Kongres PSSI dan Harapan yang Tertunda

Setengah kaget baru saja saya membaca berita bahwa ternyata Publik mendukung campur tangan pemerintah dalam menentukan lokasi kongres PSSI yang kemaren sempat menjadi polemik antara pemerintah/Menpora dan PSSI tersebut. Wow…..apa iya, tentu ini menjadi pertanyaan, Ternyata betul semua itu memang benar adanya karena itu adalah hasil dari jejak pendapat yang dilakukan oleh Kompas peiode 21-23 September yang lalu, jejak pendapat dilakukan di 14 kota di Indonesia.

Dari hasil jejak pendapat tersebut dikatakan bahwa, tiga dari lima responden mengaku pengelolaan persepak bolaan nasional saat ini masih buruk. Mereka para responden tersebut juga meyakini bahwa kongres PSSI nanti akan berlangsung secara demokratis. pengakuan lain tiga dari empat responden, berharap kepengurusan PSSI mendatang mampu meningkatkan prestasi tim sepak bola nasional. Selanjutnya yang mengejutkan adalah bahwa Lebih dari separuh responden itu ternyata mendukung langkah pemerintah yang merekomendasikan Yogyakarta sebagai lokasi kongres. Untuk lebih lengkapnya silahkan baca DISINI

Harus diakui sepakbola memang merupakan cabang olah raga yang paling populer dan paling digemari masyarakat, sepakbola hadir tanpa memandang kelas sosial ekonomi dan usia. Namun Sayangnya sepakbola ternyata belum mampu menjawab kerinduan publik terhadap hadirnya tim yang layak dibanggakan. Prestasi timnas berjalan mandek hal itu diperburuk dengan banyaknya permasalahan diluar sepakbola yang juga turut menjadi urusan bagi para pengurusnya. Termasuk juga persoalan perebutan kekuasaan di level pimpinan serat perseteruan dengan pemerinta/Menpora.

Fakta dari semua itu dapat kita lihat dari ranking FIFA per September 2016 lalu, Posisi Timnas Indonesia terlihat terpuruk di posisi ke 181, memang harus diakui bahwa banyak faktor yang membuat posisi Indonesia seperti itu. Salah satunya adalah akibat dari sanksi dari FIFA beberapa waktu lalu. Jadi suka atau tidak suka memang kenyataan itulah yang harus kita terima, tim nasional Indonesia yang berada di posisi 181 dari 211 negara anggota FIFA. Kalau di bandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di posisi ke-7 hanya berada di atas bekas propinsi ke 27 Timor Timur yang sekarang bernama Timor Leste dan Negara kecil lainya Brunei Darusalam.

Sesuai data diatas jelas untuk persaingan di tingkat regional Asia Tenggara, bisa dikatakan Indonesia juga bukan apa-apa lagi. Hal itu terbukti dari level kejuaraan paling bergengsi di tingkat ASEAN seperti di Piala AFF 2012 dan 2014, tim Merah Putih hanya lolos sampai ke penyisihan grup, gagal lolos ke semi final seperti yang ditargetkan. Bahkan tentu bukan tidak mungkin di ajang Piala AFF 2016 November nanti Indonesia akan sulit bersaing karena memang tergabung dalam "grup maut"  bersama juara bertahan Thailand (135), tim tangguh Singapura (155), dan tuan rumah Filipina yang berperingkat terbaik di ASEAN saat ini yaitu ada diperingkat 125 sementara kita jauh diatas mereka semua yaitu di peringkat ke 181.

Jadi tidak mengherankan kalau PSSI sebagai induk organisasi sepakbola Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan persepakbolaan Nasional ini mendapat sorotan tajam dari berbagai lapisan masyarakat pecinta sepakbola Nasional. Dan bahkan sampai-sampai Pemerintah pun terpaksa harus turun tangan membenahi tata kelola persepakbolaan nasional dengan harapan agar keberadaan dapat menjadi lebih baik.

Sesungguhnya langkah pembenahan ini sudah dilakukan sejak tahun lalu. Dimana saat itu pembenahan awal yang dilakukan Kemenpora adalah dengan mendorong supaya Liga sepakbola yang bergulir saat itu lebih bersikap profesional. Menpora waktu itu mengingatkan PSSI untuk tidak mengikut sertakan klub yang secara administrasi bermasalah di kompetisi Liga Super Indonesia (ISL). Namun PSSI ketika itu berdalih bahwa semuanya sudah sesuai dengan aturan dan keputusan Kongres PSSI bahkan sudah dilaporan kepada FIFA, bahwa kompetisi Liga akan diikuti oleh 18 klub. Mereka mengatakan bahwa menurut FIFA klub2 tersebut laik tampil. Oleh karena itu jika ada satu klub yang tidak diikut sertakan, maka PSSI akan dinilai melanggar Statuta FIFA dan PSSI sendir.

Selanjutnya setelah itu, silang pendapat di media antara pemerintah/kemenpora dengan PSSI semakin sering terjadi, puncaknya sehari sebelum kongres pemilihan ketua umum PSSI di Surabaya, Menpora membekukan PSSI dari seluruh kegiatannya. Pemerintah/Menpora beralasan langkah itu diambil sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007,  bahwa Kemenpora bisa  menjatuhkan sanksi administratif terhadap PSSI. Akibatnya dari pembekuan PSSI tersebut, FIFA menjatuhkan sanksi melarang timnas sepak bola Indonesia berlaga di pertandingan internasional.

Beruntung beberapa bulan yang lalu sanksi FIFA tersebut sudah dicabut kembali dan Timnas berpeluang lagi tampil di kancah sepakbola international. Yang terdekat saat ini yaitu di level regional ASEAN November nanti dimana Timnas Indonesia akan berlaga di ajang piala AFF 2016. Dari dua kali laga uji coba yang sudah dijalani Timnas tampil lumayan menjanjikan mereka menang 3-0 atas Malaysia dan bermain imbang 2-2 saat melawan Vietnam 2-2. Tentu dua hasil laga uji coba ini perlu di apresiasi karena hasil ini dicapai setelah timans bangun dari tidur panjangnya akibat sanksi FIFA. 

Belakangan persoalan baru, timbul lagi antara Pemerintah/Kemenpora dan PSSI terkait dengan penetapan lokasi Kongres PSSI pemilihan ketua umum dan anggota exco PSSI yang sesuai rencana terselengara di Makasar 17 Oktober kemaren.  Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi melalui suratnya tertanggal 9 September lalu, merekomendasikan kongres berlangsung di Yogyakarta, tempat kelahiran PSSI. Dikatakan pemilihan lokasi itu karena Pemerintah ingin membangkitkan dan mengingatkan semangat reformasi total dalam persepakbolaan Indonesia.

Menariknya terkait perbedaan lokasi kongres ini,  muncul reaksi dari Voters atau pemilik suara yang menamakan dirinya Kelompok 85 setuju dengan usulan pemerintah tersebut. Kelompok yang beranggotakan 85 pemilik suara sah di kongres PSSI itu memutuskan untuk mengikuti arahan pemerintah, dan bahkan mereka sempat mengancam akan memboikot kongres jika diadakan di Makassar.