Pada pertanyaan "Apakah anda membutuhkan pusat layanan konsultasi psikologi di kampus?", seluruh responden dari 67 kampus (100%) menjawab “Butuh adanya layanan konsultasi psikologi”. Sayangnya, hanya 40 kampus (60%) yang memiliki layanan konsultasi psikologi, bahkan sebanyak 15 (38%) layanan konsultasi tersebut berbayar.
Pemasangan tarif layanan yang tidak ramah "harga mahasiswa" membuat mahasiswa enggan untuk mengutilisasi layanan tersebut. Keadaan ini terefleksi pada Second Annual California Health Policy Survey yang dilakukan California Health Care Foundation (CHCF) yaitu sebanyak 51% responden memilih untuk "menunda" atau "berhenti" konsultasi psikologi karena terkendala biaya. Keputusan tersebut berdampak pada semakin banyak kasus gangguan mental yang tidak ditangani secara adekuat.
Selain itu, 9 responden dari 9 kampus (22%) yang memiliki layanan konsultasi psikologi mengaku kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai layanan tersebut di kampus mereka. Akses informasi yang terbatas di lingkup kampus yang luas dapat berpengaruh pada ketidak tahuan mahasiswa terhadap adanya layanan konsultasi ini.
Padahal akses terhadap layanan konsultasi psikologi perguruan tinggi dapat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan mental mahasiswanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kirti Matliwala pada 108 mahasiswa studi pascasarjana di tahun 2016, terdapat dampak positif signifikan pada mahasiswa yang mendapatkan konsultasi psikologi. Responden menjadi lebih santai, dapat fokus pada tujuan mereka, menyadari kekuatan dan kelemahan mereka. Selain itu responden dapat merencanakan jadwal sesuai dengan tujuan dan mampu mengelola emosi mereka.
Penelitian yang dilakukan oleh Connel, et. al terhadap 847 klien mahasiswa di 7 layanan konsultasi psikologi kampus pun memiliki hasil yang signifikan. Terdapat peningkatan kondisi klinis (seperti: kesehatan secara umum,penurunan gejala depresi, fungsi bermasyarakat, dan resiko melakukan hal berbahaya) di 70% klien yang mengikuti rangkaian kegiatan layanan konsultasi psikologi kampus hingga selesai.
Dari temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya regulasi yang mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk memiliki atau bekerjasama dengan layanan konsultasi psikologi. Sudah saatnya setiap perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan pendirian atau kerjasama dengan layanan konsultasi psikologi demi mempermudah akses bantuan kesehatan mental bagi mahasiswa dan civitas akademika. Pedoman yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi perlu dituangkan dalam bentuk peraturan sehingga bersifat mengikat.
Mengapa harus dibuat regulasi?
Merujuk pada hasil survei yang dilakukan oleh ISMKI dan ILMPI di bulan Juni lalu, terlihat bahwa masih banyak kampus yang belum memiliki layanan konsultasi psikologi. Padahal layanan konsultasi berperan dalam menciptakan kampus sebagai ruang aman dan meningkatkan kualitas kesehatan mental mahasiswanya. Selain itu, banyaknya layanan konsultasi kampus yang berbayar berdampak pada keengganan mahasiswa dalam memanfaatkan layanan tersebut. Temuan ini seakan menggambarkan bahwa mahasiswa perlu merogoh dompet untuk mencapai kesehatan mental yang paripurna. Padahal sudah banyak kampus yang bekerjasama dengan rumah sakit dalam bentuk pemberian jaminan kesehatan sehingga mahasiswanya hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan tidak dipungut biaya. Hadirnya regulasi pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2022 mampu berperan dalam penyeragaman bentuk layanan konsultasi psikologi kampus.
Mengapa harus dalam bentuk Permendikbud?
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) memiliki wewenang untuk membentuk peraturan menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan dan penunjangnya, seperti contoh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, keadaan ini pun didukung dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi sebagai undang-undang pengampu. Sehingga pembentukan peraturan menteri mengenai pengadaan layanan kesehatan mental di perguruan tinggi pun mampu untuk dicapai menimbang kekuatan peraturan yang bersifat mengikat dan didasari oleh landasan teoritis, yuridis, dan sosiologis yang kuat.
Namun bagaimana apabila perguruan tinggi tersebut tidak mampu untuk mendirikan layanan konsultasi psikologi karena adanya keterbatasan?
