Buruknya Komunikasi Pemerintah ke Masyarakat, Siapa Bertanggung Jawab?

Jika kita bicara dalam konteks teori, krisis merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar perencanaan yang dapat mengancam keberlangsungan institusi bahkan suatu negara. Krisis identik dengan reputasi dan kepercayaan. 

Penanganan krisis yang optimal dan efektif akan menumbuhkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) yang akan berdampak pada reputasi. 

Pun sebaliknya, penanganan krisis yang tidak terkendali mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan yang akhirnya merusak reputasi. 

Oleh karenanya dalam krisis diperlukan manajemen krisis dimana komunikasi menjadi bagian yang sangat vital dalam pengelolaan manajemen krisis. Melalui komunikasi segala informasi dikumpulkan, dianalisa secara mendalam dengan data yang valid, untuk kemudian disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan. Nah, siapakah yang bertanggungjawab untuk mengelola komunikasi publik ditengah kondisi penolakan UU Omnibus Law saat ini?

Pengelolaan komunikasi publik ini sebenarnya bukan hanya diperuntukkan saat ini saja, tapi seperti yang disebutkan di atas, pemerintahan presiden Jokowi jilid 2 ini perlu memperhatikan soal komunikasi publik. 

Tentu kita masih ingat, bagaimana simpang siurnya informasi ketika wabah Covid-19 masuk ke Indonesia, karena minimnya komunikasi publik yang dilakukan pemerintah. 

Belum lagi perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik, yang akhirnya membuat masyarakat makin bingung atas kebijakan pemerintah. Ada tiga hal yang mungkin bisa menjadi masukan bagi siapapun yang bertanggungjawab atas komunikasi pemerintah ke masyarakat:

Pertama, pahami informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan memiliki pemahaman tersebut, maka akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Harus diingat oleh pengelola komunikasi pemerintah, setiap pesan yang dikomunikasikan akan menjadi tajuk utama pemberitaan. Sehingga, stop mengeluarkan pernyataan yang kontroversial yang justru menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat.  

Kedua, komitmen untuk membangun komunikasi yang efektif untuk masyarakat. Komunikasi yang dibangun haruslah mampu menciptakan iklim komunikasi yang kondusif di masyarakat. 

Dalam situasi krisis jangan memperkeruh situasi dan kondisi dengan pernyataan-pernyataan yang akhirnya justru menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat.

Ketiga, pahami kondisi yang berkembang di masyarakat. Komunikasi yang berjalan efektif berlandaskan pada pengumpulan informasi, analisa yang mendalam disertai data-data yang valid, dan penyebaran informasi yang terkendali.