Buruknya Komunikasi Pemerintah ke Masyarakat, Siapa Bertanggung Jawab?

Jika mengacu pada fungsi yang dijalankan, jelas ada fungsi pers dan media yang bisa dilakukan Kemensetneg untuk mendukung pemerintah dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah. 

Kembali lagi pada pertanyaan, dimana peran Kemensetneg dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan informasi mengenai UU Omnibus Law kepada masyarakat?

Yang membuat komunikasi publik pemerintah menjadi sedemikian memprihatinkan, karena dalam struktur pemerintahan terdapat Juru Bicara Presiden. 

Dalam konteks ilmu komunikasi, juru bicara (jubir) adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menerangkan kondisi atau situasi orang lain yang mengutusnya. 

Peranan jubir dalam lembaga negara sangat penting untuk mewakili lembaga yang dipegangnya dalam konferensi pers, ataupun dalam melakukan wawancara dengan wartawan dan media. 

Sementara juru bicara presiden adalah pejabat yang ditunjuk oleh presiden yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai komentar resmi yang atas nama presiden. 

Artinya jubir memiliki kewenangan -- atas ijin dan persetujuan presiden -- untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk UU Omnibus Law ini. Lantas, dimanakah peran jubir presiden selama ini?

Belum cukup tiga struktural di atas, presiden Jokowi masih dibantu oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Mengacu pada informasi di situs KSP, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KSP memiliki lima kedeputian. 

Kedeputian IV bertugas untuk "mengelola strategi komunikasi politik, hubungan masyarakat, pemerintah, media, strategi diseminasi informasi, pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan dan kedaulatan digital". Pertanyaannya, strategi komunikasi apa yang dilakukan KSP selama ini untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan UU Omnibus Law?

Kurangnya pemahaman masyarakat atas isi UU Omnibus Law tentunya karena minimnya informasi yang disampaikan pemerintah terkait isi UU tersebut. 

Minimnya informasi yang beredar tentang UU Omnibus Law akhirnya membuat tanda tanya besar dengan bagaimana sebenarnya pola komunikasi yang dibangun oleh tim komunikasi pemerintah -- siapapun yang bertanggungjawab atas komunikasi pemerintah ke masyarakat -- khususnya saat menghadapi situasi krisis seperti ini.