Instrumen Fiskal Negara

Hari ini senin 14 Desember 2020, kami melaksanakan kegiatan penyerahan DIPA Petikan Tahun 2021. Penyerahan ini merupakan kegiatan rutin tahunan,  yang dilakukan oleh kementerian keuangan. Para penerima DIPA petikan merupakan seluruh kementerian/lembaga dalam hal ini pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Kegiatan ini merupakan penerusan perpanjangan tangan, dari penyerahan DIPA yang telah dilaksanakan oleh Presiden Kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada bulan Nobember lalu. 

Penyerahan DIPA Petikan yang kami laksanakan, hanya dalam lingkup wilayah kerja KPPN Lahat. Kegiatan penyerahan DIPA ini rencananya akan dihadiri oleh Bupati Lahat bapak Cik Ujang, dikarenakan sesuatu dan lain hal sehingga tidak dapat hadir dalam kegiatan ini. Namun ketidakhadiran beliau, diwakilkan oleh kepala BPKAD Lahat.

Kegiatan penyerahan DIPA ini merupakan bagian dari siklus APBN. Dimana siklus APBN dimulai dari perencanaan APBN, sampai diakhiri dengan tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Di dalam siklus APBN, kegiatan penyerahan DIPA merupakan siklus akhir pada Tahap Penetapan APBN dan sekaligus merupakan siklus awal pada Tahap Pelaksanaan APBN. Dengan telah dilaksanakan kegiatan ini, maka dimulailah tahap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

DIPA yaitu dokumen isian Pelaksanaan Anggaran merupakan rincian atau bagian yang tak terpisahkan dari APBN. APBN merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal. 

APBN merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. 

Beberapa fungsi dari APBN, Secara umum APBN berfungsi sebagai anggaran pemerintah dalam melakukan pembangunan baik material maupun non material. Anggaran tersebut terdiri dari rincian pendapatan dan juga penyaluran dana yang akan dilakukan.

Menurut Pasal 3 Ayat 4 UU no. 17 tahun 2003, ada 5 fungsi dari APBN yakni:

[  ] Berfungsi sebagai otorisasi dimana, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
[  ] Sebagai perencanaan dan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
[  ] Sebagai pengawas agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya.
[  ] Anggaran agar dapat didistribusikan dengan baik dan memperhatikan unsur keadilan dan kepatutan
[  ] Upaya untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Dalam penyusunannya, APBN memperhatikan 2 aspek yakni pendapatan dan pengeluaran.

Pendapatan
Terdapat 3 prinsip untuk penyusunannya berdasarkan pendapatan yakni:

[  ] Intensifikasi Penerimaan anggaran dalam kecepatan dan jumlah penyetoran.
[  ] Intensifikasi pemungutan dan penagihan piutang negara.
[  ] Penuntutan ganti rugi atau kerugian yang telah diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Pengeluaran
Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan untuk pengeluarannya yakni

[  ] Hemat, efisien dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan.
[  ] Terarah dan terkendali serta sesuai dengan rencana kegiatan.
[  ] Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi yang ada dari dalam negeri.

Terlepas dari prinsip di atas, tujuan utama dari terlaksananya APBN adalah sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan instrumen kebijakan fiskal ini diharapkan, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan salah satu indikatornya ialah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2021 diproyeksi tumbuh pada angka 5.0 persen.

Prioritas APBN 2021

APBN tahun 2021 akan fokus pada 4 hal. Pertama, penanganan kesehatan penanganan Covid, terutama vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan. 

Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. 

Ketiga, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. 

Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, pemerintah akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain.

Pada penyerahan DIPA November lalu, Bapak Presiden berpesan agar APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan melakukan lelang bisa dimulai sejak Desember 2020 agar di awal Januari program sudah bisa dijalankan.

Maka untuk mendukung hal tersebut, mari kita segerakan lelang pengadaan barang/jasa. Kemudian segerakan pengajuan pembayarannya, demi perputaran uang di masyarakat yang lebih cepat. 

Sehingga mampu menghasilkan multiplier effect yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga kita berharap bisa melewati masa sulit akibat pandemi ini, dengan lebih cepat.

Bekerja, ikhlas dan tawakal. Semoga Allah membantu kita.