Indonesia merupakan wilayah luas multikultural dengan banyak sekali keberagamannya. Negara dengan peringkat 4 populasi terbanyak di dunia ini pun ikut diperkaya dengan berbagai ras, suku , budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan. Semua perbedaan tersebut telah membuat Indonesia perlu mencari suatu solusi pegangan yang bisa dijadikan sandaran untuk mempersatukan masyarakat dan kepentingan masing-masing di dalamnya. Maka itu lahirlah semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, persatuan bangsa ini banyak mengalami ancaman, baik eksternal maupun internal.
Kondisi politik di Indonesia sering berada di kondisi yang tidak stabil. Banyak sistem yang telah berganti dari sejak pasca kemerdekaan, mulai dari parlementer sampai sistem demokrasi Pancasila, lalu pada zaman orde baru semua terpusat pada pemerintahan Soeharto, kemudian diikuti dengan masa saat ini yaitu era reformasi. Pada era ini kondisi demokrasi sudah dianggap lebih baik dibanding keadaan era-era sebelumnya. Tetapi dalam kondisi politik di Negara Indonesia ada salah satu istilah yang dikenal dengan politik identitas. Fenomena politik identitas ini menjadi strategi khusus yang ramai digunakan, khususnya dalam pemilihan umum di Indonesia.
Jika kita ambil contoh di tahun-tahun lalu di 2017 terjadi salah satu kasus politik identitas dalam Pilkada DKI. Munculnya kasus penistaan agama, gerakan aksi damai 212, pemisahan kubu kelompok masyarakat berlawanan menjadi cebong dan kampret telah menjadi faktor pembangkit semangat dari umat Islam untuk memilih pemimpin yang seagama sehingga dianggap menjadi sebab utama terpilihnya pasangan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada tahun 2017 tersebut.
Politik Identitas akan mengumpulkan atau menggabungkan kelompok atau suatu golongan tertentu dengan identitas seperti gender, ras, agama, suku, dll menjadi sebuah kelompok identitas. Hal inilah yang selanjutnya akan menjadi dasar lahirnya politik identitas dalam persoalaan kenegaraan yang berkebalikan dengan tujuan yang hendak dicapai negara ini yaitu integrasi nasional, sebuah usaha atau proses untuk menyatukan perbedaan yang ada.
Politik Identitas
Menurut Thomas Wilson politik identitas adalah penggunaan identitas atau persamaan bersama sebagai ajang politik praktis, penggunaan identitas atau persamaan ini digunakan untuk meraih dukungan dari orang yang memiliki kesamaan agama, ras, suku, maupun persamaan lain.
Politik identitas tidak sama dengan "identitas politik", karena identitas politik cenderung pada identitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang yang berbeda dengna yang lain. Sedangkan "politik identitas" merupakan upaya yang dilakukan terhadap kepemilikan identitas untuk membangun sebuah perbedaan ("kami" dan "bukan kami") yang biasanya atas dasar ras, etnik, budaya ataupun bahkan agama tertentu (Andriyani, 2019)
Adapun menurut Jerry Chan, bahwa politik identitas dapat bermanfaat dan menjadi positif, jika dilakukan untuk bersama-sama menentang hal buruk. Misalnya mempunya persamaan untuk menentang rasisme, persamaan untuk melakukan gerakan anti narkoba, dan sebagainya.
Tetapi dia juga menyayangkan bahwa politik identitas juga dapat bisa menjadi hal yang negatif jika digunakan untuk memecah dan mengadu domba, seperti membuat kelompok eksklusif tertentu berdasarkan agama, ras, etnis, yang pada akhirnya akan menghambat integrasi nasional dan menghasilkan berbagai bentuk tindakan intoleransi di masyarakat.
Integrasi Nasional
Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Pada dasarnya integrasi nasional merupakan konsep penting bagi negara heterogen seperti Indonesia yang harus dan perlu dipahami kemudian dipraktekan oleh seluruh warga negara.
Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapakan. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu adanya toleransi antarkelompok dan menepikan ego yang menghambat proses integrasi nasional tersebut. Integrasi nasional akan sulit dan tidak dapat berkembang pada kondisi yang tidak mendukung. Jika strategi politik identitas diteruskan maka proses integrasi nasional akan terhalang dan akan berbahaya bagi kesatuan masyarakat sebagai bangsa. Upaya integrasi harus terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan seperti yang telah disebutkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.
Kasus Politik Identitas yang Terjadi di Indonesia
Jenazah Nenek Hindun Ditelantarkan Warga Setelah Pilih Ahok
Jenazah nenek berusia 78 tahun ditelantarkan oleh masyarakat sekitar. Diceritakan bahwa jenazah ibunda dari Neneng ditolak dishalatkan di musala oleh ustaz Ahmad Syafii. Pasalnya menurut keterangan Neneng, pasca nenek bernama Hindun bin Raisman itu mencoblos Ahok-Djarot, keluarganya menjadi pergunjingan. Neneng menceritakan, saat pilkada DKI empat petugas KPPS mendatangi rumah mereka untuk meminta Hindun ikut mencoblos, tetapi dikarenakan kondisi fisik Hindun yang ringkih, dia menolak datang ke TPS. Tetapi, petugas tetapi ingin mengambil suara Hindun. Sesaat pemilihan kebetulan yang dicoblos nomor dua dan dilihat oleh empat orang petugas. Sejak itulah keluarganya dituduh sebagai pendukung penista agama. Pencoblosan itu, ternyata menjadi malapetaka. Keluarga mereka dituduh mendukung Ahok yang pada saat itu berstatus terdakwa kasus penistaan agama.
Novel Setuju Spanduk Masjid Tolak Salatkan Jenazah Pendukung Ahok
Tokoh masyarakat Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin mendukung sikap pengurus masjib dan musala di Jakarta menolak mengurus kematian, menolak menyalatkan, dan menolak untuk mendoakan jenazah warga yang mendukung pemimping yang dianggap menistakan agama. Novel menegaskan bahwa sikapnya kali ini tidak mewakili Front Pembela Islam.
Dari dua kasus politik identitas tersebut bisa dilihat bahwa politik identitas dapat menjadi sebuah senjata untuk mendapatkan suara. Hal tersebut akan menimbulkan pertentangan dari dua identitas yang akan berdampak pada konflik.
Dampak negatif dari politik identitas antara lain akan menciptakan adu domba, lalu akan terjadi perselisihan karena adanya klaim kekuatan dari berbagai kelompok identitas yang berbeda, dan ketentraman negara akan terancam.
Politik identitas dapat bermakna positif atau negarif atau bahkan dapat bersifat merusak terhadap pembangungan integrasi nasional. Untuk mewujudkan nasionalisme dan integrasi nasional Indonesia diperlukan kesediaan dan kelapangan dari tiap kelompok masyarakat untuk memahami kelompok lainnya, dibutuhkan solidaritas tinggi pada bangsa Indonesia, tidak boleh terjebak hanya pada solidaritas kelompok-kelompok yang pada akhirnya akan menyebabkan fanatisme. Pemerintah juga perlu menghindari kebijakat yang berpotensi dapat menimbulkan pengelompokan terntentu yang pada tahap berikutnya akan memicu kerusuhan dan perpecahan. Perpecahan yang muncul karena pengelompokan ini akan menyebabkan terganggunya kestabilan negara, lalu akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah, menyebarnya berita hoax, dll.
