Sistem Zonasi, Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Beberapa hari ini dunia pendidikan kita hiruk pikuk dengan kontroversi tentang sistem Zonasi pendaftaran siswa baru (SMP-SMA).

Adapun yang dimaksud Zonasi adalah sistem prioritas penerimaan siswa baru (SMP-SMA Negeri) mayoritas berdasarkan zona domisili calon siswa.

Komposisinya adalah, 50% siswa masuk berdasarkan zona, 20% siswa masuk berdasarkan pemeringkatan hasil UN, lalu kalau ada kesamaan Nilai, maka diurutkan berdasarkan nilai mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, Matematika dan bahasa Inggris. Jika masih sama, disaring lagi menurut waktu pendaftaran. Serta 30%lagi melalui jalur prestasi. Bisa prestasi olahraga, seni, dan lain sebagainya. Ribet ya?

Dengan begitu, calon siswa yang nilai NEM-nya pas-pasan, bisa saja masuk sekolah favorit, asal berdomisili berdekatan dengan lokasi sekolah.

Bagaimana dengan siswa yang nilai NEM-nya bagus, yang dahulu sebelum sistem Zonasi diberlakukan bisa masuk sekolah (favorit) tersebut?

Silakan 'uyel-uyelan', berdesakan dan saling bersaing dengan porsi 20% yang saya sebut diatas!

Banyak dari orang tua siswa mengeluhkan sistem Zonasi ini. 

Pasalnya, paradigma tentang sekolah favorit yang bergengsi masih melekat kuat di benak kebanyakan orang Indonesia. Sekolah, bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi tak jarang juga dijadikan ajang adu gengsi.

Sekolah yang bergengsi adalah sekolah dengan segudang prestasi akademik. Pada sekolah macam gini, tak gampang calon siswa masuk, kecuali dengan standar nilai yang telah ditetapkan. Tentu saja hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi para orang tua calon siswa. Bahwa putra/putrinya bisa masuk sekolah favorit. Bagi orang tua calon siswa, itulah pencapaian yang sesuai harapan. 

Tapi itu dulu.

Sekarang segalanya berubah. Bahkan ada macam satire yang akhir-akhir ini sering beredar, bahwa anak mereka tak perlu giat belajar untuk bisa masuk sekolah favorit, asal tempat tinggal berdekatan dengan sekolah favorit, 99% pasti bisa diterima di sekolah tersebut. Faktor 1% itu adalah faktor kesialan apabila anak mereka tidak diterima. 

Tujuan sistem Zonasi.

Zonasi bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Dimana tujuannya adalah untuk lebih bisa menjangkau dan memberi kesempatan pada calon siswa kurang mampu untuk bisa merasakan pendidikan di sekolah yang layak.

Mungkin sudah menjadi rahasia umum, bahwa mayoritas siswa pintar dan berprestasi (biasanya) berangkat dari latar belakang ekonomi yang cukup.

Secara teknis, kalau orang tua mampu menyediakan fasilitas belajar, mampu memberi ruang belajar yang memadai, maka siswa akan terpacu semangat belajarnya.

Lantas bagaimana dengan siswa yang berlatar belakang keluarga kurang mampu (baca: Miskin)? Bagaimana anak mau belajar dengan tenang, sedangkan perutnya menahan lapar? Bagaimana anak mau fokus, sedangkan ketika belajar berperang melawan nyamuk-nyamuk yang datang menyerang. Mau mengerjakan tugas yang mengharuskan memakai komputer, bingung cari rental. Boro-boro laptop.

Pendeknya, harus anak yang benar-benar super yang bisa mengalahkan keadaan diatas hingga mampu menorehkan prestasi akademik. Lalu dimana tempat paling nyaman belajar? Ya di sekolah.

Sekolah yang bagaimana yang menyediakan fasilitas belajar, kegiatan belajar mengajar yang memadai? Ya sekolah-sekolah favorit, baik negeri maupun swasta.

Kita kesampingkan swasta lah ya. Karena sekolah swasta favorit pasti bayar mahal, sesuai dengan fasilitas yang di dapat.

Sedangkan sekolah negeri favorit menuntut calon siswa berprestasi lebih lagi.

Pertanyaannya, bagaimana anak satu golongan masyarakat kurang mampu berprestasi maksimal kalau belajar aja susah?

Bagaimana anak golongan masyarakat kurang mampu mendapat bea siswa hingga ke luar negeri misalnya, kalau prestasi aja jauh dari angan? Emang ada sih beberapa gelintir 'bocah super', even dari golongan kurang mampu. Tapi kan jumlahnya tidak banyak.

Padahal beasiswa sangat dibutuhkan oleh anak dari golongan kurang mampu ini, supaya mendapat kualitas pendidikan yang lebih baik, yang kelak berguna buat masa depannya agar bisa merubah nasib keluarga, mengentas kemiskinan. 

Inilah tujuan Kementerian Pendidikan. Untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. Bukan untuk mempersulit orang tua siswa, demi terwujudnya Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai sila kelima Pancasila.