Jika demikian, maka kita tidak akan melihat kelanjutan dari status quo - bukan “efek menetes ke bawah” dari neoliberalisme yang sering dijanjikan, melainkan “efek penggelembungan”, di mana keluarga pekerja secara kolektif mendanai pengeluaran pemerintah meskipun memiliki sedikit kapasitas individu untuk melakukannya.
Tanggapan terhadap krisis telah melihat pergeseran pemikiran yang mungkin memicu percakapan yang sangat dibutuhkan tentang peningkatan pendapatan dan perpajakan. Mudah-mudahan percakapan ini akan melibatkan kita, sebagai komunitas, berusaha mengungkap kontradiksi antara janji neoliberalisme dan realitas “actually existing neoliberalism” (Cahill, 2007, 2010).
Apakah kita bertanya apakah modal harus diistimewakan dan dikarantina dari beban pajak? Ini adalah jalur penyelidikan yang sangat relevan mengingat pasar telah terbukti tidak mampu memberikan solusi selama krisis ini.
Krisis saat ini telah membuat realitas neoliberalisme menjadi sangat lega. Pengetatan neoliberal straitjacket selama 40 tahun terakhir mungkin akhirnya terungkap apa adanya.
Anggaran nasional Australia telah menciptakan pemenang dan pecundang yang konsisten, di mana pemenangnya adalah perusahaan besar dan pemilik modal dan yang kalah adalah wiraswasta, pekerja kontrak, karyawan lepas dan masyarakat secara keseluruhan karena hanya ada sedikit uang untuk layanan dan infrastruktur penting. seperti rumah sakit, sekolah, pembayaran kesejahteraan, sains dan inovasi, serta transportasi umum.
Sementara COVID-19 telah memaksa perbaikan sementara dalam pembayaran kesejahteraan, pemerintah Australia saat ini sedang mencari cara untuk mengelola langkah-langkah penghematan yang sedang berlangsung (Duke, 2020; Kehoe, 2020).
Frase berkode seperti "kebutuhan untuk membuat keputusan sulit" (menerapkan kembali pemotongan kesejahteraan) untuk "memperbaiki anggaran" (menyeimbangkan kembali anggaran) digunakan oleh politisi yang sama yang melihat mundur dari kebijakan ini sebagai hal yang penting hanya beberapa bulan yang lalu. Akankah perbaikan yang diperlukan ini berlaku untuk celah mencolok dalam pajak perusahaan, terutama untuk perusahaan yang menjual produk digital (Khadem, 2019)?
Kita harus mengingat bahwa pilihan memang ada dan dapat dikejar. Misalnya, pada 2017, Kantor Perpajakan Australia, melalui Multinational Anti Avoidance Law (MAAL) dan Diverted Profits Tax (DPT), mulai menekan (setidaknya untuk sementara) penghindaran pajak oleh perusahaan global besar seperti Apple.
Dalam waktu dekat, kita mungkin melihat publik Australia secara politik menilai kembali peran anggaran pemerintah dan bahkan menarik dukungan untuk pemerintah Morrison saat ini. Namun, kita harus waspada untuk tidak berasumsi bahwa perubahan politik seperti itu juga akan mewakili pergeseran ideologis.
Sebaliknya, adalah tanggung jawab peneliti untuk membuat kasus anggaran publik sebagai sumber daya fiskal yang harus dimobilisasi untuk menyediakan infrastruktur, layanan, dan jaring pengaman yang bermanfaat secara sosial, dan ini harus selalu mencakup penyediaan barang sosial bagi mereka yang membutuhkan. Ini sangat sulit terutama ketika kita tahu bahwa hutang publik yang akan muncul akan menjadi beban kita bersama.
Dalam benak kita, krisis dan implikasi anggaran publik menyoroti pentingnya memajukan pengetahuan yang berpotensi berkontribusi pada kesejahteraan kolektif kita. Meskipun mengetahui risiko pandemi global, dan terlepas dari ketersediaan aset fisik, moneter, alam, manusia, relasional, dan struktural untuk bertindak dan menahan wabah COVID-19, banyak negara lambat merespons (Dumay et al., 2020).
