sumber foto : planetbola.com
Berita terbaru dari FIFA sebagai pemegang otoritatas tertinggi sepakbola dunia dari Rapat Komite Eksekutif FIFA yang berlangsung pada 2-3 Desember 2015 yang baru saja berlalu, dimana secara umum menyetujui usulan-usulan Komite Reformasi FIFA 2016 terkait dengan Usulan paket reformasi yang ditujukan untuk membersihkan FIFA dan berikutnya usulan-usulan itu yang akan dibawa ke Kongres FIFA pada 26 Februari 2016 mendatang.
Adapun garis besar dari usulan tersebut adalah pemeriksaan terhadap integritas dan pembatasan masa kerja ofisial-ofisial senior, termasuk juga didalamnya pemisahan terhadap posisi-posisi manajemen berikut kebijakan yang diambil. Serta menambahkan jumlah perwakilan perempuan.
Hal itu disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Presiden FIFA Issa Hayatou yang mengatakan bahwa "Ajang-ajang ini menggarisbawahi keperluan untuk membentuk program reformasi FIFA yang lengkap pada hari ini," dan menambahkan "Rekomendasi-rekomendasi ini menandai awal dari perubahan budaya di FIFA. Langkah maju yang besar telah diambil."
Adapun proposal perubahan yang diajukan tersebut antara lain sbb :
- Masa Jabatan Presiden FIFA dan ofisial-ofisial pemimpin akan dibatasi hanya menjabat selama tiga kali masa jabatan masing-masing selama empat tahun, dan melakukan pemeriksaan integritas terpusat sebelum menduduki posisi-posisi tersebut.
- Dewan FIFA berisi 36 orang akan menggantikan 25 anggota Komite Eksekutif dan mempersiapkan "arah strategis secara keseluruhan", sedangkan sekretariat jenderal akan mengawasi "tindakan-tindakan operasional dan komersial yang diperlukan untuk mengefektifkan strategi eksekutif."
- Akan ada satu perwakilan perempuan di tiap Dewan untuk masing-masing dari keenam konfederasi level benua.
- Akan memasukkan pasal baru yang mewajibkan anggota-anggota federasi untuk menghormati hak asasi manusia
- Jumlah "standing committees" akan dikurangi dari 26 menjadi sembilan, dan salah satunya akan merupakan komite baru yang dibentuk dari perwakilan-perwakilan liga-liga nasional, klub, dan para pemain.
Sementara untuk proposal yang masih ditahan adalah, Penambahan jumlah peserta Piala Dunia "Belum ada keputusan mengenai proposal ini, tapi itu akan diperdebatkan lebih lanjut," kata FIFA dalam pernyataannya. Hal itu dikarenakan FIFA masih meyakini bahwa 32 tim merupakan jumlah partisipan yang ideal untuk Piala Dunia, dan dikatakan turnamen yang lebih besar akan lebih sulit diatur dan berpeluang mengalami penurunan kualitas.
Begitu juga dengan pembatasan usia jabatan 74 tahun, yang diajukan pada rencana delapan poin oleh kepala komite audit dan kepatuhan Domenico Scala, tidak dimasukkan. "Kami mencoret pembatasan-pembatasan usia karena hal itu merupakan definisi arbitrer," kata Francois Carrard, kepala Komite Reformasi FIFA,
Bagaimana dengan pemegang otoritas tertinggi sepakbola Nasional PSSI ?
Seperti yang juga sudah diberitakan bahwa Komite Eksekutif FIFA juga akhirnya mengesahkan pembentukan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI. Dan sekaligus juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia harus berpartisipasi dalam komite tersebut "Mengesahkan rekomendasi untuk membentuk Komite Reformasi Ad-Hoc PSSI, yang mana Pemerintah Indonesia harus berpartisipasi di dalamnya," tulis FIFA, dalam laman resminya.
Kalau kita kembali melihat kebelakang melihat kepada proses sampai terjadinya pembentukan komite Ad-Hoc ini, yang berawal 25 September 2015 lalu, dimana saat itu Komite Eksekutif FIFA memutuskan untuk mengirimkan utusannya ke Indonesia. Realisasi dari rencana tersebut akhirnya terlaksana pada Senin, 2 November 2015 dimana FIFA & AFC datang ke Indonesia menemui PSSI dan dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo serta Menpora, Imam Nahrawi.
Adapun Hasil dari pertemuan tersebut seperti yang disampaikan lewat laman resmi mereka, fifa.com. yang antara lain berbunyi “Hari ini, 2 November 2015, delegasi FIFA dan AFC yang dipimpin oleh Tuan Kohzo Tashima (anggota Komite Eksekutif FIFA) dan termasuk di antaranya HRH Pangeran Abdullah (anggota Komite Eksekutif FIFA) dan Tuan Mariano Araneta (anggota Komite Eksekutif AFC) telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mencari solusi menyusul dibekukannya PSSI oleh Komite Eksekutif FIFA pada 30 Mei 2015, dan Komite Eksekutif FIFA pada 25 September 2015 telah memutuskan untuk mengirimkan utusan penting ke Indonesia.
Sebelum bertemu dengan Presiden, delegasi FIFA lebih dulu bertemu dengan Presiden PSSI (La Nyalla Mattalitti, red) dan petinggi PSSI lainnya,” tulis FIFA. berikutnya “Jelas bahwa FIFA, AFC, PSSI, dan Pemerintah Indonesia punya pandangan yang sama bahwa Indonesia merupakan negara dengan potensi sepakbola yang besar dan reformasi dibutuhkan untuk mencapai potensi yang besar itu. Presiden Republik Indonesia memahami bahwa segala bentuk reformasi yang dilakukan harus dijalankan di bawah statuta FIFA, tapi pihak Pemerintah diterima sebagai bagian dari stakeholder (pemangku kepentingan) dalam proses reformasi tersebut.
Presiden Republik Indonesia menyatakan kekhawatirannya akan kondisi sepakbola Indonesia dan menegaskan komitmennya untuk mengembangkan olahraga ini. Delegasi FIFA mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia untuk sebuah pertemuan yang produktif,” sambung pernyataan tersebut.
Jadi kalau boleh disimpulkan dari pernyataan FIFA di atas adalah, sangat jelas bahwa FIFA pada prinsipnya menyetujui adanya reformasi pada sepakbola Indonesia demi potensi besar sepakbola di Indonesia. Atau bisa dikatakan, pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan revolusi bagi sepakbola Indonesia.
Padahal fakta yang selama ini terjadi adalah PSSI selalu beranggapan bahwa pemerintah dilarang mengintervensi PSSI walaupun itu bertujuan untuk memajukan sepakbola Indonesia. Padahal kalau dilihat dari pernyataan diatas sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya FIFA sendiri memberikan izin pemerintah untuk menjadi bagian dari reformasi dengan syarat tidak ada federasi baru seperti tiga tahun lalu dan dilakukan oleh stakeholder sepakbola Indonesia serta tetap berada di bawah statuta FIFA. Seperti yang pernah disampaikan juga oleh Deputi V Bidang Kemitraan dan Harmonisasi Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto waktu itu. “Kami juga ditanya apakah kejadian tiga tahun lalu akan berulang? Tidak. Kami tidak ingin membuat federasi tandingan,”
Sementara pernyataan lainya dari FIFA adalah bahwa “Pada 3 November 2015, delegasi FIFA akan bertemu dengan sejumlah stakeholder penting lainnya dalam sepakbola Indonesia, termasuk APPI (Asosiasi Pemain Profesional Indonesia) dan Indonesian Super League. Terakhir, delegasi akan bertemu dengan PSSI” nah, kalau kita ikuti bunyi paragraf terakhir dari pernyataan FIFA ini jelas bahwa terlihat FIFA memposisikan PSSI diurutan terakhir.
Tentu hal ini bisa dikatakan bahwa FIFA lebih menginginkan/mendengarkan pendapat dari para stakeholder sepakbola di Indonesia terlebih dahulu agar mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai permasalah sesungguhnya sepakbola Indonesia, jadi bukan seperti yang selama ini terjadi hanya berasal dari satu pihak saja yaitu PSSI, barulah setelah itu FIFA memutuskan seperti apa bentuk reformasi yang bisa dilakukan terhadap sepakbola Indonesia.
Jadi kalau kita kembali ke Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI dan melihat nama-nama yang sudah disetujui FIFA tersebut seperti Agum Gumelar (Ketua) Komite Reformasi Ad-Hoc PSSI didampingi IGK Manila (wakil ketua). Berikutnya juga ada Joko Driyono dari unsur kompetisi (ISL), Monica Desideria (sepak bola wanita), Mahfudin Nigara (KONI), Tommy Welly (PSSI), dan Bambang Pamungkas (APPI). Tentu pertanyaanya apa kah nama-nama tersebut dapat merepresentasikan kepentingan Revormasi sepakbola atau memperbaiki tata kelola sepakbola Indoensia kedepan?
Paahal kita tau persis sesungguhnya nama-nama tersebut tidak lebih dari merupakan representasi PSSI itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari misalnya perwakilan dari Indonesia Super League (ISL), Joko Driyono, yang tak lain adalah bekas Sekretaris Jenderal PSSI; Monica Desideria perwakilan sepak bola wanita yang juga anggota Komite Sepak Bola Wanita PSSI, serta perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Mahfudin Nigara, yang juga notabene Wakil Ketua Komisi Banding PSSI. Jadi sekali lagi pertanyaanya apakah dengan komposisi Komite Ad Hoc seperti itu, bisa disebut akan terjadi reformasi sepakbola Indonesia?
Tidak mengherankan kalau kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga kecewa terhadap pembentukan Komite Ad Hoc tersebut karena jelas semua anggotanya berasal dari unsur kepentingan PSSI seperti yang disampaikan Kepala Komunikasi Kementerian Pemuda dan Olah raga (Kemenpora), Gatot Dewa Broto "Seharusnya FIFA itu bersikap adil. Anak kecil pun tahu kalau ada vote keputusan, perwakilan kami akan kalah," ujarnya.
"Dengan begini, tujuan pembenahan tata kelola sepak bola tidak akan sesuai dengan harapan," tuturnya. Jadi tidak mengherankan kalau pemerintah akhirnya memilih fokus pada pembentukan tim kecil yang memang menjadi salah satu poin penting hasil dari pertemuan antara delegasi FIFA dan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu…………selamat menikmati.
Borneo 07 Desempber 2015
Salam Olah Raga
