Maudy Ayunda Menikah dengan Pria Keturunan Korea

4. Pelaksanaan Perkawinan, setelah 10 hari sejak pemberitahuan dan tidak ada hambatan maka bolehlah pernikahan tersebut langsung digelar. Perkawinan diadakan menurut tata cara menerut agam dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang menikah.

Meskipun Maudy Ayunda menikah dengan pria berkebangsaan Amerika,ia tidak akan kehilangan kewarganegaraannya (Warga Negara Indonesia). Karena seperti yang tercantum pada Pasal 26 UU No. 12/2006, "Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut." 

Di Amerika Serikat, kewarganegaraan istri tidak secara otomatis mengikuti kewarganegaraan suami. Pada tahun 1922, Undang-Undang Kewarganegaraan Nasional (Nationality Act) mengesahkan bahwa perempuan yang menikah dengan Warga Negara Amerika Serikat (WNA) tidak lagi kehilangan kewarganegaraan mereka secara otomatis dan mereka dapat mempertahankan kewarganegaraan asli mereka, meskipun suami mereka adalah WNA. 

Menurut pendapat saya selaku penulis artikel ini, siapa saja boleh menikah dengan seseorang yang memiliki kewarganegaraan asing asal pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan tidak melanggar syarat yang tercantum pada perundang-undangan yang berlaku. 

Secara umum pernikahan campuran dapat menjadi bentuk hubungan yang positif dan saling menguntungkan antara dua budaya dan negara yang berbeda. Pernikahan campuran dapat membantu memperluas pemahaman antarbudaya dan menciptakan toleransi serta penghargaan yang lebih besar terhadap perbedaan. Pernikahan campuran juga dapat memperkaya kehidupan sosial dan budaya dari pasangan dan keluarga mereka.

Namun, tentunya ada tantangan yang harus dihadapi dalam pernikahan campuran seperti perbedaan bahasa, kebiasaan, agama, dan budaya. Pasangan perlu belajar dan menghargai perbedaan satu sama lain dan berusaha untuk memperkuat ikatan pernikahan mereka dengan membangun komunikasi yang baik, saling mendukung, dan saling memahami. Selain itu, dalam konteks hukum dan administrasi, pernikahan campuran juga memerlukan proses dan persyaratan khusus, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

 Dalam konteks hukum perdata internasional, pernikahan campuran menjadi penting karena melibatkan lebih dari satu negara dan sistem hukum yang berbeda. Persoalan yang dapat timbul dalam perkawinan campuran seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan perolehan kewarganegaraan bisa sangat rumit dan memerlukan penanganan hukum yang tepat. Dalam hal ini, hukum perdata internasional harus memberikan pedoman dan aturan yang berlaku di berbagai negara terkait dengan persoalan perkawinan campuran.

Kemudian, pasangan yang akan menikah sebaiknya memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di negara masing-masing dan memastikan bahwa pernikahan mereka diakui di berbagai negara yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Selain itu, mereka juga sebaiknya memperoleh konsultasi hukum dari ahli hukum perdata internasional untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan untuk menghindari masalah hukum yang mungkin muncul di kemudian hari.  

source: instagram.com/maudyayunda

source: instagram.com/maudyayunda