Berbagai kebijakan pemerintah pusat untuk memberi kemudahan bagi pemerintah daerah perlu dikaji dan kembali ditegaskan sebagai bagian dari perangkat advokasi yang dapat mengungkit investasi yang lebih besar oleh pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya hibah layanan air limbah setempat, termasuk dana APBN dengan prasarat seperti untuk pembangunan IPAL, IPLT, TPA, TPS3R, serta dukungan pendampingan fasilitator untuk pembangunan air minum dan sanitasi. Kepastian keberlanjutan dan pengembangan kebijakan-kebijakan ini akan berdampak pada perencanaan pemerintah daerah untuk menggalang investasi berbagai potensi yang dimiliki di wilayah masing-masing.
Oleh karena itu, berdasarkan informasi dan data serta pengalaman dalam fasilitasi implementasi pembangunan akses air minum dan sanitasi di daerah, perlu lintas kementerian dan lembaga terkait membahas usulan "Paket Kebijakan Percepatan Penuntasan Akses Sanitasi dan Air Minum Menyeluruh dan Berkelanjutan."
Paket kebijakan nasional ini merupakan rancangan yang operasional dan memberi kemudahan (insentif) bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajibannya dalam penuntasan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat. Usulan paket kebijakan tersebut tentu perlu dirumuskan bersama lintas kementerian dan lembaga. Namun secara indikatif, paket kebijakan nasional ini memberikan solusi praktis pada penuntasan akses air minum dan sanitasi secara menyeluruh (dalam satu rantai layanan), berkualitas (layak) dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Catatan: ditulis sebagai masukan substansi acara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
