Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia harus mengimpor beras karena stok dari bulog menipis, hal itu ia katakan saat blusukan di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2/2023). Jokowi mengakui bahwa saat ini stok beras hanya sekitar 600 ribu ton, sedangkan untuk kebutuhan beras nasioanl, setidaknya bulog harus mempunyai stok minimal 1,2 juta ton. Benerkah demikian?
Jokowi Ramal Stok Beras di Daerah Melimpah Pada Maret 2023
Menurut berita yang dikutip dari laman CNN Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pada akhir Februari hingga awal Maret akan ada panen raya sehingga stok beras di daerah akan melimpah. "Mungkin secara nasional di Februari mungkin 1 jutaan (hektare), mungkin nanti di bulan Maret 1,9-an (juta hektare). Kira-kira itu, sehingga kalau produksi dari petani, dari panen ada artinya stok melimpah," kata Jokowi dikutip dari laman CNN Indonesia. Pernyataan itu juga ia sampaikan ketika mengunjungi Pasar Wonokromo di Surabaya pada hari yang sama, namun kenapa Presiden Jokowi menyinggung soal imor beras juga?
Di tempat yang sama, di waktu yang sama pula, Presiden Jokowi melontarkan pernyataan yang kontradiksi. Pertama ia mengatakan bahwa Indonesia harus mengimpor beras karena saat ini stok di bulog menipis, kedua panen raya pada akhir Februari akan membuat Indonesia mempunyai stok beras yang melimpah. Mari Saya perdalam lagi kekontradiksian itu.
Impor Beras Pada Saat Panen Raya
Pada tahun 2018, Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah mengatakan bahwa kebijakan untuk mengimpor beras di saat panen raya tidak tepat, karena kebijakan itu justru akan merugikan para petani. Pemerintah pun dinilai tidak adil, karena petani sudah bekerja keras, namun tetap saja pemerintah melakukan impor beras.
"Impor beras menjelang panen raya akhir Januari hingga Februari 2018 tidak tepat. Itu sama saja membuat petani menjadi miskin dan menangis," kata Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Riyono di Semarang, dikutip dari laman Ekonomi Bisnis.
Apa yang dikatakan oleh Riyono memang benar adanya, karena jika pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di tengah panen raya makan petani yang dirugikan. Ibaratnya, petani sudah bersusah payah menanam dan merawat padi, tetapi ketika sudah mendekati panen raya dan berencana akan menjual gabahnya, pemerintah justru melakukan impor beras. Pengkhianatan!
Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik pernah memproyesikan potensi peningkatan produksi pada tahun 2021. Menurut BPS, akan ada 25 juta ton gabah kering Giling pada tahun 2021, meningkat dari tahun 2022 sebesar 19 juta ton. Namun mirisnya, menjelang panen raya pada akhir Januari 2021 pemerintah justru menggulirkan wacana impor beras.
Dikutip dari laman BBC Indonesia, Deni Nurhadiansyah adalah petani di Subang, Jawa Barat. Ia bersama petani lainnya di sana pada awal April mendatang akan merayakan panen yang sekarang tampak mulai menguning dan gemuk. Tapi panen raya kali ini harus dilalui dengan rasa cemas, karena harga gabah kering di tingkat petani terus merosot di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton oleh pemerintah.
"Sekarang tanaman padi lagi bagus-bagusnya, lagi sehat-sehatnya. Rata-rata di atas 7 ton (padi per hektar). Artinya serangan hama penyakit nggak banyak," kata Deni kepada BBC News Indonesia.
Masih Awal Tahun 2023, Indonesia Sudah Kebanjiran Impor Beras
Pada akhir tahun 2022, pemerintah Indonesia melakukan impor beras sebanyak 700.000 ton untuk ketersediaan beras nasional. Dari 700.000 ton itu, 200.000 ton sudah masuk ke Indonesia dan 500.000 ton masih dalam proses pengiriman hingga kini. Dengan stok beras nasional di bulog yang hanya sekitar 600.000 ton, pemerintah kembali mewacanakan untuk melakukan impor besar guna antisipasi jika 500.000 ton beras tadi tidak juga sampai ke Indonesia sesuai waktu yang telah ditentukan.
Nah yang jadi pernyataan, dari negara mana saja 500.000 ton beras itu? Kenapa bisa terlambat pengirimmnya hingga kini? Apakah pemerintah tidak bisa membatalkan impor beras itu dan mencari importir dari negara lain? Apakah pemerintah tidak bisa tegas tentang 500.000 ton beras yang belum masuk ke Indonesia?
Atau, keterlambatan pengiriman 500.000 ton beras itu disengaja agar pemerintah membuka impor yang baru? Jika benar, mafia impor beras inilah yang harus segera diberantas.
Dikutip dari laman Ekonomi Bisnis, sebanyak 300.000 ton beras dari total 500.000 ton beras yang diimpor akan masuk ke Indonesia pada Februari 2023.
"Kami tinggal menunggu sisanya 300.000 ton, itu akan datang mulai Januari sampai maksimal 24 Februari 2023, itu maksimal. Kami ingin percepat kalau bisa 12 Februari selesai 300.000 ton," kata Buwas usai meninjau beras impor yang datang dari Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (16/12/2022) dikutip dari laman Ekonomi Bisnis.
Tidak Ke Sawah Tak Bisa Dapat Uang, Ke Sawah Malah Rugi
Kebiasaan pemerintah dalam melakukan impor beras menjelang maupun di tengah panen raya justru melukai hati banyak para petani, karena mereka sudah bekerja keras demi panen yang diharapkan.
Kalian bisa bayangkan sendiri, untuk biaya operasional selama menanam hingga panen, petani mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Para petani tentu berharap biaya operasional yang tidak sedikit itu akan tertutupi dengan harga jual ketika musim panen telah tiba, namun sayangnya harapan para petani tidak sesuai dengan realita yang ada.
Ketika musim panen raya tiba, saatnya para petani memanen dan menjual gabah mereka ke masyarakat dengan harga sesuai break event point ditambah dengan laba yang ingin mereka ambil. Namun tiba-tiba pemerintah melakukan impor beras, yang artinya ada serbuan beras dari negara lain yang akan membuat harga beras mengalami penurunan. Alhasil, petani pun harus menjual gabah maupun beras mereka mengikuti harga yang sedang berlaku. Dan ketika harga itu berada di bawah nilai jual yang sudah ditentukan oleh petani, tentu para petani akan mengalami kerugian imbas murahnya harga di pasar karena terjadi serbuan beras impor.
Usaha yang sangat keras, biaya operasional yang tidak sedikit, dipecundangi oleh kebijakan impor beras dari pemerintah tentu sangat melukai hati para petani. Tanpa tangan yang terampil dari mereka, kita semua bisa apa? Mengandalkan impor justru membuat ekonomi negara tekor. Mengandalkan petani lokal? Mereka saja sering dipecundangi oleh kebijakan impor dari pemerintah.
Berdasarkan pengalaman dulu ketika sedang Kuliah Kerja Nyata, para petani lebih memilih mengonsumsi gabah mereka sendiri daripada harus dijual ke tengkulak yang harga tawarnya sangat rendah. Bulog yang harganya sedikit lebih tinggi pun, ditolak oleh para petani. Kenapa? Karena biaya selama produksi sangat banyak, daripada dijual ke bulog malah rugi, mending dikonsumsi sendiri.
Esai ini memuat judul "Jokowi Dipecundangi Mafia" karena Saya sadar dan percaya, kebijakan tentang impor beras ini sangat erat kaitannya dengan mafia impor terutama beras. Jokowi sendiri pun, Saya sangat yakin sudah mengetahui keberadaan dan cara main para mafia ini. Namun apa daya, sepertinya Jokowi kalah telak dari para mafia.
Swasembada Pangan selamanya hanya akan menjadi mimpi indah yang tak akan bisa terwujud.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
