Hal-hal seperti ini bangsa Indonesia bahkan daerah-daerah lain membutuhkan wakil rakyat yang syarat akan memberikan perubahan bagi daerahnya, khususnya di daerah penulis sebagai implementasi konkrit yang membutuhkan sosok panutan yang mempunyai wawasan dan jaringan yang luar biasa.
Panutan memberikan dedikasi dan perjuangan yang besar bagi berkembangnya sebuah organisasi dan sistem, bahkan memberikan pengaruh positif (positive influence) dua arah bagi diri dan organisasi/masyarakat sehingga dikenal dengan unsur ketokohan. Unsur ketokohan juga tidak serta merta memberikan efek implisit bagi diri sendiri dan  masyarakat jika tidak peka terhadap daerahnya untuk memberikan kontribusi positif.
Wakil rakyat atau tokoh nasional yang telah tenar sekaliber dunia, bilamana berfikir menjadi tokoh dunia tetapi tidak dikenal masyarakat asal, tidak di anggap apa-apa. Tokoh masyarakat sekelas wakil rakyat atau rakyat biasa bilamana memberikan kontribusi yang terbaik bagi daerahnya tetap akan menjadi panutan. Sehingga menjadi panutan daerah atau wakil rakyat akan selalu berbanding lurus dengan ketokohan seseorang dengan kontribusi yang diberikan untuk masyarakatnya.
Seperti hal ini yang telah dilakukan oleh tokoh nasional kita H. M. Amien Rais bahkan tokoh-tokoh nasional lainnya yang memberikan eksistensi jati diri di tengah-tengah masyarakatnya, dan menjadi suri teladan bagi pemimpin-pemimpin lainnya untuk menunjukkan jati diri terbaik sebagai putra daerah.
IPM dan PPS
Bersama banyaknya wakil rakyat akan memberikan perubahan yang signifikan bagi daerah-daerahnya sebagai titik pelengkap (complementary point) dan pendekatan melobi (approachment). Perubahan dapat terjadi bilamana permasalahan-permasalahan daerah dapat teratasi dengan baik oleh para petinggi-petinggi rakyat. Terutama bilamana melirik segala aspek dan sektor perkembangan di daerah penulis tergerus mengindikasikan minimnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) di NTB.
Hal ini menunjukkan terjadinya permasalahan internal di daerah untuk keluar dari daerah tertinggal dan permasalahan-permasalahan lain yang belum teratasi. Seperti yang terjadi paradoksial antara daerah penghasil emas dengan rendahnya IPM atau daerah tertinggal menjadikan permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin kita.
Realita yang terjadi di NTB sedikit diketahui oleh masyarakat seperti Blow Up Process yaitu dimana terjadinya ketimpangan pembangunan dan perekonomian yang tidak merata di daerah. Ketimpangan terjadi antara dua Pulau, Pulau penghasil emas dan Pulau ibukota Provinsi. Pembangunan di daerah-daerah belum maksimal seperti pembangunan sekolah, Puskesmas dan fasilitas lainnnya belum dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, perekonomian di daerah juga yang belum meningkat dan cenderung dikuasai oleh para pendatang.
Tenaga kerja dan pendatang cenderung minim memberikan pertukaran uang di daerah, tetapi melakukan pertukaran uang di Pulau ibukota Provinsi akibat dari banyaknya kebutuhan dan fasilitas yang ada. Hal ini yang menggeser terjadinya rotasi pertukaran uang (multiplayer effect) sehingga menjadikan ketimpangan.
Sejalan dengan perkembangan dari Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang telah berjalan 12 tahun permasalahan tersebut dapat menjadikan topik penting untuk memicu terlahirnya daerah otonom baru bilamana terjadi, atau menjadi permasalahan penting bagi masyarakat, petinggi-petinggi dan wakil rakyat untuk menyelesaikannya.
 Harapan masyarakat terhadap berkembangnya sumberdaya dan kemajuan  untuk membutuhkan panutan sebagai pemecah masalah (problem solver) dalam mengubah kondisi daerah atau mampu menciptakan pemimpin-pemimpin handal untuk bersaing dan berkreatif dalam mengubah potensi yang ada di daerah. Wassalam.
Artikel Kompas 2012
Repost Group Rungan Samawa 3 Juli 2013
