Berbeda dengan nikel yang produk akhirnya beragam seperti mobil listrik, produk akhir emas adalah perhiasan dan industri elektronik yang membutuhkan emas. Menurut dataindonesia.id dari BPS, Ekspor pehiasan Indonesia pada tahun 2021 sebesar US$2,58 miliar atau sekitar Rp 38,7 triliun. Pada tahun 2018, Indonesia bahkan memegang pangsa pasar 4% sebagai eksportir perhiasan. Kekuatan larangan ekspor emas ini akan berakhir ke kemampuan daya beli perhiasan orang Indonesia dan seni perhiasan untuk ekspor. Apakah emas akan dibeli oleh bank sentral atau pembentukan bank emas akan menjadi cerita lain.
Isu Pembentukan Bank Emas
Pada tahun 2022, berhembus kabar pembentukan bank emas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU). Bank emas yang akan berada di bawah pengawasan OJK akan berfungsi untuk mengendalikan arus ekspor dan impor emas di Indonesia. Larangan ekspor emas akan mempermudah pembentukan bank emas. Jika pembentukan bank emas ini berhasil, Indonesia akan berhasil mengendalikan kasus emas yang sering terjadi di Indonesia.
Kementerian Perdagangan mencatat impor bahan baku emas meningkat dari US$ 817 juta pada tahun 2016 menjadi US$ 1,8 miliar pada tahun 2020. Impor bahan baku emas ini digunakan untuk pembentukan emas akhir. Pelarangan ekspor emas dan pembentukan bank emas akan membuat impor bahan baku emas ini lebih terkendali. Selain itu, kasus paling umum terjadi adalah ekspor perhiasan Indonesia ke Singapura akan dijual kembali oleh Singapura ke negara di Timur Tengah dan bahkan ke Indonesia. Apakah pembentukan bank emas dapat mengatasi rantai dan perjanjian perdagangan akan menjadi tantangan direksi bank emas dan OJK.
Adanya larangan ekspor emas dikarenakan jumlah cadangan emas yang sedikit, untuk meningkatkan nilai jual emas melalui perhiasan, dan mempermudah pembentukan bank emas. Apakah larangan ekspor emas ini akan menguntungkan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menambah simpanan emas? Bagaimanapun langkah pemerintah, Indonesia akan lebih digdaya di industri tambang dari hulu ke hilir.
