PMM, Pendidik Makin Mumet?

Dengan langkah ini, diharapkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih baik dapat dinikmati oleh Guru dan Kepala Sekolah. Memang begitu indah sebua angan ideal, fakta di lapangan akan jauh lebih mengusik batin. Lihat saja, semenjak e-Kinerja terintegrasi PMM para guru sibuk menyusun RHK begitupun kepala sekolah. 

Nantinya, selain harus mengajar para guru harus senantiasa aktif di PMM agar menadapatkan penilaian kinerja yang baik. Sehingga, sudah dipastikan guru akan mengalami "kemumetan" luar biasa, pagi-sore ia harus mengajar dan malamnya  harus aktif di platform PMM dengan ikut serta webinar atau meramaikan kelompok belajar, yang ujung-ujungnya untuk sertifikat. Lalu, apakah semua itu berdampak untuk pesertadidik?

Bikin Mumet

Kemendikbudristek menjalankan PMM tentu dengan anggaran yang tidak sedikit, PMM menjadi kebijakan inovatif dalam pengembangan profesi guru. Aplikasi ini diintegrasikan dengan hasi Assesmenn Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang kemudian menjadi acuan bagi penilaian rapor pendidikan. 

Kemudian, rapor pendidikan menjadi profil kinerja sekolah dan pemerintah setempat. Rapor pendidikan digagas sebagai mekanisme evaluasi sistem pendidikan secara berkesinambungan melalui pengambilan keputusan berbasis data, atau dikenal dengan Pendidikan Berbasis Data (PBD). Berdasarkan data yang terkumpul di dalam rapor pendidikan inilah, satuan pendidikan dan pemerintah daerah melakukan perbaikan terus-menerus.

Pendidikan berbasis teknologi di atas secara kasat mata memang tampak indah dan masuk akal, sehingga banyak pemangku kebijakan pada level di bawahnya meyakini bahwa pengembangan guru, evaluasai kualitas satuan pendidikan dapat mengacu pada penilaian dalam rapor pendidikan dan pelatihan di PMM. 

Lalu, apakah hal tersebut dapat diterima dalam koridor falsafah pendidikan ? Apakah dapat dipertanggungjawabkan secara profesional relevan dan efektif bagi pengembangan guru? Dan peserta didik apakah mendapatkan dampak yang signifikan?

Pada akhirnya cuma membikin "MUMET", kerena pendidikan berbasis data patut dipertanyakan, kualitas keputusan didasarkan pada kualitas informasi yang mencerminkan realitas sesungguhnya. Penilaian pendidikan yang hanya mendasarkan pada ANBK adalah cacat validitas dan kredibilitas.  

ANBK dipersepsikan sebagai pengganti ujian nasional, tidak high testing, cukup persiapan seadanya lalu pesertanya dipilih secara acak oleh Kemendikbud entah dengan dasar apa. 

Lalu, fakta yang terjadi ANBK tetap high stake testing karena dianggap sebagai penentu kualitas guru, kepala sekolah, sekolah, dan pemerintah daerah. Ditambah janji manis akan dinaikkan BOS Kinerja bagi satuan pendidikan yang skornya mengalami kenaikan. Sehingga, kepersertaan ANBK tetap akan dipersiapkan jauh hari sebelumnya, dilatih. 

Bahkan sampai hari ini begitu laris manis percetakan yang menerbitkan buku-buku bermuatan AKM (Assesment Kompetensi Minimum) untuk persiapan ANBK. Setelah satu tahun, satuan pendidikan kian paham cara-cara mengakali hasil ANBK. Skor ANBK akhirnya banyak distorsi.

Tak Sebagus Realita

Contoh hasil ANBK yang tidak sejalan dengan realitas adalah tentang literasi membaca dan numerasi. Dimana melalui Kemendikbudristek , pemerintah menjalankan narasi seolah skor PISA 2022 naik signifikan, padahal realitanya mengalami penurunan skor.