Posisi Strategis Indonesia dalam Konflik Rusia-Ukraina

Konflik Rusia-Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022 dengan serangan militer Rusia ke kota-kota besar di Ukraina, termasuk Kyiv. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer dengan alasan "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina, menyusul penolakannya terhadap hubungan Ukraina dengan Barat dan rencana negara tersebut bergabung dengan NATO.

Konflik ini menimbulkan berbagai pandangan yang berbagai dari berbagai kalangan masyarakat internasional. Pandangan-pandangan tersebut tidak lepas dari kepentingan negara-negara dalam menghadapi dan menyikapi konflik yang berlangsung. Salah satunya seperti Indonesia.

Indonesia dalam konflik antara Rusia dan Ukraina memandang bahwa tindakan yang dilakukan termasuk penyerangan terhadap warga sipil merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia serta menyalahi Konvensi Den Haag. Maka dari itu, dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik.

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip hukum internasional, termasuk kedaulatan negara. Invasi Rusia ke Ukraina dinilai tidak dapat diterima karena mengancam keamanan dan perdamaian regional maupun global.

Walaupun tindakan yang dilakukan oleh Rusia merupakan sebuah upaya untuk mencegah pengaruh eropa barat terhadap Rusia, namun penyerangan yang dilancarkan berdampak langsung terhadap masyarakat sipil. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai alasan utama Indonesia untuk menuntut salah satu negara terutama Rusia sebagai pelaku utama dalam pennyerangan. Namun jika kita melihat dari sisi sebaliknya,

Meskipun serangan Rusia dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia memilih untuk tidak menyalahkan pihak manapun, baik Rusia maupun Ukraina. Dalam pernyataan resmi melalui media sosial, Pemerintah tidak secara langsung menyatakan Rusia sebagai pihak agresor. Sikap ini menunjukkan strategi "diam" yang diambil Indonesia, yaitu menjaga posisi netral dalam konflik internasional dan menghindari keberpihakan terhadap kekuatan besar. Walaupun Indonesia mendukung kedaulatan wilayah Ukraina, negara ini tetap mendorong tercapainya perdamaian melalui perundingan dengan menyamakan posisi korban dan agresor dalam rangka memfasilitasi mediasi.

Sikap ini juga mencerminkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia, di mana negara bebas menentukan kebijakan sendiri tanpa terikat oleh kekuatan dari pihak manapun. Mengingat hubungan diplomatik Indonesia yang terjalin baik dengan keddua negara terutama dengan Rusia, Indonesia berupaya untuk mengambil sikaop sembari behati-hati. Karena apabila Indonesia salah dalam mengambil langkah atau posisi, dampak yang sangat besar akan diterima oleh Indonesia salah satunya adalah hubungan Indonesia dan Rusia yang merenggang.

Indonesia dengan politik luar negerinya yaitu politik bebas dan aktif, menunjukkan posisi Indonesia yang sulit, menyoroti ambivalensinya dalam konteks perang Rusia-Ukraina, namun juga menekankan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih luas dengan membandingkan posisi Indonesia dalam kasus Ukraina dan Palestina.  

Indonesia secara tegas mendukung kedaulatan Palestina dan rutin mengecam tindakan Israel di wilayah pendudukan. Namun, dalam konteks Ukraina, respons Indonesia lebih hati-hati, dengan menghindari kritik langsung terhadap Rusia. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan kompleksitas kebijakan luar negeri Indonesia, di mana prinsip kedaulatan diterapkan secara selektif dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik.

Sikap ambivalen Indonesia juga terlihat dalam tindakannya di forum multilateral. Meski mendukung resolusi PBB yang mengutuk Rusia, Indonesia menolak pencabutan keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia dan tetap mengundang Rusia ke KTT G20 di Bali. Langkah ini mencerminkan pendekatan pragmatis Indonesia, yang berusaha mempertahankan hubungan diplomatik dengan Rusia dan negara-negara Barat sambil tetap menjunjung prinsip-prinsip utama multilateralisme dan penyelesaian konflik secara damai.

Hal ini jika diteliti lebih lanjut, menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia sangat kontra terhadap segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilancarkan terhadap masyarakat sipil. Namun pada konflik antara Rusia dan Ukraina, Indonesia tidak dapat berbuat banyak mengingat kepentingan Indonesia pula selain mengutamakan keselamatan para WNI yang berada di wilayah yang brdampak. Untuk itu, Indonesia sebagai pemeran kunci dalam upaya perdamaian dunia berupaya untuk menengahi pertikaian antara Rusia dan Ukraina serta mencarikan jalan tengah bagi kedua negara. Beberapa upaya yang menjadi sorotan dunia adalah kunjungan Presiden ke-tujuh Indonesia Ir. Joko Widodo ke Kyiv pada 28 Juni 2022 untuk bertemu dan berbincang dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan membahas perkembangan serta langkah-langkah yang dapat diambil sebagai upaya penyelesaian masalah. Tak hanya ke Kyiv, Jokowi juga mengadakan kunjungan ke Moskow, Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada 30 Juni 2022 dan membahas hal serupa. Indonesia berupaya untuk mencarikan jalan tengah bagi kedua negara.

Namun Rusia tampaknya masih enggan mengakhiri konflik di Ukraina, yang terlihat dari eskalasi tindakan militernya yang semakin agresif. Fokus utama Rusia saat ini bukanlah perdamaian, melainkan penaklukan dan penguasaan Ukraina secara militer. Presiden Rusia, Vladimir Putin, hanya sedikit menyinggung soal Ukraina dan lebih banyak membahas hubungan bilateral negaranya dengan Indonesia. 

Kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina lebih berorientasi pada upaya menjaga citra Indonesia sebagai pemimpin Presidensi G20. Dalam posisi ini, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga solidaritas di antara seluruh anggota forum. Meski berpotensi menjadi mediator yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak, Indonesia tampaknya belum memiliki rencana komprehensif untuk menyelesaikan konflik secara adil berdasarkan prinsip hukum internasional.