Menyiapkan strategi dan arah kebijakan, dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan implementasi yang responsif terhadap variasi kebutuhan daerah (kabupaten/kota).
Memperluas tugas provinsi untuk pelaksanaan -- dukungan pembiayaan di bidang sanitasi.
Memberikan penghargaan/ insentif kepada pemerintah kab/kota yang telah berhasil  dalam pencapaian target sanitasi.
Mengapa Pembangunan Sanitasi Perlu Jadi Prioritas
Dalam masa transisi pemerintahan periode kedua presiden Jokowi dimana peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas, maka  pembangunan air minum dan sanitasi mutlak untuk dilakukan mengingat:
- Berdasarkan  Economic Impacts of Sanitation in Indonesia, Economics of Sanitation Initiatives (ESI), World Bank, 2008. Biaya kerugian ekonomi yang timbul dari sanitasi yang buruk di Indonesia mencapai US$6,3 miliar (IDR 56 triliun) per tahun. Biaya per kapita untuk sanitasi dan hygiene yang buruk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang mencapai sebesar IDR 224.000 (USD 25,40).
- Studi WHO tahun 2012 menunjukkan untuk setiap 1 USD yang diinvestasikan pada sanitasi memberikan manfaat balik sebesar 5,5 USD dan untuk investasi pada air minum memberikan manfaat balik sebesar 2 USD.
Sehingga wajar apabila menteri Bappenas menyampaikan bahwa "Tidak peduli sanitasi sama saja menciptakan kemiskinan serta generasi stunting !".
Artikel ini peremajaan dari artikel terkait sebelumnya: Kompasiana.com
Sumber:
- Materi Presentasi Menteri Bappenas pada CSS XIX Banjarmasin, 24 September 2019.
- Materi Presentasi Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada CSS XIX Banjarmasin, 24 September 2019.
- Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.
ooOoo
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
