Sistem Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19, Peran Kebijakan Makroprudensial Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional

Kinerja dalam menjaga stabilitas keuangan untuk menopang pemulihan ekonomi. Terlihat pada twilukan III belanja pemerintah meningkat untuk bantuan sosial dan untuk  mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Langkah ini dapat mengurangi kontraksi terhadap konsumsi rumah tangga yang menunjukkan adanya sebuah perubahan baik. 

Selain itu, pemulihan ekonomi didukung dengan stabilitas makroekonomi yang tetap baik. Menunjukkan angka Inflasi pada September 2020 berada pada level rendah sebesar 1,42%. Dalam menjaga stabilitas ekonomi, KSSK menjalankan dengan cara meregulasi dan memobilisasi seluruh instrumen kebijakan. Koordinasi dari KSSK dalam hal kebijakan akan diarahkan untuk terus memelihara Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Selain itu mendorong pertumbuhan kredit, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.  

Program PEN dari sisi kebijakan fiskal yakni mendorong pelaksanaan Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN). APBN akan terus didorong sampai dengan akhir tahun  2020 dan rancangan APBN 2021 akan dipersiapkan untuk membantu pemulihan ekonomi. Selain itu APN  telah melaksanakan fungsi countercyclical yang efektif dengan ditunjukkannya defisit anggaran yang mencapai 4,16%.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,00 %. Bank Indonesia akan selalu memperkuat bauran kebijakannya. Sertan akan selalu  melakukan kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Seperti memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menginjeksi likuiditas atau quantitative easing ke perbankan dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan pendanaan APBN dari pasar perdana guna mendukung pemulihan ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan membatu realisasi kebijakan melalui restrukturisasi kredit perbankan pada 7 September 2020. Nilai restrukturisasi mencapai Rp 884,5 triliun. Selain itu keringanan kebijakan kredit yang diperuntukan untuk sektor UMKM sebesar Rp 523,9 triliun dengan pelaku UMKM sebanyak 5,82 juta. OJK juga mendukung program PEN dengan mengoptimalkan peran Sektor Jasa Keuangan (SJK) guna membantu perekonomian dalam membantu menyalurkan program Bantuan Sosial (BANSOS) kepada masyarakat.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang pada September 2020 telah menurunkan tingkat bunga penjaminan. Hal ini sejalan dengan kondisi likuiditas dari perbankan yang relatif terjaga dan  terdapat tren penurunan suku bunga simpanan. LPS melakukan kebijakan menurunkan tingkat bunga valuta asing sebesar 1,25%. Selain itu tingkat bunga simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR sebesar 25 bps menjadi 5,00% dan 7,50%.  LPS juga menjamin rekening simpanan sebesar 99,91% dari total rekening.

 

Kesimpulan

Sejauh ini peran makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam membantu memulihkan ekonomi nasional sudah terasa. Pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal III meningkat walau masih minus. Diharapkan kebijakan yang membantu memulihkan ekonomi nasional ini membantu pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV meningkat dan tidak minus.

Serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dapat terus menjaga dan menopang stabilitas sistem keuangan Indonesia. Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota komite seperti Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga BI-7 day repo rate. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dari sisi fiskal yang mendorong melalui APBN. LPS yang menurunkan suku bunga kredit. Diharapkan KSSK selalu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain yang dapat terus membantu pemulihan ekonomi nasional.