Pertama, kapasitas kita harus diperbaiki. Fasilitas, keamanan, dan bebas dari calo harus dijamin. Masih ingat kasus dugaan penipuan dan penggelapan tiket konser Coldplay di Jakarta? Belum lagi kalau kita bahas fasilitas, seperti keluhan penonton konser Dewa 19 di JIS.
Kedua, infrastruktur perlu ditingkatkan. Kita perlu membangun infrastruktur yang memadai untuk konser besar, seperti stadion dan arena konser yang bertaraf internasional. Kalau sudah begitu, bayangan Pak Jokowi konser-konser besar kelak bisa diadakan di IKN bisa terwujud.
Ketiga, edukasi dan penegakan hukum perlu diperkuat. Baik calo maupun penipuan tiket harus diberantas sampai akar-akarnya. Penonton juga perlu diedukasi tentang keamanan dan kenyamanan selama konser.Â
Keempat, kerjasama antar stakeholder perlu ditingkatkan. Pemerintah, promotor, dan pihak keamanan harus bekerja sama untuk memastikan kelancaran dan keamanan konser.
Keempat poin di atas memerlukan biaya besar. Pun Singapura, yang sekarang disebut "Singapura Negara Konser," juga mengeluarkan biaya besar.Â
Pertanyaannya, mengapa biaya mahal itu tidak kita gunakan untuk mengangkat industri musik, kesenian, dan kebudayaan tanah air?
Musik tanah air masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti tingginya tingkat pembajakan, honor yang tidak sepadan, dan minimnya apresiasi. Akibatnya, hanya sedikit pegiat seni yang mampu menjalani profesinya dengan layak di industri ini.
Memang benar bahwa kedatangan artis-artis dan band-band besar dunia dapat memberikan efek domino positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan sektor pariwisata, hotel, transportasi, dan kuliner.
Namun, efek ini bersifat tentatif dan eventual. Artinya, efeknya tidak selalu pasti dan hanya terjadi pada saat konser berlangsung.Â
Singapura, yang mengandalkan strategi mendatangkan artis luar negeri, harus terus-menerus "mengimpor" band-band besar untuk menjaga efek domino tersebut.
Ini dapat menjadi ketergantungan yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
