Catatan Sesi ke-3 Rakornas STBM 2020: Mobilisasi dan Alternatif Sumber Pendanaan Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Pemerintah Indonesia baru saja menetapkan target pembangunan sanitasi dalam RPJMN 2020-2024, yaitu 90% akses sanitasi layak dengan 15% diantaranya akses sanitasi aman. Dengan demikian, dalam kurun 5 tahun ke depan, Indonesia harus menyediakan akses untuk 7,6% penduduk atau sekitar 20 juta jiwa yang masih buang air besar sembarangan. Dan meningkatkan akses aman dua kali lipat dari yang saat ini baru mencapai 7,5% untuk menjadi 15%. 

Fakta ini diungkapkan Tri Dewi Virgianti selaku Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas pada Rakornas ke 4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada 14 November 2020. 

Rakornas yang diselenggarakan kali pertama secara virtual ini menurut perkiraan, diikuti oleh lebih dari 7 ribu peserta termasuk yang menyaksikan melalui saluran YouTube Kementerian Kesehatan. Peserta terdiri dari kepala daerah, pengambil keputusan daerah, tenaga penggerak pembangunan sanitasi di seluruh Indonesia.

Dokpri

Lebih lanjut Ibu Virgi, begitu biasa dipanggil, menyampaikan bahwa untuk mencapai target tersebut sangat mustahil tanpa ketersediaan pendanaan. Kendati demikian dari 140 Triliun rupiah dana yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan air limbah saja, kontribusi pemerintah pusat lewat DAK dan hibah belum terserap dengan baik, yaitu masih dikisaran 20 sampai 30 persen saja. 

Padahal kalaupun terserap sepenuhnya sekalipun masih belum mencukupi. Masih diperlukan pendanaan dari luar pemerintah mencapai hampir 50%. Sumber pendanaan lain dari luar pemerintah yang paling besar diharapkan dari masyarakat, swasta dan dana zakat, infak dan sedekah serta wakaf (ZISWAF).

img-20201117-080434-5fb3225a8ede486b315a9ec3.jpg

Pada kesempatan talkshow ke-3 bertema mobilisasi dan alternatif pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi ini, Prasetyo selaku direktur sanitasi kementerian PUPR menyampaikan bahwa memang pemerintah dalam hal ini kementerian PUPR mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan IPLT, IPAL komunal dan IPAL skala kota, termasuk hibah untuk jamban dan tangki septik masyarakat. 

Kendati demikian ditegaskan Prasetyo bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Anggaran yang disalurkan kementerian PUPR hanya bersifat stimulan agar pemerintah daerah berinvestasi lebih besar di sektor air minum dan sanitasi. Perlu ada upaya untuk lebih meningkatkan kesiapan kabupaten/kota dalam penyediaan lahan dan detail engineering design (DED). Ujar Prasetyo.

Dokpri

Meski peran kementerian kesehatan utamanya adalah menyiapkan masyarakat dalam perubahan perilaku mendukung pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dan sanitasi, namun untuk memastikan penyiapan SDM unggul di lokus stunting, sejak 2018 Kemenkes menyalurkan pendanaan program padat karya tunai desa (PKTD) untuk pembangunan bangunan tengah (jamban) dan bangunan bawah (tangki septik) bagi masyarakat tidak mampu. 

Imran Agus Nurali selaku Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa sejak tahun 2018, PKTD sudah direalisasi di 250 desa, tahun 2019 sekitar 500 desa dan tahun ini karena covid-19 turun menjadi 290 desa, namun tahun 2021 nanti akan ditingkatkan menjadi 1.000 desa. Direktur Kesling ini juga menyampaikan bahwa diharapkan kabupaten/kota dapat mereplikasi pendekatan ini di desa lain seperti yang telah dilakukan oleh  beberapa pemerintah daerah.

Dokpri

Dalam kesempatan talkshow santai dimana saya yang mendampingi bintang televisi Sogi Indra Duadja ini, terungkap pula sumber pendanaan yang cukup besar dari Kementerian Desa. Kasubdit Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa, Suhandani mengungkapkan bahwa ada 70 triliun rupiah yang disalurkan untuk lebih dari 74 ribu desa di Indonesia. Air minum dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar tentu menjadi bagian yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di desa sebagaimana peraturan menteri desa. 

Kendati demikian menurut Suhandani, mekanisme pemanfaatan dana desa harus melalui tahapan dari visi, misi kepala desa, RPJM Desa, dan usulan masyarakat untuk pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Suhandani menekankan perlunya pendampingan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi. 

Disampaikan Suhandani, selama ini lewat pendampingan oleh fasilitator desa telah berhasil membangun sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. Dan dengan berbagai kepentingan di desa termasuk kepentingan politik, pendampingan ini perlu terus dilakukan agar pemanfaatan anggaran efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu Suhandani menyampaikan bahwa untuk tahun 2021 dana desa akan fokus pada prioritas usaha atau permodalan untuk badan usaha milik desa (BUMDES). Tentu di sini juga berpeluang untuk usaha di sektor air minum dan sanitasi.

Dokpri

Iwan Kurniawan selaku direktur singkronisasi urusan pemerintah daerah (SUPD) II Kementerian Dalam Negeri membuka penjelasannya tentang peran Kemendagri dalam hal pembinaan daerah dengan mengeluarkan berbagai ketentuan terkait dengan kelembagaan, pendanaan, dan standar pelayanan minimum (SPM), salah satunya terkait dengan pengelolaan air limbah. 

Iwan juga menyampaikan bahwa selama covid 19 terjadi penurunan pendapatan asli daerah (PAD), selain juga adanya refocusing anggaran yang mempengaruhi target pendanaan pemerintah daerah untuk sektor air minum dan sanitasi.

img-20201117-080412-5fb3236c05893b43ed4e9f52.jpg

Hal yang cukup menjadi pembahasan menarik adalah informasi dari Waryono direktur pendidikan Diniyah dan pondok pesantren Kementerian Agama. Disampaikan bahwa seluruh pesantren di Indonesia dibangun oleh para kiai dan umumnya masih belum mendapatkan bantuan yang cukup dari pemerintah. 

Dalam sesi tanggapan akhir para direktur menanggapi bahwa fokus pembangunan air minum dan sanitasi selama  ini memang pada perumahan dan permukiman. Namun demikian menurut Waryono untuk masuk pada mekanisme alokasi dana desa juga pesantren tidak terlibat dalam usulan rencana desa. Pada kesempatan ini Waryono juga menyampaikan terimakasih kepada kementerian PUPR yang sudah mulai memberikan alokasi anggaran untuk air minum dan sanitasi pesantren.

Pada kesempatan talkshow ini sedianya Paban V Bakti Sterad yang diwakili oleh Letkol Czi Chotman Jumei Arisandy akan menyampaikan program TNI AD untuk pembangunan air minum dan sanitasi. Namun karena kendala teknis audio tidak terdengar, meski sudah tergabung dalam webinar, informasi belum dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini.

Dokpri

Secara ringkas talkshow yang bertujuan untuk menegaskan kembali sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan air minum dan sanitasi ini sekaligus menginformasikan kembali tugas pokok dan fungsi tiap kementerian dan lembaga. 

Menegaskan bahwa  1. Pembangunan air minum dan sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar, adalah urusan wajib pemerintah daerah.  2. Pendanaan pemerintah pusat merupakan stimulan bagi investasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sehingga perlu dimanfaatkan secara smart (inovatif, optimal dan efektif). 3. Dengan kecenderungan alokasi anggaran lebih kecil dari yang direncanakan di pusat dan daerah, perlu alternatif sumber pendanaan baru dari luar pemerintah.

Tentu catatan ini tidak dapat menggambarkan dan menyampaikan seluruh informasi dalam sesi ke 3 Rakornas STBM 2020. Selengkapnya dari sesi sebelumnya dan sesudahnya bisa juga disaksikan melalui link ini: https://youtu.be/rvBqF-FOmxQ

*Mohon maaf jika ada kekurangan (ditulis dan diunggah sebagai kenang-kenangan penanda jaman) bahwa tidak bersama Widya, bersama Sogi pun jadi... He he he

event