Mohon tunggu...
Nicholas Martua Siagian
Nicholas Martua Siagian Mohon Tunggu... Lainnya - Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Penyuluh Antikorupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK, Peneliti, Tim Ahli

Reformasi Birokrasi, Perbaikan Sistem,Keuangan Negara, Pencegahan Korupsi, dan Inovasi. Seorang sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menerima penghargaan dari Pimpinan KPK pada tahun 2021 sebagai Penyuluh Antikorupsi Inspiratif. Saya merupakan Awardee Beasiswa Unggulan Puslapdik Kemendiknbud RI.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Catatan Singkat Pra Pilkada Toba 2024: Apa Ekspetasi Teknokrat?

25 Desember 2024   11:18 Diperbarui: 25 Desember 2024   11:18 48
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik


Berkaca dari isu lainnya yaitu seperti pendidikan juga belum memaparkan program-program yang konkret membawa kemajuan dan pemerataan. Ketiga pasangan calon kepala daerah tersebut masih saja sebatas menyebutkan 'memberikan beasiswa berprestasi' sebagai program pendidikan, padahal kabupaten Toba memiliki 16 kecamatan yang harus diperhatikan secara merata mulai dari infrastruktur pendidikan yang inklusif, dukungan terhadap tenaga pendidikan, hingga anggaran yang memadai. Seorang kepala daerah harus bisa berinovasi untuk menghasilkan pembangunan pendidikan yang merata dan menggali potensi-potensi generasi muda di Kabupaten Toba.


Toba akan masih menjadi 'gini-gini' saja, apabila seorang calon kepala daerah tidak memiliki pemahaman teknokratik dalam menggagas sebuah program yang nantinya akan menjadi kebijakan. Mulai dari kadang yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan masyarakat, hingga tidak berkeadilan sehingga program yang dijalankan hanyalah bisa dinikmati oleh segelintir orang.
Minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Toba menjadi persoalan yang berimbas kepada kondisi masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Budiawan Sidik A dalam artikel Kompas.id yang berjudul "Percepatan Kemajuan Wilayah Penyokong Danau Toba," bahwa tidak ada investasi masuk dalam jumlah besar berujung pada rendahnya lapangan kerja yang tersedia sehingga memperkuat persoalan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. Jumlah kemiskinan tetap stabil tinggi dan tidak ada penambahan pendapatan yang dapat dibagikan kepada penduduk lebih banyak lagi. Uang yang dihasilkan tak banyak berubah, hanya dinikmati golongan tertentu.


Investasi menjadi sebuah keharusan yang mendesak jika benar-benar ingin membangun Kabupaten Toba. Tidak mungkin suatu daerah hanya mengandalkan 'belas kasih berupa dana transfer' dari pemerintah pusat. Perlu adanya kelihaian seorang pemimpin daerah mencari investasi sebesar-besarnya, tentu diperlukan pemimpin yang komunikatif serta atraktif sehingga calon investor minat melihat besarnya potensi Kabupaten Toba.


Isu penting lainnya yang menjadi sorotan dalam debat tersebut adalah kesetaraan gender, isu disabilitas, dan inklusi sosial. Tidak ada satupun calon yang menyebutkan pentingnya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, bagaimana seharusnya disabilitas tidak dilihat sebagai 'hal yang harus dikasihani', namun hadirnya pemerintah menjamin perlindungan 'hak-hak penyandang disabilitas. Tentu, ini menjadi catatan penting jika ingin melakukan pembangunan yang inklusif.


Siapapun pemimpin Kabupaten Toba nantinya bisa mendorong penyandang disabilitas juga bisa mengisi jabatan publik. Harapannya, pemerintah menjadi contoh kepada badan usaha, pelaku usaha, maupun UMKM untuk tidak memandang disabilitas sebelah mata, namun mereka adalah individu-individu yang juga dijamin oleh Konstitusi untuk memiliki hidup yang layak.


Perlindungan perempuan juga tidak bisa lepas dari atensi pemerintah, tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan seksual sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Dinas PMDPPA Kabupaten Toba, menunjukkan masih minimnya edukasi pemerintah kepada masyarakat untuk berani melapor dan mendapatkan perlindungan. Hadirnya pemerintah harus dimulai dengan memaksimalkan pelaporan dan aksesibilitas layanan, edukasi, hingga regulasi.


Pada 27 November 2024, sebagaimana yang dirilis oleh KPUD Toba, bahwa terdapat 150.463 Daftar Pemilih Tetap (150.463). Artinya, akan ada 150 ribuan orang yang akan menentukan nasib pembangunan Kabupaten ke depan. Berkualitas atau tidaknya seorang kepala daerah akan berdampak pada kualitas masyarakat secara multidimensional.


Kembali lagi, semoga kepala daerah yang nantinya benar-benar membawa program yang matang secara teknokratik, sehingga kebijakan yang digagas adalah berbasis riset dan data sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seorang pemimpin publik tidak boleh memandang program-program sebagai proyek yang menguntungkan diri dan kroni-kroninya, pemimpin harus hadir mengisi ruang-ruang kesenjangan dan kebutuhan masyarakat melalui gebrakan yang nyata.
Selamat melaksanakan Pilkada untuk Kabupaten Toba.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun