Siaran Pers
Hasil Jajak Pendapat Pekerja BUMN Terkait Kinerja dan Tindakan Korporasi Menteri BUMN
“ Layakkah Rini Sumarno Layak Di Reshuffle dari Kabinet Jokowi – JK “
A. Latar Belakang
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu pada tanggal 1 Juni hingga 10 Juni 2005 melakukan jajak pendapat terhadap Kinerja dan Tindakan Korporasi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno adapun jajak pendapat ini bertujuan untuk memberikan masukan pada presiden Joko Widodo untuk membandingkan laporan kinerja menteri BUMN yang baru saja disampaikan kepada Jokowi
.Jajak Pendapat ini dilakukan dengan metode pengisian kuisioner secara tertutup kepada 937 pekerja yang bekerja dilingkungan BUMN dengan populasi sebesar 774.000 karyawan yang tersebar diseluruh Indonesia ,Metodelogi yang digunakan adalah Metode Multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan mengunakan margin error +/- 3.2 persen .
Dalam survey ini yang diukur adalah sebagai berikut
1. Kompetensi seorang menteri
Seorang menteri BUMN yang menjadi pembantu presiden dalam mengurus BUMN yang merupakan asset negara tentunya harus memiliki kompetensi tinggi, sehingga nantinya diharapkan jalannya roda pemerintahan akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, kompetensi itu antara lain ada 3 tipe kompetensi :
1. Kompetensi umum menyangkut keahlian pribadi seperti komunikasi politik , manajemen
2. Kompetensi pekerjaan tentunya bersifat teknikal terkait pekerjaannya, termasuk yang soft skill seperti “leadership”.
3. Sementara kompetensi hubungan adalah bagaimana seseorang mencermati pekerjaannya sebagai “konteks” atau dalam kaitan hubungan dengan yang lain termasuk lingkungan
Seorang menteri seharusnya memiliki nilai rata-rata tinggi dalam ketiga jenis kompetensi ini. Sedangkan mengenai parameternya, seharusnya bisa dibicarakan antara pelaksana assessment profesional dengan Presiden selaku user.
Data-data teknis tambahan dari kementerian terkait tentu juga diperlukan terutama untuk menentukan parameter kompetensi pekerjaan.
Tingginya nilai seorang calon menteri dalam assessment setidaknya mengurangi kemungkinan yang bersangkutan mendapatkan “rapor merah” atau raport biru dari masyarakat atas kinerjanya. Kompetensi sekarang juga dikaitkan dengan rekam jejak dari seorang menteri, apakah menteri yang akan dipilih ada indikasi terkait dengan tindakan yang bisa nantinya berpotensi menjadi kasus tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi, atau tindakan lainnya yang tentunya disesuaikan dengan kompetensi yang dia miliki.
2. Membangun keyakinan terhadap DPR dan Stake Holder
Menjadi menteri di dalam sistem kuasi parlementer seperti Indonesia dinilai tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi harus juga mampu meyakinkan DPR. Alasannya, kemampuan lobi digunakan agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen.
"Dalam menghadapi realitas politik di parlemen, tentu para menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla harus memiliki kemampuan lobi selain kempampuan teknis agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen. Karena menteri di dalam sistem kuasi parlementer seperti sekarang ini tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi lebih dari itu harus mampu meyakinkan DPR
3. Kinerja Menteri BUMN Serta Implementasi Good Corporate Governance selama Rini Sumarno menjabat
Ukuran ini untuk menelaah pengaruh penerapan good governance government pada instansi pemerintah yaitu kementerian BUMN juga untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pemerintah pada instansi pemerintah
4. Nasionalisme seorang Menteri BUMN terhadap penerapan Trisakti dan Nawacita
Mengukur keberpihakan menteri BUMN terhadap Nasionalisme dalam menangani BUMN
B. Temuan Survey
1. Temuan Survei terkait Kompentesi Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN
Terkait Kompentensi Rini Sumarno dalam temuan survey didapati bahwa 78,3 persen dari 937 responden mengatakan bahwa setelah menjabat sebagai Menteri BUMN ,Rini Sumarno dinilai tidak memiliki kompentensi sebagai Menteri BUMN ,dan hanya 21,7 persen yang mengatakan Rini memiliki kompentesi sebagai menteri BUMN
hal ini tercermin dari lemahnya komunikasi politik yang dilakukan oleh Rini Sumarno terhadap DPR serta partai pendukung yang memenangkan Jokowi-JK , dan malah terkesan Rini Sumarno hanya lebih intens berkomunikasi dengan partai tertentu yang bukan pendukung Jokowi-JK saat pilpres dan lebih banyak didalam melakukan penempatan direksi dipengaruhi oleh salah satu petinggi partai yang ada di KMP seperti penempatan direksi di Bank Mandiri, BNI , dan bank BRI dll .tentu saja ini patut dicurigai sebagai upaya penghiantan Rini Terhadap Jokowi –JK untuk kepentingan pemilu 2019 .
Dalam temuan survey juga didapati bahwa 80, 2 persen responden meyatakan bahwa Rini Sumarno tidak memiliki leadership yang kuat baik dalam memimpin kementerian BUMN dan hanya 19,8 persen saja yang mengatakan Rini Sumarno memiliki leadership yang baik sebagai menteri BUMN .hal ini tercermin dari ketika Rini Sumarno menganti begitu saja Direktur BULOG yang baru saja diangkat oleh Rini Sumarno sendiri tanpa lasan yang jelas dan ukuran kinerja yang jelas dan artinya Rini tidak memiliki pertanggunggugatan tertinggi (terminal accountability) atas sukses atau gagalnya seluruh gerak organisasinya. Dan responden menilai Rini Sumatbo sebagai menteri BUMN sibuk dengan pencitraan dan segala bentuk kepura-puraan.
2.Terkait Temuan Survei dalam Membangun keyakinan terhadap DPR dan Stake Holder oleh Meneg BUMN
Dalam temuan survey 78,2 persen responden berpendapat bahwa Rini Sumarno sering kali menciptakan blunder terkait hubungannya dengan DPR untuk mendukung kemajuan DPR dan 21,8 persen saja yang meyatakan hubungan Rini Sumarno dengan DPR baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di DPR .
Hal ini tercermin saat Kekesalan Anggota Komisi VI itu disebabkan langkah Rini mengirimkan surat perubahan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 5 Februari 2015. Dalam surat itu disebutkan bahwa ada perubahan BUMN penerima PMN berdasarkan pertimbangan DPR. Yang nyatanya PMN adalah atas inisiatif pemerintah dalam hal ini menteri BUMN .dimana Salah satu poin dalam surat tersebut yakni menambahkan dua perusahaan pelat merah agar mendapatkan kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal dalam surat pertanggal 15 Januari 2015, Rini tak mencantumkan kedua BUMN itu sebagai penerima PMN.
Perbuatan Rini Sumarno itu membuat kinerja Komisi VI sia-sia. Pasalnya, padahal Komisi VI sudah menghabiskan banyak waktu untuk membahas PMN kepada 35 BUMN sesuai surat Rini tanggal 15 Januari 2015.dan menghambat kinerja BUMN yang sedang membutuhkan suntikan modal baru .
Artinya tindakan Rini Sumarno telah menghambat,pertumbuhan ekonomi indonesia ,proyek mega infrastruktur dan Tol laut yang kan direncanakan dibangun melalui keikutsertaan BUMN ,dimana BUMN yang ikut andil dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan membutuh Penyertaan Modal negara untuk bisa bekerja akibatnya perekonomian melambat dan ekonomi hanya tumbuh 4,7 persen namun karena kekacauan yang dibuat Rini Sumarno ketika meminta persetujuan PMN BUMN ke DPR .
Dengan kata lain Menjadi menteri di dalam sistem kuasi parlementer seperti Indonesia dinilai tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi harus juga mampu meyakinkan DPR. Alasannya, kemampuan lobi digunakan agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen.
3. Kinerja Menteri BUMN Serta Implementasi Good Corporate Governance selama Rini Sumarno menjabat
Dari temuan survey hamper 53,2 persen mengatakan bahwa kinerja menteri BUMN dan penerapan Good Governance di BUMN oleh menteri BUMN yang dipimpin Rini Sumarno sangat buruk , dan yang mengatakan buruk 21,3 persen dan yang menyatakan baik hanya 12,1 persen dan yang tidak menjawab hanya 13,4 persen
Hal ini tercermin saat Presiden Joko Widodo marah di tengah sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi geram lantaran waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan tersebut masih belum sesuai target, minimal 4,7 hari. Dia pun mengancam bakal memecat menteri dan pejabat yang bertanggung jawab atas hal ini jika tidak mampu mencapai target yang ditetapkan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tak mau disalahkan atas lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dia membela anak buahnya di PT Pelindo II, sebagai penanggung jawab Pelabuhan, dengan menuturkan bahwa tanggung jawab Pelindo II hanya sebatas melancarkan kegiatan bongkar muat peti kemas. Dengan kata lain, perusahaan pelat merah itu tak bisa disalahkan atas lamanya waktu inap atau dwelling time peti kemas di terminal pelabuhan.
Hal ini artinya Rini Sumarno tidak memberi jawaban yang memuaskan terkait dengan durasi bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden meminta agar para pejabat terbuka atas persoalan yang terjadi.
Kinerja Rini Sumarno dianggap buruk oleh sebagian besar responden karena dianggap kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum sesuai harapan. Terlalu banyak uang negara yang dihamburkan dan tidak berkorelasi dengan hasil maksimal untuk negara. ang negara yang dimaksudkan adalah Penyertaan Modal Negara (PMN). Tahun ini, PMN sebesar Rp 70 triliun digelontorkan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan BUMN. Namun besarnya suntikan modal negara ke perusahaan pelat merah tak berbanding dengan setoran laba perusahaan BUMN ke negara. "dan target dividen ke negara tahun 2015 hanya Rp 9 triliun,
Dari Good governance rini juga dianggap sangat buruk hal ini tercermin Menteri BUMN dan jajaran pejabat BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan.dan Rini Sumarno juga terkesan melakukan politisasi di perusahaan pelat merah. Dia mengangkat politisi dan mantan narapidana korupsi sebagai komisaris di BUMN dengan meyalahi aturan yang telah dibuat sendiri terjait kompentesi dan fit and proper test yang harus dijalani oleh seorang pejabay tinggi di suatau perusahaan BUMN yang akan ditempatkan yang Selain itu tidak ada terobosan yang dilakukan oleh Menteri Rini terhadap pengembangan BUMN
Menteri Rini yang menunjuk langsung orang-orang yang akan mengisi posisi direktur utama di beberapa BUMN ini berpotensi akan banyak agenda terselubung di dalamnya. Dan jika memilih jajaran direksi maupun komisaris dengaan cara penunjukan langsung hal itu membuka kekhawatiran jika yang ditunjuk adalah orang-orang tidak berkompeten atau orang-orang loyalis terhadapnya bukan kepada negara dan Jokowi
Hal kinerja Rini Sumatno yang buruk juga punya korelasi yang kuat dengan kinerja masa lalau Rini yaitu sebagai mantan Menteri yang minim prestasi saat menjabat diera pemerintahan Megawati . Kinerja Rini saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) dinilai tidak optimal."Prestasi Rini Sumarno sebagai mantan menteri ibu Mega tidak dapat disebut sukses. Boleh disebut beliau bekerja tidak optimal. Sehingga target-target ekonomi kita kurang memuaskan di era itu,"
4.Terkait temuan survey terhadap Nasionalisme seorang Menteri BUMN terhadap penerapan Trisakti dan Nawacita
Dari jawaban para responden tergambar bahwa 87,3 persen Rini Sumarno dianggap tidak menjalankan prionsip prinsip naionalisme yang tertera dalam visi dan misi Trisakti dan Nawacita Jokowi- JK yang menjadi pattern dari arah kebijakan pemerintahan Jokowi -JK dan Rini Sumarno dinilai tidak berpihak pada cita-cita trisakti. Utamanya menyoal kemandirian bangsa. Sehingga, Rini sulit dilihat dapat beradaptasi dengan kebijakan Jokowi yang dinilai pro rakyat.Dan hanya 7,2 persen yang menagatakan Rini Sumarno menjalankan BUMN dengan prinsip prinsip Nasionalisme yang berlandaskan Trisakti dan Nawacita sedangkan 5,5 persen menjawab tidak tahu .
Keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno menggandeng Cina untuk membiayai BUMN di Indonesia dainggap oleh responden bahwa Menteri Rini Soemarno telah "menjual" Indonesia ke Tiongkok. "Dia (Rini Soemarno) telah menjual Indonesia ke asing (Tiongkok) sampai 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp 520 triliun. Ini sangat merendahkan Indonesia. Dia juga mau gadaikan Indonesia
Hal lain terbukti dalam kasus projek "Telin-3 yaitu pembangunan fasilitas data center dan hub telekomunikasi di Jurong, Singapura, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang mendukung rencana bisnis Telkom yang lebih memilih menggandeng perusahaan Singapura untuk menggarap pusat data dan informasi penting perusahaan telekomunikasi negara ketimbang membangunnya di dalam negeri.
Rini harusnya lebih mempercayakan penempatan pusat data tersebut di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas BUMN telekomunikasi. “Bukan ditempatkan di luar, tapi lakukanlah upgrade BUMN bidang telekomunikasi,"
Dan dari sisi keamanan dan pertahanan negara dan nasionalisme menurut responden tindakan Rini Sumarno dangat memabahayakan karena Telkom sebagai perusahaan pelat merah pasti banyak digunakan layanannya oleh para pimpinan negara untuk berkomunikasi. Ia menilai dengan menempatkan data center di Singapura maka peluang terjadinya kebocoran rahasia negara terbuka lebar.
5. Rekomendasi dari Responden atas jawaban yang telah dijawab oleh responden terhadap Kinerja dan dan Tindakan Korporasi Menteri BUMN
Jawaban Survei menunjukankan bahwa 88,3 persen Dari 937 responden terpilih merekomendasikan bahwa menteri BUMN Rini Sumatno layak di reshuffle dan 5,3 persen menyatakan tidak layak semntara 6,4 persen tidak memberikan jawaban
Artinya Rini Sumarno jika tidak dicopot sebagai Mentri BUMn oleh Jokowi maka akan memberikan beban politik yang berat bagi Jokowi dan akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui BUMN serta akan mencap Jokowi sebagai bagian dari antek antek asing .
