Pendidikan berkualitas adalah salah satu tujuan utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda PBB 2030. Pendidikan berkualitas adalah hak dasar anak, dan ini didasarkan pada Konvensi Hak-Hak Anak (CRC; PBB, 1989). CRC menetapkan bahwa pendidikan yang berkualitas harus mencakup pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak hingga potensi penuh mereka. Selain itu, pendidikan berkualitas juga harus menghormati hak asasi manusia, mengembangkan penghormatan terhadap lingkungan alam, dan mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas.
Proyeksi Pensiun Guru di Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memproyeksikan adanya peningkatan jumlah Guru Tenaga Kependidikan (GTK) yang akan memasuki masa pensiun di Indonesia. Dalam periode 2022 hingga 2026, sekitar 316.535 GTK diproyeksikan akan pensiun. Puncak proyeksi ini diharapkan terjadi pada tahun 2026, dengan sekitar 88.296 GTK yang akan pensiun. Proyeksi jumlah GTK pensiun ini didasarkan pada perhitungan usia pensiun dari tanggal lahir masing-masing GTK.
Kondisi ini menjadi masuk akal mengingat jumlah GTK yang akan pensiun menempati posisi kedua terbanyak di Indonesia. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam menjaga kontinuitas pendidikan di negara ini.
Dampak dari pensiunnya jumlah besar guru adalah terjadinya kekosongan di lembaga pendidikan. Untuk mengatasi kekosongan ini, pemerintah telah membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021. Namun, merekrut guru baru bukanlah satu-satunya solusi. Perlu dilakukan upaya selektif untuk memastikan bahwa guru-guru yang direkrut adalah individu yang kompeten dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Momentum saat ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menggali serta meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. Ini termasuk memberikan pelatihan, pengawasan, serta pengembangan kemampuan yang lebih besar. Harapannya adalah bahwa guru di Indonesia dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih interaktif dan motivatif bagi peserta didik, sehingga menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkembang dan berkualitas untuk kemajuan Indonesia.
Perbandingan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia, Jepang, dan Finlandia
Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi agenda PBB tahun 2030. Pendidikan berkualitas diarahkan untuk mencapai hak dasar anak dan berlandaskan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) PBB yang menegaskan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang menghormati hak asasi manusia dan mengembangkan penghormatan terhadap lingkungan alam.
Namun, kualitas pendidikan sangat bervariasi di seluruh dunia. Ini tercermin dalam statistik yang menunjukkan bahwa hampir 40% anak-anak di dunia menerima pendidikan yang tidak memadai, dan terdapat kesenjangan gender serta kesenjangan sosial ekonomi dalam akses dan hasil pendidikan.
SDGs menetapkan tujuan-tujuan seperti memastikan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, akses ke pendidikan pra-sekolah, pendidikan teknis dan kejuruan yang terjangkau, peningkatan keterampilan relevan, penghapusan kesenjangan gender, dan memastikan bahwa pendidikan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender.
Proses Perekrutan
- Indonesia: Proses perekrutan tenaga pendidik di Indonesia melalui ujian nasional CPNS. Calon guru di Indonesia harus memiliki sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik setidaknya S1 atau D-IV.
- Jepang: Perekrutan tenaga pendidik di Jepang melibatkan jalur pendidikan formal. Calon guru harus menjalani kuliah di universitas keguruan atau mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh badan pemerintah Jepang.
- Finlandia: Finlandia memiliki persaingan yang ketat dalam perekrutan guru. Calon guru harus memiliki nilai yang sangat baik, dan hanya sekitar 10% dari pelamar yang bisa lolos untuk program-program tertentu.
Kualifikasi Guru
- Indonesia: Kualifikasi guru di Indonesia untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah minimal adalah lulusan Sarjana (S1) yang diikuti dengan program PPG atau sertifikasi.
- Jepang: Kualifikasi guru di Jepang untuk jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) minimal adalah lulusan Sarjana (S1).
- Finlandia: Kualifikasi guru di Finlandia untuk jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) minimal adalah lulusan Master's Degree (S2) dan harus memiliki kompetensi yang sangat baik pada penguasaan dua bahasa (bahasa Finlandia atau Swedia).
Kesejahteraan Guru
- Indonesia: Gaji guru di Indonesia masih tergolong rendah, dengan rata-rata berkisar antara Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan.
- Jepang: Gaji guru di Jepang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, dengan rentang gaji dari 156.500 yen hingga 512.100 yen per bulan (sekitar Rp18 juta hingga Rp60 juta per bulan) untuk guru SD dan SMP.
- Finlandia: Guru di Finlandia mendapatkan gaji yang cukup tinggi, rata-rata sekitar USD28.780 atau sekitar Rp321 juta pertahun atau sekitar Rp27 juta per bulan.
Perbedaan kualifikasi dan gaji guru di berbagai negara ini berdampak pada kualitas pendidikan yang disediakan. Meskipun tidak ada pendekatan yang satu ukuran cocok untuk semua, pembelajaran dari berbagai negara dapat membantu perbaikan pendidikan di seluruh dunia. Dalam hal ini, upaya untuk meningkatkan kualifikasi guru, membayar gaji yang layak, dan memberikan dukungan untuk pengembangan profesional guru dapat membantu mencapai tujuan pendidikan berkualitas yang diinginkan di SDGs.
Kualifikasi guru yang lebih tinggi, proses perekrutan yang ketat, dan kesejahteraan yang baik di Jepang dan Finlandia mencerminkan komitmen mereka untuk pendidikan berkualitas. Di Indonesia, masih terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas guru, terutama dalam menghadapi dampak learning loss akibat pandemi COVID-19. Perkembangan ini juga sesuai dengan kebutuhan era pendidikan 4.0 yang semakin digital.
