Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapakan. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu adanya toleransi antarkelompok dan menepikan ego yang menghambat proses integrasi nasional tersebut. Integrasi nasional akan sulit dan tidak dapat berkembang pada kondisi yang tidak mendukung. Jika strategi politik identitas diteruskan maka proses integrasi nasional akan terhalang dan akan berbahaya bagi kesatuan masyarakat sebagai bangsa. Upaya integrasi harus terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan seperti yang telah disebutkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.
Kasus Politik Identitas yang Terjadi di Indonesia
Jenazah Nenek Hindun Ditelantarkan Warga Setelah Pilih Ahok
Jenazah nenek berusia 78 tahun ditelantarkan oleh masyarakat sekitar. Diceritakan bahwa jenazah ibunda dari Neneng ditolak dishalatkan di musala oleh ustaz Ahmad Syafii. Pasalnya menurut keterangan Neneng, pasca nenek bernama Hindun bin Raisman itu mencoblos Ahok-Djarot, keluarganya menjadi pergunjingan. Neneng menceritakan, saat pilkada DKI empat petugas KPPS mendatangi rumah mereka untuk meminta Hindun ikut mencoblos, tetapi dikarenakan kondisi fisik Hindun yang ringkih, dia menolak datang ke TPS. Tetapi, petugas tetapi ingin mengambil suara Hindun. Sesaat pemilihan kebetulan yang dicoblos nomor dua dan dilihat oleh empat orang petugas. Sejak itulah keluarganya dituduh sebagai pendukung penista agama. Pencoblosan itu, ternyata menjadi malapetaka. Keluarga mereka dituduh mendukung Ahok yang pada saat itu berstatus terdakwa kasus penistaan agama.
Novel Setuju Spanduk Masjid Tolak Salatkan Jenazah Pendukung Ahok
Tokoh masyarakat Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin mendukung sikap pengurus masjib dan musala di Jakarta menolak mengurus kematian, menolak menyalatkan, dan menolak untuk mendoakan jenazah warga yang mendukung pemimping yang dianggap menistakan agama. Novel menegaskan bahwa sikapnya kali ini tidak mewakili Front Pembela Islam.
Dari dua kasus politik identitas tersebut bisa dilihat bahwa politik identitas dapat menjadi sebuah senjata untuk mendapatkan suara. Hal tersebut akan menimbulkan pertentangan dari dua identitas yang akan berdampak pada konflik.
Dampak negatif dari politik identitas antara lain akan menciptakan adu domba, lalu akan terjadi perselisihan karena adanya klaim kekuatan dari berbagai kelompok identitas yang berbeda, dan ketentraman negara akan terancam.
Politik identitas dapat bermakna positif atau negarif atau bahkan dapat bersifat merusak terhadap pembangungan integrasi nasional. Untuk mewujudkan nasionalisme dan integrasi nasional Indonesia diperlukan kesediaan dan kelapangan dari tiap kelompok masyarakat untuk memahami kelompok lainnya, dibutuhkan solidaritas tinggi pada bangsa Indonesia, tidak boleh terjebak hanya pada solidaritas kelompok-kelompok yang pada akhirnya akan menyebabkan fanatisme. Pemerintah juga perlu menghindari kebijakat yang berpotensi dapat menimbulkan pengelompokan terntentu yang pada tahap berikutnya akan memicu kerusuhan dan perpecahan. Perpecahan yang muncul karena pengelompokan ini akan menyebabkan terganggunya kestabilan negara, lalu akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah, menyebarnya berita hoax, dll.
