Setiap tanggal 4 Desember, Gerakan Aceh Merdeka memperingati hari kelahirannya (milad). Pada tanggal tersebut tahun 1976 ( 41 tahun silam), Hasan di Tiro (Hasan Tiro) dan beberapa pengikutnya memproklamirkan gerakan perlawanan kepada NKRI yang kemudian dikenal dengan GAM di daerah gunung Halimun, kawasan pedalaman Tiro Pidie.Â
Tujuannya adalah ingin memerdekan Aceh dengan sebutan Aceh-Sumatera National Front's (ASNLF). Mulai saat itu terjadi perlawanan bersenjata antara GAM dengan pemerintah Indonesia.
Perlawanan senjata itu berlangsung lumayan lama. Selama itu banyak cerita kemanusiaan yang memilukan. Bak sebuah perang, tentu saja korban jiwa, harta dan sebagainya tidak dapat dielakkan. Selama konflik berlangsung, setiap tanggal 4 Desember (bahkan menjelang dan pasca) menjadi waktu yang mencekamkan bagi rakyat Aceh.
Namun, sejak adanya penandatanganan kesepakatan atau kesepahaman bersama antara pihak GAM dengan pemerintah RI yang dikenal dengan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, secara otomatis perlawanan bersenjata antara GAM dengan NKRI berakhir.Â
Sehingga Rakyat Aceh berangsur-angsur tenang bahkan setiap menjelang atau pasca tanggal 4 Desember. Para anggota AGAM (sayap militer GAM) yang saat ini dikenal dengan sebutan mantan kombatan GAM juga sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat Aceh.
Namun, pada hakikat perjuangan belumlah berakhir. Meskipun tidak dengan bersenjata, banyak hal yang harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat Aceh dan khususnya para aktivis dan kombatan GAM yang terlibat langsung pada saat itu. Perjuangan itu dapat dilakukan dengan bebas dengan berbagai jalur kecuali melalui perjuangan bersenjata.
Sebagaimana di ketahui, sejak berakhirnya perjuangan senjata, melalui UU Pemerintah Aceh yang dilahirkan sebagai salah satu amanah MoU Helsinki, Aceh memilki kekhususan tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan partai lokal di Aceh.
Di Aceh saat ini tercatat beberapa partai lokal. Tetapi partai yang mengkalaim sebagai partai representasi GAM adalah Partai Aceh. Hal ini karena pengurus teras partai mulai dari pusat sampai daerah adalah mereka mantan aktivis dan kombatan GAM. Bahkan partai PA saat ini dipimpin langsung oleh Mantan Panglima GAM yaitu Muzakkir Manaf.Â
Meskipun, Partai Nasional Aceh (PNA) juga memiliki hubungan dengan GAM, mengkin faksi yang terbentuk setelah pemerintahan Aceh terbentuk. Partai ini juga dinakhodai atau dibina oleh mantan elit kombatan yaitu Irwandi Yusuf, saat ini menjabat sebagai gubernur Aceh. Maka, setelah perjuangan bersenjata selesai, saat ini para mantan aktivis dan kombatan GAM namun terus berjuang melalui jalur lain seperti partai politik. Selain itu juga melalui lembaga-lembaga lain yang dapat menyalurkan aspirasi perjuangan selama ini.
Menarik Simpati Rakyat Aceh
Perjanjian MoU Helsinki sudah berjalan melebihi sepuluh tahun. Selama itu telah terjadi  berbagai dinamika terutama di alam demokrasi di Aceh. Pertarungan-pertarungan para elit baik secara diam-diam maupun nyata terus berlangsung di Aceh. Secara demokratis telah berlangsung melalui pemilu dan pilkada.
Memang di alam demokrasi, tidak dapat dibantahkan bila semuanya memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dalam percaturan politki. Apakah kepentingan itu bersifat kearah pribadi para petarung maupun murni untuk kepentingan rakyat  Aceh secara keseluruah. Pertarungan dalam intern itu ada dan tidak perlu ada analisis yang mendalam.
Sebagai logika, tidak mungkin muncul partai lain  yang berbasis mantan aktivis dan mantan kombatan GAM selain partai PA. Tetapi nyatanya ada PNA, yang sedikitnya, mereka notabenenya adalah pejuang GAM. Namun, dalam parlemen Aceh saat ini sangat dinominasi oleh partai Aceh (PA) dan PNA hanya kebagian sangat-sangat kecil tak mampu mengusung satu orang calon gubernur pun bila tidak berkoalisi.
Harus diakui juga, selama lebih sepuluh tahun perjuangan melalui jalur demokrasi telah memunculkan efek-efek yang dirasakan oleh rakyat Aceh. Tentu saja ada efek positif maupun efek negatif. Bisa jadi efek ini muncul karena "kue pembangunan" yang dianggarkan dalam  Anggaran Pendapatan Daerah Aceh (APBA). Di sini, siapa yang besar pengaruh maka yang bersangkutanlah yang dapat berbicara banyak.
Bila efeknya kebanyakan positif berarti "kue pembangunan" itu berjalan normal dan rakyat merasakan dampak yang positif pula. Tetapi bila efeknya negatif, berarti "kue pembangunan" kurang sesuai dengan keinginan  rakyat.
Bila memang ada efek negatif, tentu bukan disebabkan oleh partai yang ada terutama partai yang berkuasa. Tetapi harus disadari bahwa pelakonnya itu adala manusia. Tentu saja manusia memiliki akal pikiran yang berbeda-beda. Kemudian muncullah istilah oknum-oknum. Saya yakin dan percaya tidak mungkin sebuah partai memiliki tujuan untuk tidak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tentu bila ada itu adalah oknum-oknum yang bermain yang merugikan partai secara keseluruhan.
Karena itu, bila ada hal-hal yang dianggap kurang di mata rakyat tidak bisa menjustifikasi partainya. Meskipun sejujurnya rakyat secara pribadi memiliki rasa yang tidak ada dapat diintervensi oleh pihak lain. Fakta dan kenyataan pada akhirnya akan terlihat juga.
Tanpa mengurangi rasa hormat dan simpati kepada mantan aktivitas dan kombatan GAM yang telah berjuang sampai memperuhkan nyawa. Namun, sebagai instropeksi perlu juga direnungi bersama-sama.
Pemilihan Gubernur Aceh belum sampai dua tahun berlalu. Kita tentu masih ingat bagaimana pertarungan yang terjadi. Pada saat itu ada empat calon guburner yang memiliki hubungan erat dengan GAM dan semuanya adalah elit GAM yaitu Zaini Abdullah (Abu Doto) jalur Independen, Muzakir Manaf (Mualem) didukung PA dan Partai Nasional (Gerindra), Irwandi Yusuf (Teungku Agam), PNA dan koalisi nasional dan Zakaria Saman (Apa Karya) jalur Independen.
Semua yakin dan percaya pada awalnya yang akan memenangi konstentasi pilkada Aceh pada saat itu adalah pendukung dari PA. Sebab, selain di parlemen didominasi oleh PA juga yang dicalonkan adalah ketua DPP PA yaitu Muzakir Manaf yang selama ini dikenal sebagai Panglima GAM. Tetapi kemudian ternyata yang terpilih adalah Irwandi Yusuf yang merupakan pendiri PNA. Banyak yang terkejut dengan kemenangan tersebut. Tetapi itulah pilihan rakyat secara sangat demokratis.
Karena PA adalah partai yang diklaim sebagai representatif mantan aktivis dan kombatan GAM hasil pilkada Gubernur Aceh menjadi warning atau bahkan peringatan keras. Bahwa dalam alam demokrasi rakyat adalah panglima. Kata orang: "Suara Rakyat adalah suara Tuhan". Â Eksistensi sebuah partai politik apakah itu lokal dan nasional sangat tergantung di suara rakyat. Kalau rakyat jenuh, tentu partai itu akan ditinggalkan.
Maka oleh karena itu, pada perhelatan  milad GAM tahun 2017 ini, para mantan aktivis dan mantan kombatan GAM tidak boleh  berpangku tangan lagi. Mereka harus memanfaat momen milad GAM kali ini untuk merebut kembali simpati Rakyat Aceh. Kalau tidak, maka semuanya akan berakhir dan hanya menjadi kenangan. Saran saya, jangan melupakan butir-butir MoU Helsinki. SELAMAT MILAD GAM dalam alam demokrasi di bawah payung NKRI. @dj
