keras dan cerdas guna berkontribusi dalam terwujudnya serta tercapainya program PEN.

Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan peningkatan dari sisi belanja negara, yang diharapkan akan mempunyai multiplier effect yang dihasilkan. 

Adapun dampak yang diinginkan adalah antara lain dengan adanya penyerapan tenaga kerja, adanya peningkatan transaksi pengadaan barang/jasa. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang kemudian meningkat pula daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, Program PEN merupakan prioritas utama di bidang ekonomi yang digunakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Masih banyak lagi program program pemerintah khususnya kementerian keuangan dalam upaya menanggulangi dampak Pandemi Covid-19. 

Antara lain seperti restrukturisasi pinjaman bagi nasabah terdampak, bantuan kuota internet bagi pelajar dan pengajar, penyaluran BLT Dana Desa, refocusing anggaran dan masih banyak lagi.

Kemudian kementerian keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai tugas dan fungsi mengelola kas negara. 

Dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban pengelolaan kas negara yang baik. 

Dalam melaksanakan tusi tersebut, telah terdapat satu unit eselon 2 yaitu Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit.PKN) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dit. PKN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempunyai satu kewajiban untuk dapat menyajikan data perencanaan pengeluaran kas negara yang akurat. Maka untuk mewujudkan perencanaan pengeluaran kas yang berkualitas serta dapat diandalkan, dengan ini Dit. PKN membuat mekanisme penyampaian rencana penarikan dana harian (RPDH). 

Dengan RPDH ini setiap kementerian/lembaga dapat menyampaikan rencananya untuk periode bulanan kepada Kementerian Keuangan. Dimana perangkat dan sarana yang diperlukan dalam rangka penyampaian RPDH ini, telah disediakan oleh kementerian keuangan.

Antara lain seperti aplikasi SAS, SPRINT, dan juga telah disediakan ruang konsultasi baik melalui hai.djpb ataupun hai.cso pada masing masing KPPN yang tersebar diseluruh indonesia yang berjumlah sebanyak 182 KPPN.

Dalam pelaksanaan RPDH kali ini, mempunyai dua sisi yang jika dilihat sepintas bertolak belakang. 

Pada satu sisi kita ingin melakukan kegiatan pembayaran secepat mungkin guna menunjang program PEN, disisi yang lain nya kita mesti menyediakan data yang akurat terkait perencanaan pengeluaran dana pemerintah.

Berkaca dari pelaksanaan PPDH pada tahun yang lalu, dimana pelaksanaannya berjalan lancar. Walaupun masih deviasi antara PPDH yang direncanakan dengan realisasi yang terjadi, namun relatif kecil. 

Sedangkan untuk tingkat partisipasi satuan kerja dalam penyampaian PPDH kepada KPPN mencapai 100%. 

Hal ini dikarenakan adanya sanksi, bagi satuan kerja yang tidak menyampaikan PPDH. Sanksinya berupa penolakan SPM yang diajukan oleh satuan kerja. Jika dalam pengajuannya tanpa menyampaikan PPDH terlebih dahulu.

Mekanisme sanksi penolakan SPM inilah yang ditiadakan pada pelaksanaan RPDH kali ini, hal ini dikarenakan adanya kepentingan dalam rangka mendorong pelaksanaan program PEN.

Jika terdapat banyak SPM yang ditolak, dikarenakan tidak menyampaikan RPDH. Maka terjadi keterlambatan penyaluran APBN, keterlambatan penyerapan Anggaran dan diujungnya terhambat pula pencapaian program PEN yang merupakan prioritas pemerintah. 

Oleh karena itu pelaksanaan RPDH kali ini membutuhan usaha yang ekstra, guna mencapai tujuan yang secara sepintas bertolak belakang. Prioritas pemerintah berupa program PEN dan pelaksanaan tusi Dit. PKN yaitu perencanaan kas yang akurat.

Untuk mencapai kedua tujuan di atas, tanpa meniadakan salah satunya adalah hal yang menarik, menantang dan sebuah seni dalam tata kelola good governance. 

Semoga dalam pelaksanaan RPDH kali ini, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab masing masing. Sehingga terwujud pengelolaan kas yang akurat dengan tidak mengesampingkan upaya terwujudnya program PEN yang diharapkan.

Berbuat baik dari yang kecil, sedari kecil berbuatlah baik. 

Untuk Indonesia lebih baik.